Dasar Legalitas Hukum Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia

  • Dilihat: 720
  • 04 Des

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km², dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5.887,879 km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km.

Dengan luas lautan yang mencapai 2/3 dari luas keseluruhan wilayah Indonesia maka potensi kelautan yang melimpah merupakan rahmat Tuhan yang mesti kita jaga kelestarian melalui sistem pengelolaan yang baik, berdaya guna dan perlindungan asset asset kelautan.

Sistem pengelolaan kelautan yang baik dalam mencapai kemandirian nasional harus lah di topang oleh seluruh pemangku kepentingan yang kemudian diwujudkan dalam penerapaan Undang undang tentang kelautan dan perikanan.

Illegal fishing adalah salah satu penyebab pengelolaan potensi kelautan menjadi berkurang, dengan Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km, nilai ekspor sub sector perikanan hanya Rp 3,34 Milyar per tahun. hal ini selain berdampak pada berkurangnya asset sumber kekayaan laut juga berdampak pada timbulnya kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir. Data pada 2011, desa-desa nelayan miskin tersebar di 10,640 desa pesisir dimana 7,78 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau lebih dari seperrempat bagian (25,14 persen) dari total kemiskinan nasional mencapai 31,02 juta jiwa (rilis BPS 2012).

Langkah kementerian Perikanan dan Kelautan dengan menerapkan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing pada satu sisi akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian bangsa terutama di wilayah-wilayah pesisir. Namun demikian, pada sisi lain tindakan penegakan hukum penenggelaman kapal pelaku illegal fishing tersebut tentu dapat berdampak pada berbagai sisi, khususnya hubungan diplomati Indonesia dengan negara para pelaku illegal fishing yang kapalnya ditenggelamkan.

Pelaksanaan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan khususnya tentang tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal illegal fishing asing terdapat pada pasal 69, Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

  1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
  2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
  3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

 

Pada Pasal 69 ayat 4 merupakan tingkat kewenangan, sebelumnya pemerintah Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk tenggelam atau membakar kapal asing menangkap ikan secara ilegal. Prosesnya adalah kapal-kapal asing harus disita terlebih dahulu kemudian melalui proses sidang pengadilan sebelum hakim memutuskan apakah kapal harus ditenggelamkan atau tidak. Proses itu memakan waktu dan tidak memberi efek jera. ( direktorat KKP, 2015)

Untuk itu, pemerintah Indonesia belajar dari negara-negara lain, khususnya Australia, dan pemerintah Indonesia berkeinginan untuk memiliki kekuatan yang sama. Pihak berwenang Australia memiliki kekuatan untuk membakar dan menenggelamkan kapal asing jika terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum dalam yurisdiksi negara tersebut. (Tanty S Reinhart Thamrin. 2016).

 

Penenggelaman kapal sebagai bagian hukum pidana

penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan, mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (“UU Perikanan”) yang menyebutkan bahwa  terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang salah satunya adalah kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU Perikanan, sama halnya seperti penerapan sanksi pada tindak pidana lain pada umumnya, penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, memang benar bahwa salah satu penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya sekaligus sebagai penegak hukum di bidang perikanan. Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Namun, hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah penenggelaman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (“SIPI”) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (“SIKPI”), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan.

Pidana pelanggaran kedaulatan Negara menjadi alasan selanjutnya dari pemberian hukuman penenggelaman kapal. Hal ini dapat didasarkan pada pasal 5 UU no 45 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kapal asing yang melakukan illegal fishing telah masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin.  

Efek yang diharapkan pada Pengambilan keputusan penenggelaman adalah sebuah efek jera. Diharapkan para pelanggar untuk tidak mengulangi. Hal ini dimaksudkan dengan menenggelamkan kapal yang merupakan alat utama produksi pelaku pencurianyang berharga mahal para pelaku illegal fishing akan berfikir kembali ketika melakukan pencurian. Dan yang lebih pinting adalah sebuah tindakan tegas karena masalah illegal fishing dari kapal asing ini adalah bukan hanya soal hilangnya sumberdaya perikanan tetapi juga masalah pelanggaran kedaulatan Negara.

Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan tentang pelaksaanaan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing diindonesia. Hal ini dijamin dalam hukum laut internasional seperti termaktub dalam UNCLOS 1982.

Kebijakan untuk membakar dan atau menenggelamkan kapal asing yang ditangkap karena melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia dan tidak di laut lepas. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 45 tahun 2009, yang menyatakan bahwa laut territorial dan berkekuatan hukum perairan Indonesia didalamnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan hukum penenggelaman kapal illegal fishing asing di wilayah Indonesia dapat menjadi sebuah efek yang kuat bahwa Negara kesatuan republik Indonesia akan selalu menindak tegas akan pelanggaran kedaulatan Indonesia.

Sumber :

Direktorat Kelautan dan Perikanan, perencanaan sistem pengendalian sumber daya kelautan, 2016. https://www.bappenas.go.id/.../7perencanaan-sistem-pengendalian-sumber-daya-kelautan

Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia., “Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konevensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia”,(DKP:Jakarta, 2008), hal. 2. 

FAO, 2003. International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.HTM

Fikri et all, 2015.pelaksanaan perlindungan terhadap sumberdaya perikanan dalam laut teritorial dan zona ekonomi ekslusif Indonesia, www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6181/5085)

Thamrin. Tanty S Reinhart, 16 Juni 2016. Penegakan Hukum Maritime terhadap praktik illegal fishing di Indonesia, Lemhanas – RI,

 

Ditulis oleh :

ADE YUNAIFAH A, S.E (Widyaiswara BPPP Tegal)

 

 

 

 

 

 

Comments  

0 #4 uwiwadaehacae 2019-03-27 10:03
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
0 #3 alonutoajsix 2019-03-27 09:52
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
0 #2 utejiluma 2019-03-27 03:46
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules 18 http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
0 #1 upekepudiuhju 2019-03-27 03:32
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote

Add comment


Security code
Refresh

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 89 tamu dan tidak ada anggota online