Kampus dan Pendidikan Antikorupsi

  • Dilihat: 2090
  • 24 Jul

Suatu paradigma yang futuris jika saat ini ada wacana atau usulan tentang kampus dan pendidikan antikorupsi. Mengapa demikian, sebab sesungguhnya kita sudah sepakat menjadikan perilaku korupsi adalah penyakit masyarakat yang kronis dan sekaligus musuh yang harus diberantas habis sebagaimana narkoba dan teroris. Akibat narkoba yang banyak dikonsumsi oleh generasi muda, kita akan kehilangan pemilik masa depan di negeri ini yang handal dan bertanggung jawab. Kita khawatir negara akan dikuasai oleh manusia-manusia yang begitu gampang menggadaikan negaranya kepada bangsa lain. Akibat teroris, kehidupan manusia terasa mencekam walau tidak semua manusia diteror. Karena yang diteror biasanya yang menjadi lawannya atau yang menghalangi kepentingannya. Sedang akibat perilaku korup, rakyat bisa menjadi kurang pangan, miskin, bangunan cepat rusak-roboh, pelakunya tidak punya malu, dan pada ujungnya bisa mendatangkan musibah. Saya menghargai maksud dan tujuan Misbahul Ulum, beliau Pengajar di Monash Institute, akivis Pusat kajian Islam dan Feminisme yang lewat tulisannya di Koran Pagi Wawasan terbit Kamis Kliwon, 22 Maret 2012 pada halaman Opini & Fentures menyuguhkan informasi yang ditunggu-tunggu kita bersama. Dalam tulisannya beliau menginformasikan bahwa pemerintah akan mulai memberikan pendidikan anti korupsi mulai tahun ajaran baru tahun 2012/2013 mendatang melalui Kementerian Pendidikan Nasional kepada anak usia dini di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini hingga ke mahasiswa di Perguruan Tinggi. Ini merupakan kabar yang amat menggembirakan sekaligus member harapan ke depan, bahwa di negara tercinta ini tidak akan dikuasai oleh para maling berdasi, insya Allah. Berikutnya penulis sajikan selengkapnya informasi dari Misbahul Ulum di atas:

Selengkapnya...

Menuju Masyarakat Mandiri-Berdaya

  • Dilihat: 1477
  • 24 Jul

Di dalam Koran Pagi Wawasan, yang terbit pada hari Rabu kliwon 7 maret 2012 halaman Opini & Features diturunkan tulisan berjudul “Menuju Masyarakat Mandiri-Berdaya” dengan penulis Hadiyono. Menurut hemat saya tulisan beliau cukup baik untuk dibaca guna menambah wawasan kita tentang pemberdayaan masyarakat, mengingat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga ada program-program pemberdayaan masyarakat, seperti: Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) untuk Pembudidaya ikan dan Pengolah hasil perikanan, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk Petani garam, dan Intensifikasi Kapal Ikan (INKAMINA) bagi Nelayan. Hal mana bisa dijadikan bahan masukkan dan juga kaca benggala, jika tulisan beliau ternyata bersinergi dengan pelaksanaan program yang ada di KKP. Berikut ini, selengkapnya tulisan Hadiyono ditulis kembali:

Selengkapnya...

DPD MODEL INDONESIA

  • Dilihat: 650
  • 24 Jul

Salah satu hasil reformasi yang monumental dalam ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah diturunkannya posisi Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai Institusi Negara Tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 paska proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi Institusi Negara yang setara dengan Institusi Negara Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang notabene merupakan sumber formal bagi para anggauta MPR dibawah UUD 1945 paska reformasi 1998. Ada dua lembaga negara yang dibutuhkan dalam tatanan negara paska reformasi, yakni MK dan DPD. Pada pembicaraan kesempatan ini difokuskan terhadap DPD khususnya terkait dengankewenangan dan tugas-tugas yang dimiliki oleh lembaga negara baru dimaksud. Untuk memaparkan bagaimana peran dan wewenang yang ada pada DPD di bawah ini diturunkan tulisan di koran pagi Wawasan, yang terbit Senin Pon, tanggal 14 Mei 2012 hal 4, Opini, dengan penulis Shofi Nur’aini, Mahasiswi Al-ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Selengkapnya...

AGAMA SEBAGAI BEMPER KORUPSI

  • Dilihat: 649
  • 24 Jul

Pada Koran Pagi Wawasan Senin Kliwon, 12 Maret 2012 Halaman Opini & Features, seorang penulis bernama Tasroh, S.S, MPA, MSC, menuturkan pandangannya tentang korupsi yang menjadikan agama sebagai tameng atau bempernya dengan judul seperti di atas. Hal ini sangat menarik perhatian penulis karena kita merasa ditunjuk hidung oleh orang lain sebagai masyarakat yang ateis alias tidak bertuhan. Padahal kita mepunyai negarapun berlandaskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yakni sila pertama dalam Pancasila yang menjadi Dasar Negara RI. Lantas mengapa orang lain bisa mengambil kesimpulan seperti itu, apa yang salah? Agar lebih jelas apa yang dituturkan oleh Mas Tasroh tentang itu, selengkapnya diturunkan tulisan beliau sebagai berikut:

Selengkapnya...

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 110 tamu dan tidak ada anggota online