TINGKAT PENCEMARAN PERAIRAN KOTA DI WILAYAH PESISIR

  • Dilihat: 109
  • 12 Sep

Sebagian besar kota-kota penting di Indonesia terletak di wilayah pesisir. Kota-kota tersebut berkembang pesat sebagaimana kota besar di dunia lainnya seiring perkembangan zaman. Pada mulanya keberadaan dan perkembangan kota di wilayah pesisir tidak lepas dari fungsinya sebagai suatu kawasan atau wilayah yang merupakan akses yang menghubungkan antara wilayah daratan (pedalaman) dengan dunia luar. Namun pada perkembangannya kota-kota tersebut tidak hanya berkembang sebagai wilayah akses saja, melainkan sesuai dengan keragaman fungsi, seperti wilayah administrasi maupun sebagai pusat perdagangan, industri, jasa dan sebagainya     (Hantoro, 2008).

Salah satu persoalan lingkungan adalah adanya potensi pencemaran pada perairan pesisir yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang. Menurut KP3K-DKP (2009), masalah pencemaran ini disebabkan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pengembangan perkotaan dan industri, penebangan kayu dan penambangan di daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai (DAS) serta limbah rumah tangga yang tinggal di daerah pesisir. Pembukaan lahan pertanian telah meningkatkan limbah pertanian baik padat maupun cair yang masuk ke perairan melalui aliran sungai. Pesatnya pengembangan perkotaan dan industri telah meningkatkan jumlah limbah terutama limbah cair yang sulit dikontrol. Menurut Cicin-Sain dan Knecht (1998), pencemaran pada perairan pesisir sebagai dampak dari adanya aktivitas ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu ditangani dalam pengelolaan wilayah pesisir yang inovatif.

Pencemaran di Wilayah Pesisir

Isu permasalahan pemanfaatan ruang pada kota di wilayah pesisir, antara lain berkembangnya berbagai kegiatan budidaya pada kawasan konservasi atau pada kawasan budidaya untuk kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan perkotaan. Pemanfaatan ruang pada kota di wilayah pesisir dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang yang mencakup berbagai kegiatan pembangunan fisik, sosial ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh air laut (Dirjen Penataan Ruang, 2007). Menurut (Cicin-Sain dan Knecht, 1998), dari sudut pandang pengelolaan pesisir dan lautan terpadu, pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang berkembang secara intensif mengakibatkan terlampauinya daya dukung atau kapasitas berkelanjutan (potensi lestari) dari ekosistem pesisir, seperti pencemaran, overfishing, degradasi fisik habitat dan abrasi pantai terutama pada kawasan pesisir yang padat penduduknya dan tinggi tingkat pembangunannya.

Menurut Lutfi (2009), pada dasarnya bahan pencemar yang mencemari perairan dapat dikelompokkan menjadi: bahan pencemar organik; bahan pencemar penyebab terjadinya penyakit; bahan pencemar senyawa anorganik/mineral; bahan pencemar organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme; bahan pencemar berupa zat radioaktif; bahan pencemar berupa endapan/sedimen; bahan pencemar berupa kondisi (misalnya panas).

Dampak pencemaran tidak hanya membahayakan kehidupan biota dan lingkungan laut, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian, mengurangi atau merusak nilai estetika lingkungan pesisir, serta dapat merugikan secara sosial ekonomi (Dahuri dkk, 2001). Lebih lanjut dikemukakan oleh Dahuri dkk, 2001 dalam Alex Fransisca, 2011, dampak pencemaran perairan pesisir adalah sedimentasi, eutrofication, anoxia (kekurangan oksigen), masalah kesehatan umum, pengaruh terhadap perikanan, kontaminasi trace element dalam rantai makanan serta keberadaan spesies asing.

Adanya kegiatan pemanfaatan ruang, baik darat maupun perairan, di satu sisi menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, namun di sisi lain membawa konsekuensi pada adanya dampak bagi lingkungan, antara lain adanya pencemaran. Menurut Latifah (2004), dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan di daratan (land-based pollution), maupun kegiatan atau aktifitas di lautan (sea-based pollution). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi. Sedangkan menurut Dahuri dkk. (2001), sumber pencemaran perairan pesisir dan lautan dapat dikelompokkan dalam 7 kelas yaitu industri, limbah cair pemukiman (sewage), limbah cair perkotaan (urban stormwater), pertambangan, pelayaran (shipping), pertanian dan perikanan budidaya. Menurut UNEP (1990) dalam Dahuri dkk. (2001), sebagian besar (kurang lebih 80%) bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan (land basic activity).

Dalam penataan ruang yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS), perlu diperhatikan keterkaitan antara pola penggunaan ruang dengan run-off sungai yang berhilir di pantai. Menurut Rais. (2004) dalam Alex Fransisca. (2011), ketika sungai mengalir melalui lahan pertanian, sungai akan menampung limpahan air hujan yang jatuh di lahan pertanian dan mengalir ke sungai yang membawa residu dari pupuk, pestisida serta senyawa kotoran hewan. Kemudian apabila sungai mengalir melalui lahan perumahan, perkotaan dan industri, air sungai menerima limbah cair dan padat yang kadang toksin (beracun) melalui drainase perkotaan, perumahan dan perindustrian, yang umumnya disebut limbah domestik. Dan ketika sungai mengalir melalui lahan terbuka, ladang/perkebunan dan penggunaan lahan yang tidak lestari atau penggundulan hutan, maka air sungai menerima masukan bahan kikisan hara dan tanah berupa lumpur serta mengalir dan mengendapkannya di suatu titik dalam perjalanannnya sebagai bahan sedimentasi, sehingga aluran air menjadi menyempit.

Dalam hal pembangunan berkelanjutan pada wilayah pesisir, perlu adanya dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu. Menurut Cicin- Sain dan Knecht (1998), pengelolaan pesisir dan lautan terpadu merupakan suatu proses dinamis dan kontinyu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan kawasan pesisir dan lautan beserta sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurut Sorensen dan Mc Creary (1990) dalam Dahuri dkk. (2001), perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Dari indikator pencemaran pesisir yang berasal atau bersumber dari pemukiman adalah materi pencemar MBAS atau methylene blue active substances. MBAS merupakan materi pencemar yang lebih dikenal sebagai deterjen. Deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Limbah deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri, sehingga tetap aktif untuk jangka waktu yang lama. Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat pada air yang merangsang pertumbuhan ganggang. Pertumbuhan ganggang yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air tertutup sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Jika tumbuhan air ini mati, akan terjadi proses pembusukan yang menghabiskan persediaan oksigen dan pengendapan bahan-bahan yang menyebabkan pendangkalan (Alex Fransisca, 2011).

Indikator pencemaran pesisir yang bersumber dari pertanian dan lahan terbuka lainnya adalah materi padat tersuspensi. Pendekatan indikator berupa materi padat tersuspensi yaitu menurut Clark (1996) dalam Alex Fransisca, (2011) , padatan tersuspensi merupakan bagian dari lapisan tanah/ sedimen berukuran halus (silt dan organic) sehingga mudah terbawa air air karena adanya turbulensi. Padatan tersuspensi antara lain berasal dari adanya run-off dari lahan pertanian, khususnya ketika lahan tersebut teraliri oleh air sehingga terjadi erosi tanah. Sedangkan menurut WSEC (2009), secara umum padatan tersuspensi sulit terlihat jelas. Aktivitas manusia seperti pengolahan lahan mengakibatkan adanya sedimentasi yang masuk ke badan air ketika terjadi adanya aliran air seperti hujan.

Menurut Rahayu (2009) dalam Alex Fransisca, (2011), bahwa volume air limbah industri akan menentukan konsentrasi bahan pencemar. Bahan pencemar dari suatu industri tergantung kepada banyaknya bahan-bahan yang terbuang. Penambahan volume air hanya menyebabkan konsentrasi turun. Dengan perkataan lain bahwa akibat pengenceran otomatis menyebabkan konsentrasi turun. Dengan semakin meluasnya kawasan pemukiman penduduk, semakin meningkatnya produk industri rumah tangga, serta semakin berkembangnya kawasan industri di kota besar, akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan pantai dan laut. Hal ini disebabkan karena semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, yang pada akhirnya bermuara ke pantai (Simajuntak, 2005 dalam Alex Fransisca, 2011). Perluasan lahan permukiman membawa konsekuensi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk pengaruh atau dampak pada pencemaran perairan pesisir di Kota Cilegon. Maka perlu adanya kebijakan atau rencana tindak pada rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, khususnya kebijakan prasarana air limbah.

Menurut Clark (1996) dalam Alex Fransisca, (2011) , di daerah pengembangan daerah pertanian di wilayah pesisir, perlu disisakan lahan kosong sepanjang aliran sungai dan perairan pesisir sebagai zona penyangga. Fungsi dari zona penyangga adalah untuk menahan bahan-bahan pencemar dan memperlambat aliran air permukaan. Zona tersebut dapat berupa vegetasi alami atau tanaman rumput yang padat. Lebih lanjut dikemukakan oleh Clark (1996), lebar zona penyangga ini bergantung pada beberapa faktor seperti sifat-sifat tanah, kemiringan, iklim, waktu panen, luas lahan yang diolah, jenis tanaman pertanian, serta tingkat erosi lahan.

Secara ekologi terdapat persyaratan agar pembangunan suatu wilayah pesisir berlangsung secara berkelanjutan. Menurut Alex Fransisca. 2011, pada aktivitas pembuangan limbah ke lingkungan pesisir, jenis limbah yang dibuang bukan yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya Beracun), tetapi jenis limbah yang dapat diuraikan di alam (biodegradable) termasuk limbah organik dan unsur hara dan jumlah limbah non-B3 yang dibuang ke laut tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan laut. Sedangkan untuk limbah B3 tidak diperkenankan dibuang ke lingkungan alam (termasuk pesisir dan lautan), tetapi harus diolah di fasilitas Pengolahan Limbah B3. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999, beberapa kewajiban penghasil limbah B3 adalah dilarang membuang limbah B3 secara langsung ke lingkungan (termasuk perairan pesisir), termasuk pelarangan adanya upaya pengenceran limbah B3 serta wajib untuk melakukan reduksi, pengolahan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

 

Daftar Pustaka

Alex Fransisca. 2011. Tingkat Pencemaran Perairan Ditinjau Dari Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kota Cilegon. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 2, Agustus 2011, hlm.145 – 160. (http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/07-Jurnal-5-Alex.pdf diakses tanggal 26 September 2016).

Cicin-Sain, B dan Knecht, RK. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management. Island Press. Washington DC.

Dirjen Penataan Ruang. 2007. Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang – Departemen Pekerjaan Umum RI.

Hantoro, WS. 2008. Pengaruh Karakteristik Laut dan Pantai terhadap Perkembangan Kawasan Kota Pantai. Prosiding : Kerugian pada Bangunan dan Kawasan Akibat Kenaikan Muka Air Laut pada Kota-Kota Pantai di Indonesia. Program Studi Teknik Kelautan, Institut Teknologi Bandung.

Lutfi,Achmad 2009 Penanggulangan Terhadap Terjadinya Pencemaran Air dan Pengolahan Limbah. Tanpa Nama Jurnal Vol 1 No I (http://www.chem-is-try.org diakses 26 September 2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

 

Oleh :

ADE YUNAIFAH A., SE

 

Add comment


Security code
Refresh

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 150 tamu dan tidak ada anggota online