JALUR SUTERA MARITIM ABAD 21

  • Dilihat: 1814
  • 21 Sep

Pada tahun 2013, Presiden China, Xi Jinping mengatakan “One Belt One Road Initiative”. One Belt yang dimaksud adalah satu jalur perekonomian yang mengacu pada jalur sutera atau jalur perdagangan kuno bangsa China ke Eropa yang telah ada beberapa abad yang lalu. Sedangkan One Road mengacu pada jalur sutera perekonomian dunia namun melalui lautan.

China menggagas inisiatif kerjasama ini dengan Negara-negara yang terlewati “Maritime Silk Road”, dan tentu Asia Tenggara akan menjadi sasaran utama karena Negara-negara Asia Tenggara masih berkembang dan memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan ini. China menggagas inisiatif tersebut karena dorongan ambisi untuk menguasai perekonomian dunia melalui globalisasi produk dan pengaruhnya kepada dunia khususnya Negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Dengan akses melalui lautan, China dipastikan akan dapat dengan leluasa untuk menanamkan pengaruhnya kepada Negara-negara yang dilewati “Maritime Silk Road” ini jika dibandingkan “Silk Road” kuno. Namun, jika dilihat dari sisi positifnya, manfaat bagi Indonesia adalah akan meningkatnya daya saing produk dan standar kualitasnya. Produk dalam negeri akan “dipaksa” sampai pada titik terbaiknya, dimana produk dengan kualitas lebih baik dan harga yang lebih murah dari produk competitor. Selain itu, produk Indonesia akan mudah menyebar ke berbagai Negara-negara lain, khususnya Asia Tenggara.

Terlepas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Maritime Silk Road ini adalah jalur perdagangan terbuka yang memungkinkan keterlibatan pelaku ekonomi multinasional. Negara-negara sekitar Maritime Silk Road akan dengan bebas melakukan kegiatan perdagangan ke Negara-negara tujuan. 

Indonesia harus segera bersiap diri dengan kondisi perkembangan dunia yang semakin lama semakin “menyatu”. Bukan hanya dari segi komoditi ekonomi, namun juga pelaku ekonomi itu sendiri yaitu manusia. Sumberdaya manusia Indonesia harus bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Khusus pada sector perikanan, dibawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, Indonesia telah menunjukan sikap yang teramat sangat tegas kepada dunia bahwa Indonesia sangat menentang praktik illegal fishing. Itu berarti adanya komitmen untuk menjaga sumberdaya perikanan agar dapat berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan SD Manusia berkomitmen untuk “mempersenjatai” tenaga kerja sector perikanan dengan sertifikat kompetensi yang berguna sebagai symbol pengakuan kompetensi yang diakui oleh Negara. 

Perkembangan dunia yang cepat tidak seharusnya kita hadapi dengan ketakutan akan kekalahan dalam persaingan global. Munculnya “Maritime Silk Road” memungkinkan suatu Negara untuk “menjajah” perekonomian Negara lain. Kita harus tegap berdiri, siap dan bersemangat untuk “menjajah” ekonomi Negara lain, bukan sebagai “Negara yang dijajah”.

 

 

OLEH :

DENIS DENCIKTRA, S.S.T.Pi (Instruktur Pertama BPPP Tegal)

 

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 93 tamu dan tidak ada anggota online