KONSEP NEGARA KEPULAUAN DILIHAT DARI KASUS “THE ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951”

  • Dilihat: 2
  • 22 Apr

STUDI KASUS “THE ANGLO NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951”

FAKTA-FAKTA HUKUM

Wilayah laut suatu negara yang mempunyai karakterisitik perairan yang berbeda sudah tertuang jelas pengaturannya dalam United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS). Di mana setiap jenis negara pantai (coastal state) mempunyai status hukum yang berbeda dan mempunyai pengaturan tersendiri dalam penentuan teritori wilayah maritim negara tersebut. Dalam menentukan zona-zona maritim tersebut, pertama kali tentulah perlu ditentukan satu titik darimana batas-batas zona maritim tersebut diukur. Titik penentuan batas zona maritim tersebut disebut sebagai baselines (titik pangkal).

Dalam abad-abad sebelumnya, nelayan Inggris melakukan serbuan di perairan dekat pantai Norwegia. Dengan adanya complain lain yang dikeluarkan oleh Kerajaan Norwegia, aktivitas yang dilakukan nelayan-nelayan Inngris itu sempat terhenti.  Pada tahun 1906 aktivitas tersebut kembali dilaksankaan dengan menggunakan kapal pukat yang lebih canggih.

Pada “The Anglo Norwegian Fisheries Case” Garis Pangkal Lurus digunakan oleh Norwegia dalam menentukan garis pangkal darimana zona maritimnya diukur. Sebagai akibatnya, daerah perairan berada di daerah garis pangkal dan mendekati (menjorok) ke darat sebagai suatu perairan pedalaman. Britania Raya (UK) mendalilkan bahwa klaim daripada Norwegia telah menyalahi ketentuan daripada hukum internasional yang berlaku, dikarenakan klaim tersebut berdampak kepada perekonomian Britania Raya dimana kapal-kapal Britania Raya tidak dapat lagi memancing ikan pada wilayah-wilayah internal waters tersebut. Kasus ini kemudian yang diterima sebagai suatu konsep hukum internasional dalam penentuan Garis Pangkal Lurus (straight baselines).

Beberapa insiden yang terjadi antara Norwegia dengan Inggris sebagai berikut :

- Tahun 1911, ketika sebuah pukat yang diliki Inggris ditangkap dan dihukum oleh Norwegia karena telah melanggar peraturan yang dibuat mengenai daerah perbatasan

- Tahun 1922, insiden pada tahun 1911 terjadi berulang-ulang pada tahun-tahun selanjutnya.

- Tahun 1932 kapal pukat Inggris memperluas jangkauan aktivitas mereka sampai pantai Norwegia Barat Tanjung Utara yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penangkapan kapal Inggris oleh Norwegia.

- 27 Juli 1933 Pemerintah Kerajaan Inggris mengirim sebuah memorandum kepada pemerintah Norwegia yang berisikan mengenai keluhan tentang luas laut teritorial serta pemanfaatan oleh Norwegia.

- Tahun 1935 Norwegia mengeluarkan dekrit mengenai batas wilayah zona perikanan (laut teritorial). Norwegia membatasi wilayahnya dibagian utara (bagian utara dari lingkaran kutub utara) yang dlindungi undang-undang bagi warga negaranya.

- 16 September 1948 Norwegia menjelaskan kepada Kerajaan Inggris bahwa mereka tidak dapat melakukan perjanjian tersebut. Inggris memberikan jawaban bahwa batas-batas zona perikanan yang ditetapkan dalam dekrit 1935 tidak sesuai dengan hukum internasional dan menolaknya sebagaimana berlaku bagi kapal nelayan Inggris.

- Sejak 16 September 1948 Norwegia menggangu kapal nelayan Inggris yang melakukan pemancingan di dalam garis batas 1935.

 

PERMASALAHAN HUKUM

Penetapan batas perikanan ekslusif yang diterapkan oleh Norwegia dalam Royal Decree ditahun 1935 menurut hukum internasional yang digugat oleh Inggris bukanlah lebar jalur wilayah Norwegia sebesar 4 mil, akan tetapi cara penetapan batas perikanan ekslusif yang diterapkan oleh Norwegia dengan cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia dan melalui deretan pulau dipantai Inggris sesuai dengan prinsip hukum internasional.

 

DASAR PERTIMBANGAN

  1. Argumentasi Norwegia :

- Dekrit 12 Juli 1935 mengenai pembatasan wilayah zona perikanan tersebut merupakan sistem pembatasan tradisional yang sesuai dengan hukum internasional;

- Norwegia beranggapan bahwa daerah perairan itu adalah teritorial mereka dan tidak melanggar hukum internasional;

- Sistem dan pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum umum dan memang diperlukan oleh kondisi lokal;

- Gugusan pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Norwegia sehingga garis pangkal dapat ditarik dari sana.

 

 

 

  1. Argumentasi Inggris :

- Kerajaan Inggris mengakui bahwa Pemerintah Norwegia berhak mengklaim perairan dalam konsepsi yang didefinisikan oleh hukum internasional garis batas teritorial lebih atau kurang 10 mil laut lama. Kerajaan Inggris menganggap bahwa keputusan Norwegia dalam menambah garis teritorial kekuasaan perairan hingga melewati 10 mil merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional;

- Garis pangkal harus berdasar pada tanda air rendah yang secara umum diadaptasi oleh berbagai negara. Garis yang relevan bukanlah bahwa dari daratan, melainkan bahwa “Skjaergaard” (gugusan pulau yang terdapat dihdapan pantai Norwegia) dimana garis pangkal tersebut tidak harus selalu mengikuti tanda air rendah. Penentuan garis pangkal hanya dapat ditentukan dari penarikan garis secara geometris;

- Garis harus ditarik menurut garis pasang surut (low tide elevation) dari suatu tanah daratan tetap (permanent dry land) dari bagian wilayah Norwegia. Skjaergaard bukan merupakan bagian wilayah daratan tetap Norwegia, oleh karenanya garis pangkal tidak dapat ditarik dari gugusan pulau tersebut.

  1. Pertimbangan Hakim :

- Wilayah perairan Norwegia yang terdiri dari deretan kepulauan, banyak teluk panjang dan sempit, pulau-pulau kecil, pantai-pantai kecil, serta rangkaian karang maka kondisi yang unik tersebut menjadikan laut sebagai penghubung termasuk dalam wilayah Norwegia;

- Bahwa peraturan 10 mil bukan merupakan “general rule of international law” maka penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi dari negara yang bersangkutan;

- Bahwa Norwegia telah menjalankan kebijakan tersebut atas dasar kondisi negaranya serta secara konstan dan berkelanjutan tanpa ada sanggahan maka tidak dapat dikatakan kebijakan tersebut melanggar hukum.

 

PUTUSAN PENGADILAN

  1. Berpendapat bahwa tindakan pemerintah Norwegia dalam menentukan garis pangkal bagi pembatasan zona perikanannya melalui Royal Decree 1935 tersebut tidak melanggar ketentuan hukum internasional;
  2. Metode-metode yang digunakan dalam penerapan batas tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum internasional;
  3. Tidak dapat menerima dalil Inggris bahwa panjang Garis Pangkal Lurus tidak dapat melebihi 10 mil.alasannya, karena walaupun ykuran 10 mil memang dianut dalam beberapa praktek negara-negara dalam perjanjian antar mereka dan disebut pula dalam beberapa praktek putusan arbitrase, namun ukuran 10 mil bukan kaidah hukum internasional;
  4. Menolak pendapat Inggris bahwa GPL dapat dibenarkan sebagai salah satu cara penarikan garis pangkal, maka tidak ada alasan mengapa garis-garis lurus yang demikian tidak dapat ditarik dari (diantara) pulau-pulau kecil dan karang serta Skjaergaard yang terdapat antara dua titik pantai daratan (inter fauces terrarum).

 

ANALISIS

Dalam kasus ini Mahkamah Internasional menolak pemakaian GPL yang digunakan Inggris dalam menentukan suatu batas wilayah perairan dimana Mahkamah Internasional memandang perlu menunjukkan bahwa ukuran 10 mil walaupun telah diadopsi oleh negara-negara tertentu baik dalam hukum nasional, konvensi, da perjanjian internasional.

Perlu dipahami bahwa masih banyak negara yang belum mengakui ukuran 10 mil sebagai standar dalam mengukur luas wilayah perairan tertutama perairan dalam, serta dalam kasus ini, hal apapun mengenai peraturan 10 mil tidak dapat dijadikan dasar bagi Inggris karena Norwegia masih menentang setiap usaha pelanggaran ke pantai Norwegia dan ukuran 10 mil itu sendiri tidak temasuk dalam “general rule of international law” maka mereka tidak menggunakan ukuran 10 mil sebagai standar pengukuran wilayah perairan mereka.

Dalam hukum internasional, garis pangkal merupakan acuan penarikan batas laut negara pantai yang didasarkan pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang terbagi menjadi berbagai macam, yaitu :

Normal baseline (garis pangkal normal), yaitu sebagai garis air rendah (surut) sepanjang garis pantai yang ditandai secara jelas pada pela laut skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai.

Straight baseline (garis pangkal lurus) merupakan garis pangkal lurus yang ditarik dari dua titik pangkal (base ponit) yang terletak pada garis pangkal normal.

Closing line (garis penutup) termasuk diantaranya garis penutup sungai, teluk, dan pelabuhan.

Archipelagis baseline (garis pangkal kepulauan) merupakan garis pangkal lurus yang ditarik menghubungkan titik-titik pangkal yang terletak pada pulau-pulau terluar suatu negara kepulauan.

Mahkamah internasional membagi 3 cara dalam penarikan garis pangkal, yaitu :

Trace parallele : yaitu garis batas luar mengikuti segala liku dan garis pasang surut.

Arc of circles : yaitu garis batas luar langsung ditentukan tanpa adanya garis pangkal terlebih dulu.

Straight baseline : yaitu garis pangkal tidak ditarik tepat menurut segala liku garis pasang surut, melainkan garis lurus ditarik dengan menghubungkan titik-titi k tertentu yang berbeda pada garis pasang surut.

 

 

NEGARA KEPULAUAN

Konsep negara kepulauan (archipelagic state) mulai diterima UNCLOS 1982 sebagaimana dituangkan di dalam pengaturan Pasal 46 yang menyatakan:

“Archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagoes and may include other islands; "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

UNCLOS 1982 menyebutkan, negara kepulauan/pantai mempunyai kedaulatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorialnya. Indonesia menggabungkan zona-zona maritim ini secara bersamaan dalam satu istilah yang disebut sebagai Perairan Indonesia. Penerimaan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 membawa konsekuensi bahwa negara kepulauan seperti Indonesia harus mengakomodasikan kepentingan internasional khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan dan laur teritorialnya. Jenis lintas yang diatur dalam UNCLOS 1982 setidaknya ada 3 yaitu; (1) lintas damai, (2) lintas transit, dan (3) lintas alur laut kepulauan.

Lintas di alur laut kepulauan merupakan lintas yang terbuka bagi semua kapal ataupun pesawat udara asing dengan tujuan untuk melintasi perairan kepulauan secara langsung dan terus menerus berdasarkan UNCLOS 1982 dari suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya. Pelaksanaan lintas alur laut kepulaian harus mematuhi peraturan perundang-undangan dari negara kepulauan itu.

 

WAWASAN NUSANTARA

Ada istilah yang dinamakan konsepsi nusantara (Arhipelagic Concept), ada istilah wawasan nusantara (Archipe-lagic Outlook), ada istilah negara nusantara atau negara kepulauan (Archipelagic State), dan ada pula istilah Benua Maritim Indonesia (The Indonesian Maritime Continent), dan mungkin ke depan akan muncul lagi istilah-istilah lain terkait dengan konsepsi nusantara di masa-masa mendatang. Istilah wawasan nusantara adalah suatu wawasan atau outlook atau cara pandang yang mencita-citakan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam pelbagai bidang yang esensial bagi eksistensi kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.

Adanya wawasan seperti ini, tentu saja tidak terlepas dari latarbelakang perjuangan bangsa dalam menghadapi pelbagai tantangan, baik yang berasal dari luar negeri atau dari negara kolonial, dengan politik divide et impera, dengan tujuan untuk memecah belah bangsa dan negara, maupun yang berasal dari dalam negeri Indonesia sendiri, khususnya kelompok separatis dengan tujuan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Di samping itu, tantangan tersebut bisa berasal dan bersumber dari adanya perpaduan dari kedua faktor baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya istilah Konsepsi Nusantara untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (mantan Perdana Menteri Republik Indonesia pada zaman Presiden RI pertama, Bapak Ir. Sukarno), dimana konsepsi ini pada hakekatnya tersirat dan termuat di dalam, dan melalui Pernyataan Pemerintah RI pada tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian terkenal dengan nama Deklarasi Juanda. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, karena bersangkut paut dengan masalah kewilayahan (terutama wilayah perairan RI), maka Konsepsi Nusantara adalah suatu konsepsi yang bersifat geografis, yang menunjukkan wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, namun sebagian besar adalah wilayah laut atau wilayah perairan harus dilihat dan dianggap sebagai suatu kesatuan utuh.

Dengan demikian, istilah wawasan nusantara sesungguhnya adalah merupakan suatu konsepsi yang bersifat politis demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupannya. Bagi Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi nusantara adalah suatu konsepsi yuridis geografis yang berfungsi sebagai wadah fisik bagi pengembangan wawasan nusantara.

Istilah Negara Nusantara atau dalam Bahasa Inggris disebut “Archipelagic State” ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982 serta Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia yang pada dasarnya menyatakan bahwa Negara Nusantara atau Negara Kepulauan adalah negara yang wilayahnya terdiri dari satu kepulauan atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia dinamakan sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia seluruhnya terdiri dari satu kepulauan atau lebih serta mencakup pulau-pulau lain. Terdapat beberapa pulau besar yang ada di Kepulauan Indonesia seperti : Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Selain pulau-pulau besar terdapat pula beberapa kepulauan seperti : Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, Kepulauan Sangir-Talaud, Kepulauan Natuna dan pelbagai macam kepulauan lainnya serta  beribu-ribu pulau lain yang tidak perlu dipaparkan yang dimiliki oleh Indonesia.

 

 

 

 

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Wilayah perairan Indonesia yang luasnya sekitar dua pertiga (2/3) dari seluruh wilayah Indonesia tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dianggap sebagai bagian integral dari wilayah daratannya (berupa pulau-pulau, baik pulau yang ukurannya besar maupun kecil) sehingga harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh (Mochtar Kusumaatmadja, 1978). Konsepsi ini sebenarnya juga adalah merupakan suatu konsepsi yuridis yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Indonesia, yang merupakan wilayah nusantara atau wilayah kepulauan. Dengan tercapainya kesatuan atas seluruh wilayah kepulauan melalui konsepsi yuridis, atau konsepsi pengaturan hukum mengenai terintegrasinya wilayah perairan dengan wilayah daratan atau antara laut dengan pulau, maka diharapkan akan tercapai dan terwujud pula adanya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Bentuk geografis permukaan bumi adalah beragam, terdiri dari kontinen benua yang memiliki wilayah daratan yang luas, dan juga terdapat pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan kepulauan yang tersebar di wilayah lautan. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka perlulah beberapa ketentuan dalam menentukan garis baselines dalam penentuan wilayah suatu negara. Wilayah benua yang berbatsan dengan laut, tentu saja akan berbeda dengan wilayah suatu pulau yang dikelilingi lautan, dan wilayah kepulauan yang sambung menyambung diantara wilayah laut. Negara kepulauan tersebut disebut sebagai Archipelagic State yang mana diartikan sebagai suatu negara yang mana wilayahnya keseluruhan terbentuk dari gugusan kepulaun dan pulau-pulau (Pasal 46 (a) UNCLOS).

Indonesia merupakan salah satu contoh negara kepulauan yang telah memakai archipelagic baselines dalam menentukan batas baselines negaranya. Indonesia menyatakan klaim yurisdiksi maritim untuk pertama kalinya pada tahun 1950an, melalui Deklarasi Djuanda tertanggal 13 December 1957 yang menyatakan keselurahan area perairan yang menghubungkan antara kepulauan Indonesia adalah dibawah kedaulatan Indonesia sebagai suatu Negara.  Dibentuknya UNCLOS 1982 memberikan legitimasi Indonesia sebagai suatu archipelagic states. Pada Tahun 1996, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang didasarkan pada ketentuan archipelagic states yang telah dirumuskan pada UNCLOS 1982.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang 17 tahun 1985. Kemudian untuk selanjutnya pemerintah membuat peraturan maritim sendiri namun tetap mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982. Peraturan tersebut diantaranya :

1) UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen

2) UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif

3) UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

4) UU No. 9 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

5) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

6) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

7) PP No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia

8) PP No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

9) PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

10) Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Wilayah RI   

11) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

 

ALUR LAUT KEPULAUAN (ALK)

Lintas di alur laut kepulauan merupakan lintas yang terbuka bagi semua kapal ataupun pesawat udara asing dengan tujuan untuk melintasi perairan kepulauan secara langsung dan terus menerus berdasarkan UNCLOS 1982 dari suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya.41 Pelaksanaan lintas alur laut kepulaian harus mematuhi peraturan perundang-undangan dari negara kepulauan itu. Khusus di Indonesia, lintas alur laut kepulauan Indonesia dapat dilaksanakan di alur laut yang telah ditetapkan.42 Apabila dicermati penetapan alur laut kepulauan Indonesia merupakan garis perhubungan laut yang memang sudah ada sejak jaman dulu sebagai urat nadi perekonomian dunia.

UNCLOS 1982 merupakan dasar hukum bagi pengaturan laut dan penggunaannya, baik itu yurisdiksi negara pantai di laut maupun hak dan kewajiban negara asing, termasuk hak dan kewajiban yang menyangkut selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Pasal 34 – 45 UNCLOS 1982 memuat pengaturan mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dan hak serta kewajiban negara yang berbatasan dengan selat tersebut. Pengaturan ini termasuk tersedianya the right of transit passage (hak lintas transit) dan the right of innocent passage (hak lintas damai) bagi kapal asing yang melintas di selat tersebut. Persamaan antara kedua hak lintas tersebut adalah di antaranya :

  1. baik hak lintas transit maupun hak lintas damai harus dijamin keberlakuannya oleh negara pantai dan tidak dapat ditangguhkan.
  2. negara pantai dapat membuat alur laut dan skema pemisah lalu lintas laut di selat yang digunakan dalam pelayaran internasional.

Pengaturan alur laut dan traffic separation scheme (TSS) dalam wilayah yang dikenakan hal lintas damai harus memperhatikan rekomendasi dari organisasi international yang berkaitan, dalam hal ini International Maritime Organisation (IMO). Sedangkan dalam hak lintas transit, alur laut dan TSS harus mendapatkan persetujuan dari IMO. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan antara hak lintas damai dan hak lintas transit sebagaimana yang telah diatur di dalam UNCLOS 1982.

Khusus di Indonesia, lintas alur laut kepulauan Indonesia dapat dilaksanakan di alur laut yang telah ditetapkan. Apabila dicermati penetapan alur laut kepulauan Indonesia merupakan garis perhubungan laut yang memang sudah ada sejak jaman dulu sebagai urat nadi perekonomian dunia. Penetapan alur laut suatu negara kepulauan tidak mempengaruhi status perairan yang dilalui oleh alur laut kepulauan. Wilayah yang ada di sepanjang alur laut kepulauan tidak berubah menjadi wilayah yang bebas dari kedaulatan hukum negara kepulauan. Alur laut kepulauan yang ditetapkan itu hanyalah berupa garis sumbu yang dapat dijadikan pedoman oleh kapal atau pesawat udara asing dalam berlayar atau terbang menggunakan hak lintas alur laut kepulauan.

Saat ini di Indonesia telah menetapkan tiga alur laut kepulauan Indonesia yang utama dan beberapa cabangnya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002. Alur laut kepulauan (untuk selanjutnya disebut dengan ALK) tersebut, yaitu:

1) ALK I, yaitu alur laut yang garis sumbunya menghubungkan titik-titik penghubung 1-1 sampai dengan 1-15 dalam Daftar Koordinat. Untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. ALK I memiliki satu cabang yaitu ALK Cabang I A untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna, atau sebaliknya;

2) ALK II, yaitu alur laut yang garis sumbunya menghubungkan titik-titik penghubung II-1 sampai II-8 tercantum dalam Daftar Koordinat.

Untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selar Lombok;

3) ALK IIIA, yaitu alur laut yang garis sumbubnya menghubungkan titik-titik penghubung III A-1 sampai dengan III A-13 tercantum dalam Daftar Koordinat. Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALK III A memiki empat cabang yaitu:

  1. ALK Cabang III B untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, serta Selat Leti;
  2. ALK Cabang III C untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Arafura, atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda.
  3. ALK Cabang III D untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu;
  4. ALK III E untuk pelayaran, yaitu:

- Pelayaran dari Samudera Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku; atau

- Pelayaran dari Laut Timor ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku; atau

- Pelayaran dari Laut Arafura ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

  

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah, Arie. 2015. Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Bhaskoro, B.S., dkk. 2010. Studi Kasus Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Kumalasari, F.A. 2006. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Tegaknya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. CV. Rosada. Jakarta.

Samekto, Adji. 2009. Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Suhaidi. 2005. Aspek Yuridis Atas Perlindungan Lingkungan Laut Dari Pencemaran Pada Wilayah Laut Yang Berbeda di Suatu Negara. Jurnal Equality Vol. 10 No. 2 Agustus 2005.

.

 

Ditulis oleh :

Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si

Widyaiswara Muda BPPP Tegal

 

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 120 tamu dan tidak ada anggota online