Menilik Optimalisasi Lembaga Pengawas, Pengintai, Pemantauan, dan Penegak Hukum Kelautan di Indonesia

  • Dilihat: 255
  • 27 Okt

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia terutama bagi Negara Indonesia. Total luas wilayah indonesia, diperkirakan seluas hampir 7,8 juta km2 yang terdiri dari 1,9 juta km2 luas daratan, 2,8 juta km2 luas perairan nusantara (archipelagic waters), 0,3 juta km2 luas perairan territorial laut dan 2,7 juta km2 luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan dan sumberdaya yang berada didalamnya dapat memberikan implikasi positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negera yang kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang sumberdaya alam yang terbarukan (renewable resources) maupun yang tidak dapat terbarukan      (un-renewable resources).

Potensi ekonomi yang sangat besar yang terkandung di perairan laut dan pesisir Indonesia, antara lain berupa perikanan, baik tangkap maupun budidaya, industri perminyakan, mineral dan energi; pariwisata laut, perhubungan laut dan sumberdaya laut lainnya. Namun sayangnya keunggulan kompetitif tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, konservasi dan perlindungan kawasan laut beserta ekosistem dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

Dalam rangka wemujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban Dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan. Misalnya penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Faktor Optimalisasi penegakan hukum laut

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan luas perairan, potensi kelautan dan keanekaragaman biota laut yang sangat besar, semua potensi tersebut haruslah menjadi kekayaan yang harus di kelola dengan baik.  Ada hal yang harus dilakukan untuk mencapai pengelolaan kelautan menuju kepelolaan maritime yang lestari, yaitu  berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring), pengawasan (control), pengintaian/pengamatan (surveillance) dan penegakan hukum (enforcement). 1. pengintaian atau pengamatan dari udara (maritime surveillance). Pengamatan dari udara dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI AU). Fokus dari pengamatan udara yaitu seluruh perairan Indonesia. Sedangkan surveliance aktif dilakukan DKP hanya dalam rangka penindakan pelanggaran perikanan. 2. Tindakan monitoring dilakukan oleh 7 institusi aktif yang memiliki tugas patrol. Dan 3. pengawasan dilakukan secara aktif oleh 13 institussi dibawah Koordinator bakorkamla.

Bakorkamla sebagai intitusi koordinotoris membaawahi penegakan hukum oleh ke 12 institusi lainnya. Namun hal ini kurang efektif mengingat sebagaian besar undang undang pembentuk bakorkamla  merupakan undang undang yang bersebrangan dengan beberapa unsure penegakan hukum di laut. Salah satunya adalah POLRI yang menurut amanat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, implikasinya POLRI tidak mengirimkan unsurnya dalam BAKORKAMLA dan adanya otonomi daerah (eka martiana wulansari,2007).

Bakorkamla adalah institusi yang dibangun selama pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, dasar hukum pada saat pembentukan nya adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Badan ini diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari: Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI AL. Tugas pokoknya mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelengaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya maupun hasil gunanya secara optimal.Kehadiran badan ini dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, sebab faktanya masing-masimg institusi di dalamnya, antara lain; TNI (Angkatan Laut), Kepolisian (Polair), Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi. Masing-masing sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenanganya, sehingga membingungkan masyarakat yang telah beraktifitas di laut.

Pada saat ini BAKORKAMLA berada secara koordinatif dengan kementrian koordinasi kemaritiman. Namun posisi dan keadaanyang terjadi pada institusi penegakan hukum di laut ini tidak jauh berbeda dengan keadaanya pada masa sebelumnya. Hak ini terlihat dari masih disulitkannya pemilik kapal dan nelayan dalam mengadakan perizinan. Setiap institusi menginkan setiap perizinan dibawah kewenangannya. Sehingga terjadi pemeriksaan yang berganda antar institusi.

Dalam sejarah pengelolaan laut Indonesia sistem pengamanan laut kita menganut sistem koordinatif.Karena pada awalnya pemberian kewenangan kepada banyak instansi adalah mempertimbangkan keterbatasan kemampuan tiap-tiap instansi tersebut dalam melaksanakan tugas.Namun pada perkembangannya produk hukum tersebut menjadi acuan instansi mengembangkan kewenangannya. Masing-masing instansi memiliki manajemen yang berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kepentingan sektornya. Kondisi itu semakin merugikan pengguna jasa pelayaran, Pemilik dan Nakhoda kapal menjadi bingung, karena harus di periksa oleh instani A, kemudian Instansi B, lanjut ada lagi Instansi C, masing-masing instansi itu datang sambil menunjukkan kewenangannya memeriksa dan menahan.(eka martiana, 2007).

Keefektifitasan pengawasan dan pelaksanaan hukum laut pada saat ini masih harus dikembangkan lebih lanjut. Banyaknya institusi yang terlibat. Jelas membuat penegakan hukum menjadi tidak optimal. Sejalan dengan permasalahan itu, pemerintah mengeluarkan UU no 17 tahun 2008. Sebagai dasar pembentukan lembaga. Indonesia Sea and Coast Guard. Lembaga ini menjadi Single agency yng merupakan ujung tombak pengawasan potensi kelautan. Namun lembaga ini masih belum bias diwujudkan karena beberapa hal. karena itu, pengoptimalan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengintaian maupun penegakan hukum laut haruslah dicari alternative lain dalam pengoptimalannya. Salah satunya :alternatif lain yang ditempuh oleh Pemerintah sampai saat ini dalam optimalilsasi penegakan hukum di laut adalah penyempurnaan terhadap Bakorkamla yang sudah ada dengan inti peningkatan adalah prinsip koordinasi antar instansi dengan kewenangan dan perangkat yang dimiliki masing-masing instansi, perubahan organisasi dengan memasukkan instansi-instansi yang secara substansi dan kewenangan harus terlibat dalam Bakorkamla. Penyempurnaan terhadap Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan organisasi yang sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan perairan pedalaman. Struktur organisasi Bakamla merupakan badan atau lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya adalah undang-undang (dalam Revisi Draft RUUPerairan Indonesia). Sedangkan untuk membiayai operasional Bakamla melalui pendanaan ABPN. (eka martiana, 2007).

 Ada beberapa hal yang menjadi factor permasalahan optimalisasi penegakan hukum laut yaitu:

  1. Penegakkan hukum merupakan tindakan yang efektif. Banyaknya institusi yang terlibat membuat pelaksana hukum dilaut menjadi tumpang tindih
  2. Pengguna perizinan di laut, nelayan dan pemilik kapal menganggap terlalu banyak perizinan dan institusi yang harus diurus karena tidak adanya coordinator antar lembaga.
  3. Belum bias ditegakkannya UU no 17 tahun 2008 dalam pelaksana tugas Indonesian sea and coast guard sebagai single agency dalam pelaksaan pengawasan hukum laut.
  4. Bakorkamla yangkemudian berubah menjadi Bakamla, masih memiliki permasalahan yang sama.

 Optimalisasi penegakan hukum laut hendaknya melalui beberapa fase.

  1. Pemberian hak single agency sebagai dasar optimalisai pengawasan, monitoring, pengintaian maupun penegakan hukum dilaut perlu segera dilakukan.
  2. Alternative optimalisasi adalah peningkatan BAKAMLA sebagai badan coordinator dalam hal koordinasi lembagalembaga dibawahnya. Bakamlasendiri perlu menjadi organisasi yang sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan perairan pedalaman. Struktur organisasi Bakamla merupakan badan atau lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya adalah undang-undang (dalam Revisi Draft RUUPerairan Indonesia).

 Sumber :

Wulansari, Eka Martiana, 2007 PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DENGAN SISTEM SINGLE AGENCY MULTY TASKS. Rilis Setjen DPR-RI,

DAHURI, R. 1995. Indonesia: National Status and Approaches to Coastal Management, In HOTTA, K and I.M. DUTTON 1995 (eds). Coastal Management in the Asia-Pacific Region: Issues and Approaches, Tokyo, JIMSTEF : 277-290.

DIRHAMSYAH 2005. Indonesian Legislative Framework for Coastal and Coral Reef Resources Management: A Critical Review and Recommendation. Ocean and Coastal Management JournalNo. 2409, 2005 : 68-92.

DIRHAMSYAH 2007.  penegakan hukum laut di indonesia.  Oseana, Volume XXXII, Nomor 1, Tahun 2007 : 1 -13

NONTJI, A. 2000. Coral Reefs of Indonesia: Past, present and future. International Coral Reef Symposium. Bali, 23-27, 2000, Proceedings Vol. I: 17-27.

TORELL, M. and A.M. SALAMANCA 2001. Navigating the Institutional Landscape: Introduction and Overview, In : TORELL, M. and A.M. SALAMANCA, (eds.) Institutional Issues and Perspective in the Management of Fisheries and Coastal Resources in South East Asia,SIDA and ICLARM: 1-14.

 

Ditulis oleh :

ADE YUNAIFAH A, SE (Widyaiswara BPPP Tegal)

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 111 tamu dan satu anggota online