Sumpah Palsu Para Pejabat Kita

  • Dilihat: 963
  • 24 Jul

Oleh:
Munasor
Widyaiswara Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan
Di Balai Diklat Perikanan Tegal

Ungkapan kata sumpah, biasanya dimaknai oleh kebanyakan orang adalah sebagai pernyataan klimak seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu, manakala orang/pihak lain ingin mendapatkan kepastian atau jaminan bahwa orang yang bersumpah adalah benar, jujur, dan seterusnya. Akan tetapi pada kenyataan yang dapat kita lihat, baca dan dengar adalah perilaku hipokrit atau munafik dari orang/pihak yang bersumpah. Lantas apa yang salah pada kita? Menarik untuk dibaca dan direnungkan oleh kita sebuah tulisan yang seharusnya bermakna sakral, tetapi menjadi tabir bersembunyi bagi orang berperilaku hipokrit. Tulisan tersebut berjudul seperti tersebut di atas yang diturunkan oleh Koran Pagi Wawasan, Kamis Legi, 8 Maret 2012 pada halaman Opini & Features oleh Lathifah Hanim, dan selengkapnya seperti di bawah ini:
Sudah menjadi kebiasaan, dalam berbagai persidangan kasus korupsi, banyak terdakwa atau saksi yang patut diduga kuat telah memberi keterangan palsu. Ironisnya, hal seperti itu justru banyak dilakukan oleh mereka yang berasal dari jajaran pemerintahan dan berstatus sebagai pejabat.

Selengkapnya...

PNPM DAN PEMBANGUANAN DEMOKRATIS

  • Dilihat: 1047
  • 24 Jul

Oleh:
Munasor
Widyaiswara Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan
Di Balai Diklat Perikanan Tegal

Di dalam Koran Pagi Wawasan yang terbit pada hari Kamis Pahing, 29 Maret 2012 halaman Opini, Penulis Meuthia Ganie-Rochman yang mendalami Sosilogi Politik dan Organisasi, mengajar di UI menurunkan tulisan di bawah ini dengan judul seperti di atas. Semoga pembaca bisa menangguk informasi bermanfaat dari tulisan ini. Selengkapnya tulisan dimaksud adalah sebagai berikut:

Dari sedikit program pemerintah yang berjalan konsisten dan tumbuh, adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini untuk menanggulangi kemiskinan. PNPM tumbuh dari kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak awal reformasi dan kini berkembang ke berbagai bentuk program: pedesaan-perkotaan, sektoral (perikanan, pertanian, kredit usaha kecil), hingga pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Bebeda dari program mengatasi kemiskinan lainnya, program ini sangat diwarnai demokrasi, seperti partisipasi dan kontrol tentang keputusan kegiatan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak hanya membiayai proyek yang dipilih, tetapi juga fasilitator seluruh administrasi pengelolaan dari tingkat lokal ke nasional. Program ini sangat terstruktur, terutama untuk mencegah kebocoran.

Program Kebanggaan. PNPM mirip dengan model partisi-patoris di Porto Alegre, Brasil, yang kemudian menjadi model pembangunan demokratis di banyak Negara. PNPM kini lebih masif dan menjadi salah satu program kebanggaan (flag ship) pemerintah sekarang.

Selengkapnya...

PERILAKU KEKUASAAN MENENTUKAN KUAT LEMAHNYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

  • Dilihat: 2288
  • 24 Jul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara yang saat ini sangat didambakan dan ditunggu kinerjanya oleh rakyat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Jawara dalam penegakkan hukum, khususnya mencegah dan menyelesaikan masalah bangsa yang bisa menyengsarakan rakyat, yang diakibatkan oleh perilaku sebagian orang dilingkaran kekuasaan di negara tercinta Republik Indonesia ini. Rasanya hati merasa miris dan risau ketika melihat kenyataan bahwa perilaku sedikit orang tersebut ternyata mengurat dan membudaya, sehingga seakan tak mungkin dapat di atasi dan diselesaikan dengan segera walau sudah disediakan sarana super body dengan kewenangan yang luar biasa. Mengapa demikian, karena super body tersebut ternyata juga harus kuat dan berani. Dan kekuatan serta keberanian dimaksud akan ada pada super body jika lingkungan kekuasaan lembaga negara yang lain ikut mendukung pelaksanaan tugasnya. Terkait dengan ini penulis menurunkan tulisan Bambang Soesetyo, anggauta Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar di halaman “Opini dan Features” Koran Pagi Wawasan, yang terbit pada tanggal 29 Nopember 2011 dengan judul seperti di atas, selengkapnya sebagai berikut:

Selengkapnya...

MENGAPA KEPALA DAERAH TERLIBAT KORUPSI ?

  • Dilihat: 9801
  • 24 Jul

Buah reformasi 1998 adalah demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah atau sering disebut otonomi daerah. Buah reformasi berikutnya adalah bahwa sebagai Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil masing-masing) harus dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi melalui representasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk menjadi Kepala Daerah terbuka bagi siapapun asal terpenuhi syaratnya serta diusung oleh sebuah partai politik (parpol) dan/atau gabungan parpol, bahkan bisa juga tanpa diusung parpol yang disebut calon independen. Calon Kepala Daerah yang diusung parpol bisa dari kadernya sendiri dan/atau bukan, tetapi ia memerlukan parpol untuk mengusungnya. Pada titik yang terakhir ini, ibarat orang mau bepergian ke suatu tempat yang spesifikasi kendarannya tertentu dan tidak bisa disediakan oleh setiap orang. Tetapi setiap orang yang membutuhkan kendaraan tersebut akan dilayani dan diantar sampai ke tujuan dengan beberapa syarat. Jadi ibarat sewa kendaraan untuk dinaiki agar bisa terpenuhi syarat pencalonannya sebagai Kepala Daerah walau sesungguhnya bukan kadernya. Ujung dari analisis ini barangkali setiap pembaca akan mahfum, yakni kesepakatan yang ditandai dengan sejumlah angka bernilai tukar akan menjadi pengeluaran yang alias beban sang calon Kepala Daerah. Selain itu tentu akan dikeluarkan juga biaya-biaya lain dalam rangka sosialisasi calon, program-programyang ditawarkan, serta lain-lainnya yang semua itu merupakan investasi yang secara nalar sehat akan diperhitungkan harus kembali plus rentabilitas jika kelak terpilih dan memangku jabatan Kepala Daerah. Jadi paradigma sang calon bisa seperti orang berdagang yang menuntut kembali modal ditambah keuntungan, bukan hanya sekedar ”jer basuki mawa bea”. Untuk mengembalikan modal dan tambahannya itulah sang Kepala Daerah harus berpikir dan berusaha dengan kewenangan yang dimiliki. Melalui upaya dan strategi ini Kepala Daerah banyak terperosok pada lubang yang dibangun sendiri, dengan istilah populer terjebak dalam kubang perilaku korup. Terkait dengan ini ada tulisan dengan judul seperti tertulis di atas oleh Sutrisno (Guru SMPN 1 Wonogiri) pada Koran Pagi Wawasan yang terbit Selasa Kliwon, 27 Maret 2012 halaman 4 (Opini), yang selengkapnya seperti di bawah ini:

Selengkapnya...

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 66 tamu dan tidak ada anggota online