MENGENAL PERATURAN TATA NIAGA GARAM NASIONAL

  • Dilihat: 59
  • 01 Jun

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, salah satunya dengan peningkatan kedaulatan pangan. Sasaran kedaulatan pangan mencakup barang-barang kebutuhan pokok masyarakat maupun yang menyangkut kepentingan rakyat seperti padi, kedelai, daging sapi, gula, ikan, dan garam. Khusus sasaran kedaulatan sektor garam, produksi garam ditargetkan memenuhi konsumsi garam rumah tangga (Bappenas, 2014). Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, produksi garam rakyat ditargetkan meningkat dari 3,3 juta ton di tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton di tahun 2019 (KKP, 2015d).

Peraturan atau kebijakan garam di tingkat nasional pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dan sekaligus juga menumbuh kembangkan kegiatan usaha di bidang garam. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai kebijakan telah dibuat dan diimplementasikan yang mencakup penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara sinergi dan saling mendukung antar lintas sektoral dan regional.

Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah dengan menunjuk PN Garam sebagai pemegang stok nasional garam dengan membeli garam rakyat. Disatu sisi kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani garam dengan cara meningkatkan kualitas, membantu pemasaran, stabilisasi stok dan harga garam serta melindungi petani garam dari pengijon, tengkulak dan sebagainya. Disisi lain, kepentingan konsumen dapat terpenuhi dengan terjaganya ketersediaan kebutuhan akan garam.

Pada awal tahun 1990-an juga, Indonesia dihadapkan pada Kampanye internasional untuk memerangi Iodine Deficiency Disorder (IDD) atau Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI). Serangkaian pertemuan internasional terkait dengan hal tersebut secara otomatis mendorong pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium. Kebijakan ini mengatur garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan. Jenis garam yang digunakan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan terlebih dahulu diolah melalui proses pencucian dan iodisasi.

Garam beryodium juga wajib dikemas dan diberi label sesuai dengan keputusan Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian No. 77/M/SK/1995 dan telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 42/M-IND/PER/11/2005 tentang persyaratan teknis pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beriodium.

Berdasarkan kebijakan ini, pengadaan garam beryodium harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi SNI.

2. Garam beryodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label

Kebijakan garam beryodium yang sudah dikeluarkan pemerintah berdasarkan laporan dari UNICEF (Boenarco, 2012) menyebutkan bahwa sekitar 70% populasi Indonesia telah mendapatkan asupan yodium secara cukup dibandingkan tahun 1990an yang hanya sekitar 20-30%. Namun demikian, tidak hanya dampak positif yang dinikmati oleh konsumen. Persyaratan yang komplek terkait dengan produksi garam beryodium mengakibatkan biaya produksi garam meningkat. Sebagai imbasnya, untuk mendapatkan garam yang berkualitas dengan standar yang tinggi cara instan yang dilakukan adalah dengan melakukan impor garam.

Kebutuhan akan garam konsumsi semakin mendorong meningkatnya impor garam yang berujung pada tertekannya produksi garam domestik. Untuk melindungi keberadaan garam nasional, pemerintah telah merilis beberapa kebijakan yang berhulu pada Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pada tahun 2005, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang ketentuan impor garam yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 yang merupakan perubahan peraturan sebelumnya yang secara khusus mengatur siapa yang boleh melakukan impor garam. Importir yang boleh melakukan impor garam dibagi menjadi dua yaitu importir garam iodisasi dan non idodisasi dan hanya boleh mengimpor di luar masa panen garam rakyat. Kebijakan tata niaga impor garam itu diperbaharui lagi dengan Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 4 September 2012. Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88/M-DAG/PER/10/2015. Terkait dengan perbaikan harga dasar garam rakyat telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/5/2011, bahwa harga garam rakyat di tingkat pengumpul atau collecting point (kondisi curah di atas truk) yang harus dibeli oleh IP untuk KP1 minimal Rp 750/Kg dan KP2 minimal Rp 550/Kg (Kemendag, 2012b).

Dalam rangka memberi kepastian harga, sebenarnya pemerintah telah merilis Undang-Undang No. 9 tahun 2011 Junto Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2014 Junto Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Sistem resi gudang. Berdasarkan peraturan inilah lahir satu jenis Resi Gudang baru di Indonesia, dimana resi gudang bukan hanya sekedar bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, melainkan dapat berfungsi sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan baik secara domestik maupun internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/02/2013 ada sepuluh komoditas yang bisa diresigudangkan yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan dan Garam. Namun hingga saat ini, hanya lima komoditas yang bisa dilakukan resi gudang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP) dan PT. Garam (Persero) (Tribunbisnis, 2016). Sejalan dengan program deregulasi dari pemerintah, ketentuan tentang impor garam diperbarui lagi di akhir tahun 2015 yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015.

Namun demikian, praktisi pergaraman khususnya petani garam merasa kebijakan tersebut tidak mendukung perbaikan peningkatan kinerja garam domestik khususnya garam rakyat. Menurut petani garam, ada tiga hal perubahan fundamental dalam kebijakan ini yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya yaitu: 1) Tidak adanya kewajiban bagi IP untuk menyerap garam rakyat dengan persentase 50% dari total produksi; 2) Tidak ada harga pembelian pemerintah (HPP); dan 3) Tidak ada periode pembatasan waktu impor (Detik, 2016). Kebijakan tersebut cukup banyak mendapat perhatian karena kebijakan sebelumnya yang mewajibkan IP untuk menyerap garam rakyat tidak cukup berhasil.

Melihat fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang telah terjadi, kekhawatiran para pelaku industri garam rakyat tersebut menjadi wajar. Namun demikian, jika kita telaah lebih dalam lagi terkait dengan kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Impor Garam) maka akan ditemukan hal-hal baik secara eksplisit dan implisit sangat mendukung perkembangan industri garam rakyat. Sebagai contoh adalah, pengaturan impor garam yang secara tegas diatur hanya garam industri yang dilakukan oleh Importir Produser. Sementara, garam impor untuk garam bahan baku konsumsi hanya dapat diimpor dalam kondisi tertentu (gagal panen) dan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung dalam bisnis garam setelah mendapat rekomendasi dari kementerian pembinanya. Secara implisit industri garam konsumsi mau tidak mau harus menggunakan garam bahan baku yang dihasilkan oleh petani garam yang diasumsikan lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan garam bahan baku konsumsi.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Dalam Peraturan Pemerintah No 9/2018 merupakan penggabungan antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pasal 37 Ayat (3) UU No 7/2016 menyebutkan, “Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.” Aturan ini menempatkan KKP sebagai kementerian teknis untuk memberikan rekomendasi. Dengan terbitnya PP No.9 tentang tata cara rekomendasi impor ini secara garis besar akan menyerahkan wewenang rekomendasi impor garam industri dan komoditas perikanan kepada Kemenperin dari yang sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian KKP.

Dalam wewenang Kemenperin sebagai pemberi rekomendasi secara terang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) tentang mekanisme pengendalian. “Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri, penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Sedangkan untuk keputusan persetujuan impor komoditas perikanan dan pergaraman tetap menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 bahwa persetujuan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk bahan baku dan bahan penolong Industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pemerintah tersebut mulai resmi berlaku sejak tanggal regulasi tersebut diundangkan pada 15 Maret 2018. Dengan begitu, peraturan tersebut diharapkan dapat mengurai polemik mengenai data antara pasokan dan kebutuhan impor garam industri antara Kemenperin dengan Kementerian KKP. Dengan adanya kepastian soal rekomendasi bahan baku garam diharapkan bisa memberi kepastian berusaha. Sebab sebelumnya, sejumlah pelaku industri mengeluhkan stok bahan baku yang telah menipis.

Sumber :

Boenarco, I. S. (2012). Kebijakan Impor Garam Indonesia (2004-2010): Implikasi Liberalisasi Perdagangan Terhadap Sektor Pergaraman Nasional. Universitas Indonesia. Diunduhtanggal 15 Januari 2018 dari www.lib.ui.ac.id.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).(2015d). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMENKP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Diunduh tanggal 3 Maret 2018 dari http://infohukum.kkp.go.id

Kementerian Perdagangan. (2012b). Lindungi Petani, Pemerintah Hentikan Impor Garam Konsumsi Jelang Panen Raya. Diunduh tanggal 29 Februari 2018 dari http: //www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/09/14/  jakarta-lindungi-petani-pemerintah-hentikan-impor-garamkonsumsi-jelang-panen-ra-id1-1353753875.pdf

 

Oleh :

ADE YUNAIFAH, SE

 

Add comment


Security code
Refresh

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 64 tamu dan tidak ada anggota online