IMPLEMENTASI CCRF DALAM PERSPEKTIF OPERASI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN INDONESIA

  • Dilihat: 15
  • 07 Nov

Negara–negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, melalui suatu kerangka kebijakan hukum dan kelembagaan yang tepat, harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Langkah–langkah konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, subregional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang optimum dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi kini dan  mendatang, pertimbangan-pertimbangan jangka pendek tidak boleh mengabaikan tujuan ini.

Bagi stok ikan pelintas batas, stok ikan straddling, stok ikan peruaya jauh dan stok ikan laut lepas, yang diusahakan oleh dua negara atau lebih, maka negara bersangkutan, termasuk negara pantai yang relevan dalam hal stok yang straddling dan ikan peruaya jauh tersebut, harus berkerjasama untuk  menjamin konservasi dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Upaya ini harus dicapai, jika perlu melalui pembentukan sebuah organisasi atau tatanan perikanan bilateral, subregional atau regional.

Negara–negara harus mengambil langkah untuk mencegah atau menghapus penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dan harus menjamin bahwa tingkat upaya penangkapan adalah sepadan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang lestari sebagai suatu cara menjamin keefektifan langkah konservasi dan pengelolaan.

Menyadari bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan lestari jangka panjang adalah tujuan yang lebih mementingkan konservasi dan pengelolaan, negara dan organisasi serta tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional, antara lain harus mengadopsi langkah yang sesuai berdasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, yang dirancang untuk mempertahankan atau memulihkan stok pada berbagai tingkat yang mampu memberikan hasil maksimum yang lestari seperti yang dikualifikasikan oleh faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk kebutuhan khusus negara berkembang.

Langkah–langkah tersebut harus menetapkan antara lain agar:

  1. Penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dihindari dan pengeksploitasian stok tetap layak secara ekonomi;
  2. Kondisi ekonomi yang mendasari beroperasinya industri penangkapan mendorong perikanan yang bertanggung jawab.
  3. Kepentingan para nelayan, termasuk mereka yang terlibat dalam perikanan subsistem perikanan skala kecil dan perikanan artisanal, diperhatikan;
  4. Keanekaragaman hayati dari habitat akuatik dan ekosistem dikonservasi dan spesies terancam punah dilindungi;
  5. Stok ikan yang menipis dibiarkan pulih atau jika perlu dipulihkan secara aktif;
  6. Dampak lingkungan yang merugikan terhadap sumber daya akibat kegiatan manusia, dikaji dan jika perlu diperbaik, dan
  7. Pencemaran, limbah, ikan buangan, hasil tangkapan oleh alat tangkap yang hilang atau ditelantarkan, hasil tangkapan spesies bukan target, baik spesies ikan maupun bukan ikan, dan dampak terhadap spesies berasosiasi atau dependent species. Diminimumkan, melalui langkah termasuk, pengembangan dan penggunaan alat dan teknik penangkapan yang selektif, aman lingkungan dan hemat biaya yang dapat dipraktekan.

 

Agar efektif, pengelolaan perikanan harus peduli terhadap seluruh unit stok yang meliputi keseluruhan kawasan sebarannya dan memperhatikan langkah pengelolaan yang telah disepakati sebelumnya yang ditetapkan dan diterapkan di wilayah yang sama, semua pengambilan serta kesatuan biologi dan ciri biologi lain dari stok tersebut.  Bukti ilmiah terbaik yang tersedia harus digunakan untuk menetapkan, antara lain, kawasan sebaran dari sumber daya dan kawasan tempat sumber daya itu beruaya sepanjang daur hidupnya.

Sesuai dengan hukum nasional mereka, harus melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan perikanan yang efektif serta langkah penegakan hukum, jika perlu, termasuk program pengamat, pola inspeksi dan sistem pemantauan kapal. Langkah–langkah tersebut harus digiatkan dan jika perlu dilaksanakan oleh organisasi dan tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh organisasi atau tatanan itu.

  • Kewajiban semua negara

Negara–negara harus menjamin bahwa hanya operasi penangkapan ikan yang diizinkan oleh negara tersebut dilakukan di dalam perairan yuridiksi negara tersebut dan bahwa operasi penangkapan itu dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab. Sesuai dengan hukum internasional di dalam kerangka kerja organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional harus bekerjasama menetapkan sistem untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan dari langkah yang bisa diterapkan berkenaan dengan operasi penangkapan dan kegiatan yang terkait di perairan di luar yuridiksi nasional mereka.Negara–negara dengan bantuan organisasi internasional yang relevan, harus berupaya menjamin melalui pendidikan dan pelatihan bahwa semua yang terlibat dalam operasi penangkapan diberi informasi tentang ketentuan yang paling penting dari tatalaksana ini, demikian pula ketentuan menyangkut konvensi internasional yang relevan dan standar lingkungan yang bisa diterapkan dan standar lain yang penting untuk menjamin operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

  • Kewajiban Negara Bendera Kapal

Negara bendera harus menjamin bahwa kapal penangkap ikan yang diberi hak untuk mengibarkan bendera mereka tidak menangkap ikan di laut lepas atau di perairan dalam lingkup yuridiksi negara lain kecuali kalau kapal itu telah memiliki sebuah sertifikat pendaftaran dan telah diotorisasikan menangkap ikan oleh otoritas berwenang. Kapal tersebut harus membawa sertifikat pendaftaran dan otorisasi menangkap ikan yang mereka miliki. Alat penangkap ikan harus diberi tanda sesuai dengan peraturan perundang-undang nasional supaya pemilik dari alat tangkap itu dapat diidentifikasi. Persyaratan penandaan alat tangkap harus memperhatikan sistem penandaan alat tangkap yang seragam dan diakui secara internasional. Negara bendera harus mengambil langkah penegakan terhadap kapal penangkap ikan yang diberi hak untuk mengibarkan bendera mereka yang tidak mematuhi langkah konservasi dan pengelolaan yang bisa diberlakukan, jika perlu termasuk menganggap ketidakpatuhan tersebut sebagai suatu pelanggaran menurut peraturan perundang–undangan nasional. Sangsi yang bisa diberlakukan berkenaan dengan pelanggaran harus cukup berat agar efektif dalam pemastian ketaatan dan untuk menangkal pelanggaran yang terjadi dimanapun dan harus mencegah para pelanggar untuk memperoleh manfaat yang diperoleh dari kegiatan mereka yang tidak sah. Sanksi bagi pelanggaran yang serius dapat mencakup ketentuan bagi pembatalan atau pembekuan otorisasi penangkap ikan.

  • Kewajiban Negara Pelabuhan

Negara pelabuhan harus memberikan bantuan kepada negara bendera jika perlu, sesuai dengan hukum nasional dari negara pelabuhan yang bersangkutan dan hukum internasional, ketika sebuah kapal penangkap ikan yang berada secara sengaja dalam suatu pelabuhan atau pada suatu terminal lepas pantai dari negara pelabuhan dan negara bendera dari kapal itu memohon bantuan pada negara pelabuhan berkenaan dengan ketidaktaatan terhadap langkah konservasi dan pengelolaan subregional, regional atau global atau standar minimum yang disepakati secara internasional untuk mencegah pencemaran dan untuk keselamatan,  kesehatan serta persyaratan kerja di atas kapal penangkap ikan.

A. Operasi Penangkapan Ikan

Negara harus memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan hidup manusia dan Peraturan Internasional IMO bagi pencegahan tabrakan dilaut. Demikian pula persyaratan IMO bertalian dengan pengorganisasian lalu lintas laut, perlindungan lingkungan laut dan pencegahan kerusakan atau kehilangan alat penangkap ikan. Negara harus melarang praktek penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak dan racun serta praktek penangkapan ikan yang merusak lainnya.

Negara harus melakukan setiap upaya untuk menjamin bahwa dokumentasi berkenaan dengan operasi penangkapan ikan, semua hasil tangkapan ikan maupun bukan ikan, baik yang disimpan maupun yang dibuang, dan informasi yang dibutuhkan bagi pengkajian stok ikan seperti yang diputuskan oleh badan pengelolaan yang relevan, dikumpulkan dan diajukan secara sistematis ke badan tersebut, negara sejauh mungkin harus menetapkan program misalnya program pengamat dan inspeksi, guna meningkatkan ketaatan terhadap langkah yang diterapkan.

Kelompok industri penangkapan ikan yang relevan harus mendorong pengembangan dan pelaksanaan teknologi dan metode operasional yang dapat mengurangi ikan buangan. Penggunaan alat penangkap ikan dan praktek yang menjurus pada terbuangnya hasil tangkapan harus dicegah, sedangkan penggunaan alat penangkap ikan dan praktek yang meningkatkan laju lintasan ikan yang lolos harus digalakan. Pengembangan dan menerapkan teknologi, material dan metode operasional yang meminimumkan kehilangan alat penangkap ikan dan efek penangkapan dari alat penangkap ikan yang hilang atau ditelantarkan (ghost fishing effects).

 B. Selektivitas Alat Penangkap Ikan

Negara harus mensyaratkan bahwa alat, metode dan praktek penangkapan ikan, sejauh bisa dilaksanakan agar cukup efektif sedemikian rupa sehingga meminimumkan limbah, ikan buangan, hasil tangkapan spesies bukan target baik spesies  ikan maupun spesies bukan ikan serta dampak terhadap spesies yang terkait atau tergantung dan bahwa maksud dari peraturan terkait tidak diabaikan oleh peranti teknis. Sehubungan dengan ini, para nelayan harus bekerjasama dalam pengembangan alat dan metode penangkapan yang selektif. Negara harus menjamin bahwa informasi tentang perkembangan dan persyaratan yang terbaru tersedia bagi semua nelayan.

Dalam rangka meningkatkan selektivitas, bilamana negara menyusun hukum dan peraturan perundang–undangan serta mereka harus memperhatikan kisaran dan alat penangkap ikan yang selektif, metode dan strategi penangkapan ikan yang tersedia pada industri tersebut.

C. Perlindungan Lingkungan Akuatik

Para pemilik, penyewa dan pengelola kapal penangkap ikan harus menjamin bahwa kapal mereka dilengkapi dengan peralatan tepatguna seperti yang disyaratkan oleh MARPOL 73/78 dan harus mempertimbangkan pemasangan sebuah alat pemadatan dan pengabuan di kapal untuk kelas kapal yang relevan guna menangani sampah dan limbah kapal yang dihasilkan selama operasi normal kapal tersebut.

D. Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan

Negara harus memperhatikan, antara lain, hal berikut dalam rancangan dan konstruksi pelabuhan dan tempat pendaratan. Tempat berlindung yang aman bagi kapal penangkap ikan dan disediakan fasilitas pelayanan yang memadai bagi kapal, para pedagang dan pembeli. Pasok air tawar yang memadai dan pengaturan sanitasi harus disediakan. Sistem pembuangan limbah, termasuk untuk pembuangan minyak, air berminyak dan alat penangkap ikan harus diintroduksikan.

E. Terumbu Karang Buatan dan Alat Bantu Pengumpul Ikan

Negara dalam kerangka rencana pengelolaan kawasan pesisir, harus menetapkan sistem pengelolaan bagi terumbu buatan dan alat bantu pengumpul ikan. Sistem pengelolaan tersebut harus mensyaratkan persetujuan bagi konstruksi dan penempatan terumbu dan alat bantu semacam itu serta harus memperhatikan kepentingan para nelayan, termasuk nelayan artisanal dan subsisten.

DAFTAR PUSTAKA:

FAO. 1995. Tata Laksana Untuk Perikanan Yang Bertanggung Jawab (Code Of Conduct For Responsible Fisheries). FAO.  Jakarta.

Suyasa I N. 2007. Keberlanjutan dan Produktivitas Perikanan Pelagis Kecil yang Berbasis di Pantai Utara Jawa. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.

Widodo J, Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

 

Oleh :

ADE YUNAIFAH, SE

Add comment


Security code
Refresh

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 57 tamu dan tidak ada anggota online