IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNCLOS 1982 DI INDONESIA

  • Dilihat: 18
  • 15 Mar

Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki manfaat dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: sumber makanan, jalan raya perdagangan, sarana transportasi, tempat rekreasi/wisata, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Kemudian, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya berbagai macam bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut     (Dikdik M.S., 2011).

Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini (Melda Kamil Ariadno. 2007).

Mengingat begitu pentingnya pelindungan terhadap lingkungan laut, maka di dalam United Nations Convention on The Law of the Sea (selanjutnya disebut UNCLOS) 1982, terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII (dua belas) UNCLOS 1982, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut.

Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Namun Pada kenyataannya, permasalahan mengenai hukum laut semakin banyak. Meskipun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan laut.

Kemajuan teknologi sering disebut-sebut sebagai salah satu peneyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut, misalnya di bidang perikanan. Selain itu, dengan berkembangnya usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai, semakin ramainya lalu-lintas kapal-kapal tanker raksasa melalui perairan Indonesia, maka bahaya yang dihadapi negara Indonesia terhadap keserasian dan kelestarian lingkungan lautnya juga akan semakin besar (Hasjim Djalal, 1979).

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak karena kecelakaan kapal tanker, memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya peranan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman kerusakan yang ada, dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar.

Sebagai langkah awal dari tindak lanjut UNCLOS 1982, maka pada tahun 1996, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini menyebutkan bahwa, pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian fungsi lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.

Berikut ini akan dibahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Indonesia, yaitu:

a. Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk: “melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mana dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan Perlindungan Lingkungan Maritim di dalamnya. Perlindungan lingkungan maritim yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, pengoperasian kapal.

b. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Laut

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bertujuan agar tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Kemudian, di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Jadi, ketentuan Undang-undang Perikanan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan UNCLOS 1982.  Selanjutnya, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Dengan berpegang pada pedoman ini diharapkan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian.

c. Kerjasama Internasional di Bidang Perlindungan Lingkungan Laut

Berikut ini akan diuraikan secara singkat kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia. Sebagai berikut:

  1. Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration) Tahun 2009, disepakati dalam Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado.
  2. Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response 1996, bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan kerjasama antara kedua negara dalam hal penanggulangan pencemaran laut, terutama kondisi darurat di wilayah kedua negara tersebut.
  3. MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981, kerjasama ini dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tentang Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak di Laut Sulawesi.
  4. Marine Pollution Exercise (MARPOLEX), diselenggarakan setiap dua tahun sekali secara bergantian oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Philippines Coast Guard.
  5. MoU between Indonesia-MalaysiaSingapore with the Malacca Straits Council on the Establishment of Revolving Fund Committee 1981. Kerjasama ini bertujuan untuk membuat skema sumber dana “on-call” atau dana talangan apabila terjadi operasi penanggulangan pencemaran minyak di laut yang berasal dari tumpahan kapal yang berlokasi di Selat Malaka dan Singapura.
  6. MoU for ASEAN Oil Spill Response Action Plan (ASEAN-OSRAP), diadopsi pada tahun 1993, bertujuan untuk membantu badan-badan pemerintah negara anggota ASEAN dalam menanggapi dan merespon tumpahan minyak.

Daftar Pustaka

Dikdik Mohammad Sodik, 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Refika Aditama, Bandung. hlm. 1

Melda Kamil Ariadno, 2007. Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Diadit Media, Jakarta. hlm. 55

Ferry junigwan, 2011. Pencemaran Laut Lintas Batas dan Prosedur Penyelesaian Di Dalam UNCLOS 1982. Di http://ferryjunigwan.wordpress.com/2011/01/27/pence maran-lingkungan-laut-lintas-batas-dan-prosedurpenyelesaian-perselisihan-di-dalam-unclos-1982/ (diakses tanggal 8 Oktober 2017 )

Hasjim Djalal, 1979. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Binacipta, Bandung. hlm 179

Steffi Dwithasari. Kajian MoU 1996. Di (http://id.scribd.com/doc/69253986/Kajian-MOU-1996- terhadap-tumpahan-minyak (diakses tanggal 8 Oktober 2017) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran negara tahun 2009 Nomor 140)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (lembaran negara tahun 1973 Nomor 1)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran negara tahun 1983 Nomor 44)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (lembaran negara tahun 1996 Nomor 73)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran negara tahun 2008 Nomor 64)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan (lembaran negara tahun tahun 2004 Nomor 118)

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (lembaran negara tahun 2009 Nomor 154)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (lembaran negara tahun 1999 Nomor 32)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang

 

Oleh :

ADE YUNAIFAH A., SE

 

Add comment


Security code
Refresh

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 61 tamu dan tidak ada anggota online