PENGELOLAAN WILAYAH LAUT

  • Dilihat: 7
  • 20 Agu

Hasil gambar untuk konservasi laut 

  1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai kawasan yang dipenuhi dengan kepulauan dan perairan laut memiliki sumber ketetapan yang jelas mengenai pengakuan wilayah perairan. Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan konsepsi negara nusantara yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982, menyatakan “Wilayah laut Indonesia 5,8 juta km2″“ yang artinya Luas Wilayah Laut kita ini sama dengan tiga per empat dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Pada luas laut yang demikian, di dalamnya terdapat lebih dari 17.480 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 95.180 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan tantangan khusus untuk dikelola. Keadaan fisik, ekologi dan keragaman sosial budaya menyebabkan pengelola harus berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi. Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dan meminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Pembangunan di pulau-pulau kecil juga dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlangsungan sumberdaya alam, serta bertumpu pada masyarakat local.

Agar  pemanfaatan  sumber  daya  laut  dan  pesisir  dapat  terselenggara  secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan  dan  penanganan  khusus  dari  pemerintah  dengan  memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Selain itu, implementasi penataan ruang perlu didukung  oleh  program-program  sektoral  baik  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,  termasuk dunia usaha. Makalah  ini  bertujuan  untuk memberikan deskripsi hal-hal  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  wilayah laut dan pesisir serta dukungan sektor  terkait dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir.

 2. KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT

2.1. Tinjauan Filosofis dan Sosiologis Dalam Pengelolaan Laut

2.1.1. Tinjauan Filosofis

Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan Zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau Negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya. Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau lautnya sangat sedikit. Jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, terlebih dahulu Indonesia harus berupaya menjadi negara maritim. Untuk menjadi Negara maritim, menurut Hasjim Djalal, Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan ruang lautnya, antara lain:

  1. Mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya;
  2. mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia; mampu menghapus praktik ilegal dan mencegah segala macam bentuk pelanggaran hokum di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah kewenangannya;
  3. mampu menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga keamanannya;
  4. mampu menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia;
  5. mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional.

Singkatnya, negara maritim Indonesia selain harus mampu memanfaatkan semua unsure kelautan di sekelilingnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, juga harus mampu menghadirkan kekuatan keamanan laut yang memadai, semacam sea and coast guard, guna menjaga keamanan perairan Indonesia dari berbagai tindak pelanggaran hukum.

Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.

UU No. 23 Tahun 2014 ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI) yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan, mustahil dapat dikelola dengan baik tanpa ada pembagian urusan antara Pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di dalamnya pengelolaan laut. Melihat dari segi filosofis pembagian kewenangan Pusat dan daerah dalam pengelolaan laut, atau pengelolaan zona maritim oleh Pusat dan daerah, dengan keberadaan Indonesia yang secara geografis terletak di antara 2 samudera merupakan potensi yang dapat didayagunakan dengan prinsip pembagian kewenangan Pusat dan daerah dalam pengelolaan laut/maritim, harus mampu memanfaatkan laut, didukung dengan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya serta letaknya yang strategis.

Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut dan zona maritim ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut dan zona maritim khususnya kewenangan Pusat di laut ditujukan untuk penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan-keamanan nasional di laut, khususnya di wilayah perbatasan. Memakmurkan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah perbatasan Indonesia melalui berbagai kegiatan pembangunan yang efisien, berkelanjutan dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya dan budaya local serta aspek pemasaran. Saat ini, ada beberapa kementerian dan lembaga yang menangani sektor kelautan kerap diwarnai tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan. Ego sektoral lintas pemerintah mendominasi, sedang infrastruktur kelautan tidak cukup untuk mengimbangi sektor lain sehingga laut semakin tertinggal. yang akan lebih baik jika Pemerintah Daerah yang mengelola zona maritim.

Pengelolaan laut dan zona maritim oleh Pemerintah Daerah, diperlukan mengingat efektifitas dan efisiensi keuangan negara dan kinerja SDM terkait. Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkompeten dalam bidang kemaritiman agar sesuai dengan budaya masyarakat lokal masing-masing daerah. Serta pengembangan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan lingkungan daerah terkait, mengingat Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan daerah terkait dan pengaturannya yang lebih sesuai.

 

2.1.2. Tinjauan Sosiologis

Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah ke arah kesejahteraan rakyat terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya. Terutama bagi masyarakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir.

Perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terhadap wilayah pesisir yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber daya atau akibat bencana alam pada satu sisi dan pada sisi yang lain yaitu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir serta dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir.

Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relatif kurang. Selain itu kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir, serta terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat terutama masyarakat (adat) pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

 

2.2. Dasar Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Laut

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Prinsip negara hukum merupakan salah satu pilar terpenting tempat demokrasi yang berstandar. Berfungsinya negara hukum dalam suatu sistem ketatanegaraan tertentu sangat bergantung pada bagaimana sistem ketatanegaraan tersebut menyediakan berbagai perangkat yang memadai. Perangkat-perangkat tersebut meliputi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan lain yang mendasari penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang memiliki fungsi yang jelas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu perangkat dalam sistem ketatanegaraan merupakan wujud perjanjian tertinggi. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan Bangsa Indonesia, dan sudah semestinya bahwa negara tidak hanya sekedar menguasai dan menggunakan sumberdaya tersebut, akan tetapi menguasai dan menggunakan dalam pengertian luas juga harus mengelola demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dasar hukum dalam pengelolaan wilayah laut adalah :

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4
  2. Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  3. Undang-Undang N0. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
  7. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

 

2.3. Kewenangan Dalam Pengelolaan Laut

Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya hubungan Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945)

Amanah konstitusi untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 yang menyatakan NKRI dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Menurut Bab I Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11 ayat (1)). 

Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanfan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dalam Pasal 14 ayat (5) disebutkan Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (5) selajutnya diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Bagaimana implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral yang hanya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sedangkan dalam hal penghitungan bagi hasil kelautan terdapat porsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota? Bagaimana pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) di mana Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya? UU No. 23 Tahun 2014 hanya mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonazi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sumberdaya laut pada jarak paling jauh 12 Mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pada pasal 27 ayat (3) berbunyi “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”.

Dalam UU no. 23 tahun 2014 yang merupakan revisi atas UU no. 32 tahun 2004, ketentuan kewenangan pengelolaan oleh daerah provinsi meliputi :

  1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  2. pengaturan administratif;
  3. pengaturan tata ruang;
  4. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut;
  5. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

 

2.3.1. Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut

Sejumlah undang-undang sektoral di bidang sumberdaya alam dibuat sebelum UU No 23/2014 (UU Pemda) diberlakukan. Undang-undang dimaksud adalah UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah oleh UU No. 1/2014 (UU PWP&PPK), UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 45/2009 (UU Perikanan). Dalam banyak hal, UU tersebut masih memuat semangat mendesentralisasi urusan pengelolaan smberdaya alam sebagai bagian dari kebijakan memberi otonomi kepada daerah untuk mengurus dan mengatur berdasarkan prakarsa sendiri. Pemberlakuan UU Pemda yang membawa semangat mengambil kembali urusan pemerintahan yang pernah dilimpahkan kepada kabupaten kota, tentu saja membawa pengaruh pada UU sektoral tersebut dengan cara memintanya menyesuaikan diri.

 

  1. Undang-undang Perikanan

Menurut UU No. 31/2004 urusan perikanan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan penyerahan urusan (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 45/2009 yang merubah UU No. 31/2004, penyerahan urusan tersebut dihapuskan dan menyisakan tugas pembantuan. Penyerahan urusan di bidang perikanan diatur lebih lanjut dalam PP No. 38/2007 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tabel berikut berisi gambaran urusan perikanan yang diserahkan kepada daerah menurut PP tersebut :

No.

Kewenangan Provinsi

Kewenangan Kabupaten / Kota

1

Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya

Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya

2

Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan

peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi

Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatansumberdaya ikan serta lingkungannya

3

Pelaksanaan dan koordinasi penetapan

jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia

Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia

4

Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi

Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi

5

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan

konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi

Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangankabupaten/kota

6

Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi

Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota

7

Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan

konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi

Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota

 

 2. Undang-Undang Pemerintah Daerah

UU Pemda secara konsisten menampakan ekspresi sentralisme penyelenggaraan pemerintahan ketika merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan kewenangan (desentralisasi). Secara umum, UU Pemda menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan SDA dari kabupaten/kota. Dalam bidang kehutanan, hanya pengelolaan taman hutan raya yang masih tersisa di daerah. Sebagian kewenangan ditarik ke pusat atau dilimpahkan ke provinsi. Perubahan lebih drastis terjadi pada sektor kelautan. UU Pemda tidak menyisakan satu kewenangan pun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil.

Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelanggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan.

Tabel berikut berisi tentang desentralisasi sektor kelautan dan perikanan menurut UU No.23/2014 :

No.

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

 

 

1. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi

 

 

 

2. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perikanan Tangkap

 

 

 

 

1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil

 1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

 

 

 

 

2. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
4. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
5. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

 

3. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT

3.1. Permasalahan Penyusunan Model Pengelolaan Perikanan

Secara biologi sumberdaya perikanan termasuk sumberdaya yang dapat pulih, namun jika tidak dikelola dengan baikjuga bersifat dapat rusak (depleted). Disamping itu, sumberdaya ini juga memiliki berbagai interaksi baik dalam komponen penyusunannya (populasi ikan) maupun dengan komponen lain dan lingkungannya.

Model pengelolaan perikanan pertama kali disusun dengan berbasis pada data hasil tangkapan dan upaya penangkapan. Model yang dibangun dari data tersebut dikenal sebagai model hasil tangkapan lestari atau yang lebih dikenal dengan model Maximum Sustainable Yield(MSY). Konsep baru yang berkembang setelah model biologi tersebut adalah model yang memadukan fungsi biologi dan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan model MEY (Maximum Economic Yield). Selanjutnya pada masa-masa berikutnya timbul konsep yang lebih konprehensif, yakni tujuan pengelolaan yang disebut OSY (Optimum Sustainable Yield) atau juga disetarakan dengan model yang disebut Maximum Social Yield (MScY),  yakni pemanfaatan sumberdaya perikanan yang paling baik demi kepentingan komunitas manusia secara menyeluruh (biologi, social, ekonomi, dan politik).

Dari keseluruhan model yang diuraikan tersebut, selama ini banyak didasarkan atas kebutuhan pengelolaan spesies tunggal (target) saja. Sementara itu, untuk pengembangan model ekosistem untuk ikan-ikan multi jenis memerlukan data dan informasi yang lebih banyak dan lebih kompleks belum banyak tersentuh. Kendala-kendala seperti ini merupakan beberapa pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi para pengelola sumberdaya yang tentunya perlu dicari solusi terbaiknya.

 

3.2. Permasalahan Kepemilikan

Dalam terminologi Hugo Grotius, karakter sumberdaya open access ditandai oleh tiadanya hak pemilikan. Keuntungan ekonomi yang bersifat sementara yang diperoleh para nelayan akan memikat pendatang baru (new entrance) ke dalam perikanan. Biasanya proses masuknya pendatang baru dalam perikanan yang terbuka berlanjut dan melampaui satu titik, yakni profit total maksimum sehingga terjadi overcapacity,  yakni melampaui kapasitas kemampuan menanggung dan mengakomodasi tekanan eksploitasi yang ada pada gilirannya melahirkan penangkapan yang berlebihan (overfishing) terhadap sumberdaya yang bersangkutan.

Terdapat beberapa jenis hak kepemilikan (property right) atas sumberdaya perikanan. Hak ini dapat digunakan untuk membatasi sifat pemanfaatan yang terbuka, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pemilikan perorangan (provate property right)

Kuota hasil tangkapan yang dimiliki oleh nelayanserta yang dapat dipindahtangankan merupakan suatu cara pendekatan dalam memberikan hak perorangan atas usaha penangkapan. Kini beberapa negara maju melaksanakan kebijakan ini dengan apa yang disebut sistem ITQ (Individual Transferable Quota).

Pemilikan oleh negara (state property right)

Pemilikan oleh negara (respublica, res = possesion, property, publica = for the state) mengacu kapada pengelolaan sumberdaya hayati laut secara khusus oleh pemerintah pusta dari suatu negara. Dalam sistem pemilikan oleh negara, pemerintah memegang yuridiksi tunggal atas sumberdaya. Asumsi utama dibalik pemilikan oleh negara bahwa nelayan bila dibiarkan, akan mengeksplorasi sumberdaya dengan semena-mena6.

Pemilikan komunitas (community property right)

Sistem pemilikan komunal (res communes) mengacu kepada keadaan dimana manusia dikuasai atau dikendalikan oleh kemunitas tertentu atau penguasa tertentu. Meskipun demikian, tidak sedikit pengelola perikanan yang mengkhawatirkan bahwa komunitas nelayan akan melakukan pemanenan secara berlebihan (overharvest) terhadap sumberdaya dan mengabaikan prinsip bahwasistem pemilikan oleh komunitas dapat diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya secara berkesinambungan.

 

4. KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH LAUT

4.1. Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Dalam pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir maka kaitannya dalam aspek kelembagaan sebagai berikut :

Kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan oleh Menteri, Gubernur,

dan Bupati/Walikota.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu terdiri dari a) rencana strategis; b) rencana mintakat; c) rencana pengelolaan; dan d) rencana aksi, dimana seluruh kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh

pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir diatur oleh daerah dengan

Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengendalian dilakukan oleh Badan Koordinasi atau menggunakan Badan yang sudah ada yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat dan LSM.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam mengelola SDA koordinasi antarsektor tidak hanya menyangkut kesepakatan dalam suatu kerja bersama yang operasional sifatnya tetapi juga koordinasi dalam pembuatan aturan. Dua hal ini memang tidak serta merta menjamin terjadinya sinkronisasi antar berbagai lembaga yang memproduksi peraturan dan kebijakan mengenai SDA, tetapi secara normatif  koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangan akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan tidak bertubrukan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, UU Pemda sama sekali tidak mengatur soal koordinasi antarsektor dalam rangka pengelolaan SDA. Pengaturan mengenai koordinasi tersebut dapat ditemukan di sejumlah peraturan dan kebijakan lain. Dalam tulisan ini sektor dimaksudkan sebagai lingkungan usaha atau dapat juga disebut sebagai ruang lingkup pekerjaan suatu departemen atau kementerian tertentu.  

Beberapa sektor atau departemen yang secara kelembagaan terkait erat dengan pengelolaan SDA, antara lain adalah kehutanan, lingkungan hidup, kimpraswil (pemukiman dan prasarana wilayah), kelautan dan pesisir, pertanahan, pertambangan, pertanian dan perkebunan. Idealnya, koordinasi pengelolaan sudah SDA antar sektor dilakukan  sejak proses perancangan, pembahasan sampai pada penetapan peraturan atau kebijakan.   

Secara normatif, kewenangan sektor dalam rangka pengelolaan SDA diatur dalam Keppres No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen  atau TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi) Departemen. Dalam Keppres ini diatur mengenai TUPOKSI ke tujuh belas. Termasuk di dalamnya TUPOKSI 6 lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengelolaan SDA. Keenam departemen tersebut adalah :

Kemenko Maritim;

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM);

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Kementerian Kehutanan;

Kementerian Perhubungan;

Kementerian Lingkungan Hidup.

Uraian berikut ini akan menyajikan koordinasi dalam tingkat yang operasional dengan cara memeriksa dua faktor, yakni: [1] kebijakan yang dikeluarkan; dan [2] penegakan hukum. Keduanya dijadikan sorotan karena mempunyai andil besar dalam membentuk sistem pemerintahan yang terpadu dan terintegrasi.  

Koordinasi Kelembagaan dalam Merumuskan Kebijakan Operasional

Dalam melakukan koordinasi antarsektor ada dua hal yang menjadi poin penting yakni : (1) lembaga yang melakukan koordinasi; dan (2) cara atau metode melakukan koordinasi. Untuk menjembatani koordinasi dan sinkronisasi antarsektor dalam pembuatan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu ketentuan yang termuat dalam Keppres No. 100 Tentang TUPOKSI Menteri Koordinator. Menurut Keppres ini, Menteri Koordinator (Menko) mempunyai TUPOKSI membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Menurut pasal 30 Keppres No. 100 Tahun 2001 ada empat cara untuk melakukan koordinasi yakni: (1) rapat koordinasi Menko atau rapat koordinasi gabungan antar Menko, (2) rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menko sesuai dengan kebutuhan, (3) forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (4) konsultasi langsung dengan para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pimpinan lembaga lain yang terkait.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU atau Peraturan Pemerintah, sektor-sektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Menteri. Karena sifatnya sebagai kebijakan maka secara formal beberapa di SK, peraturan menteri ataupun kebijakan lain yang lebih rendah tidak begitu patuh dengan beberapa kaidah perundang-undangan seperti  lex superior derogar legi inferiori (hukum yang  kedudukannya lebih tinggi membatalkan hukum yang kedudukannya lebih rendah),  lex specialis derogat legi generali (hukum yang berlaku khusus membatalkan hukum yang berlaku umum) maupun  lex posterior derogat legi inferior (hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang ada sebelumnya). Selain itu, secara material banyaknya kebijakan yang bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi dan juga bertentangan dengan kebijakan lainnya disebabkan karena masing-masing sektor merasa perlu untuk membuat kebijakan tentang suatu masalah yang sama tetapi justru tidak saling mendukung.

Koordinasi Dalam Penegakan Hukum

Koordinasi dalam hal penegakan hukum umumnya ditemukan pada ketentuan yang mengatur mengenai penyidikan. Boleh dibilang, seluruh UU yang mengatur mengenai pengelolaan SDA, memiliki bab mengenai ini. Ambil contoh pada UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU No. 32 tentang Kelautan. Penyidik yang dimaksud oleh berbagai UU  tersebut adalah penyidik dari kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pelanggaran terhadap UU Perikanan dapat disidik  penyidik  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan pejabat polisi.  

Meskipun dalam penegakan hukum atas pengelolaan SDA, kepolisian bekerja sama dengan sektor yang bersangkutan sebagaimana dijabarkan dalam keempat  undang-undang di atas, dalam beberapa kasus, polisi justru sering berseberangan dengan sektor terkait.

 

4.2. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

Wilayah  pesisir  merupakan  interface  antara  kawasan  laut  dan  darat  yang saling  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  satu  sama  lainnya,  baik  secara  bio-geofisik  maupun  sosial  ekonomi,  wilayah  pesisir  mempunyai  karakteristik yang  khusus  sebagai  akibat  interaksi  antara  proses-proses  yang  terjadi  di daratan dan di  lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik  kering  maupun  terendam  air,  yang  masih  dipengaruhi  sifat-sifat  laut seperti  pasang  surut,  angin  laut  dan  perembesan  air  asin;  sedangkan  ke  arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses  alami  yang  terjadi  di  darat  seperti  sedimentasi  dan  aliran  air  tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah di wilayah  laut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pesisir  masuk  ke  dalam  wilayah administrasi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang  Pedoman  Perencanaan  Pengelolaan  Pesisir  Terpadu,  wilayah  pesisir didefinisikan  sebagai wilayah peralihan  antara  ekosistem darat dan  laut yang  saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota.

Karakteristik  umum  dari wilayah  laut  dan  pesisir dapat disampaikan  sebagai berikut :

Laut  merupakan  sumber  dari  “common  property  resources”  (sumber  daya milik  bersama),  sehingga  kawasan  memiliki  fungsi  publik/kepentingan umum.

Laut  merupakan  “open  access  regime”,  memungkinkan  siapa  pun  untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.  

Laut bersifat “fluida”, dimana sumber daya (biota  laut) dan dinamika hydro-oceanography tidak dapat disekat/dikapling.

Pesisir merupakan  kawasan  yang  strategis  karena memiliki  topografi  yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik  (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan.

Pesisir merupakan  kawasan  yang  kaya  akan  sumber daya  alam,  baik yang terdapat  di  ruang  daratan maupun  ruang  lautan,  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Tujuan pengelolaan tata ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat tercapai dengan melalui perencanaan tata ruang yang di dalamnya meliputi upaya-upaya9 :

Menemukenali kebutuhan dan urgensi akan adanya upaya perbaikan pengelolaan tata ruang kawasan pesisir.

Mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan meliputi data fisik, ekonomi, dan sosial sehingga dapat memberikan gambaran karakteristik kawasan pesisir tersebut.

Mempersiapkan model dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.  

Menentukan prioritas pemecahan masalah.  

Melakukan analisa  feasibility terhadap kemungkinan pembangunan ekonomi yang baru.

Mempertimbangkan batas-batas pengelolaan kawasan.

Melakukan identifikasi  stakeholder  yang terkait, analisa dan kajian terhadap kapasitas kelembagaan serta membangun mekanisme koordinasi antar badan dan stakeholder.

Dengan rencana tata ruang yang ada, kegiatan/usaha pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat lebih terarah secara spasial dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut. Untuk itu, sangat penting untuk menjadikan rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan, pengelolaan, pengamanan, eksploitasi, serta pemeliharaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta daerah sekitarnya.

 

4.2.1. Pemanfaatan Ruang

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang (menurut UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 14) adalah Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Dalam rangka pencapaian sasaran pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dapat dirumuskan perangkat insentif dan disinsentif untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan dan dikembangkan secara sektoral maupun lintas sektoral. Perangkat insentif tersebut bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang menunjang fungsi kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sesuai/seiring dengan tujuan penataan  ruang yang dijabarkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau yang bersifat merusak atau mengganggu kelestarian lingkungan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Program-program pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menjadi sangat efektif apabila :

Kebijakan-kebijakan yang ditindaklanjuti oleh program-program tersebut tergambar dengan jelas dan bukan utopia.

Tujuan dari program secara keseluruhan serta tujuan-tujuan dari sub-sub program terartikulasi dengan jelas dan tergambar secara kuantitatif atau terukur.

Instansi terkait mempunyai penugasan yang jelas secara bertanggung jawab dan bertanggung gugat (accountable)

Sumber daya manusia dan pendanaan yang mencukupi dalam implementasi program

Masyarakat di kawasan tersebut sadar secara penuh akan pentingnya penataan ruang kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta tujuan dari kebijakan dan program-program yang disepakati bersama.

Sumber daya pendukung yang mencukupi dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan penertiban

4.2.2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Yang dimaksud dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (menurut UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 15) adalah adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Untuk menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat terutama untuk kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, maka harus dilakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan rutin dan intensif.

Kegiatan pengawasan dilakukan melalui mekanisme :  

a) Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan memberikan informasi secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pelaporan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai kontrol sosial (masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penataan ruang sesuai dengan PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang). Hasil pelaporan dapat ditindaklanjuti dangan kegiatan pemantauan.

b) Kegiatan pemantauan  dilakukan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa ketidak sesuaian atau kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang serta perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan terhadap penyimpangan dari rencana tata ruang sebagai akibat dari berubahnya fungsi ruang dan pemanfaatan ruang.  

c) Kegiatan evaluasi  merupakan usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Fauzi, Akhmad. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan : Isu, Sintesis, dan gagasan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Heri Darwanto dan Dwiagus Stepantoro. 2000. Penataan Ruang Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, Serta Hubungan dengan PenataanRuang Wilayah. Disampaikan pada“Lokakarya Pendekatan Tata Ruang dalam Menunjang Pengembangan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil” yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2000.

 Johanes Widodo dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gajahmada University Press. Jogjakarta.

 Samekto, Adji. 2009. Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

 Sten, Bernaditus. 2004. Desentralisasi, Koordinasi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca Otonomi Daerah. Didownload dari :www.huma.or.id, tanggal 18 April 2016.

 Victor P.H. Nikijuluw. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. IPB Press. Bogor.

 Menteri Kelautan dan Perikanan. 2007. Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007.

 Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir. Disampaikan dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-43 di Surabaya, tanggal 8 Oktober 2003.

 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4

 Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

 Undang-Undang N0. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

 

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 145 tamu dan tidak ada anggota online