INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC)

  • Dilihat: 3
  • 06 Mei

SEKILAS TENTANG IOTC

Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan  mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah Regional Fisheries Management Organization (RFMO).  Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) merupakan salah satu dari bentuk kerjasama regional dalam bidang perikanan (RFMO).

Sampai dengan saat ini IOTC terdiri dari 32 negara sebagai anggota tetap dan 4 negara sebagai anggota tidak tetap. Negara-negara tersebut khususnya Negara yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan ikan tuna di Samudera Hindia ataupun yang memiliki kaitan dengan bisnis ikan tuna, khususnya yang berasal dari sekitar Samudera Hindia.

Stuktur organisasi IOTC terdiri dari beberapa komisi, diantaranya adalah : Komite ilmiah, Komite pengawas, dan Komite administrasi dan keuangan. Selain komite-komite tersebut, IOTC juga rutin melakukan pertemuan observer (pemantau) yang ditempatkan diatas kapal-kapal penangkap ikan yang masuk dalam wilayah pengelolaan IOTC.

Fungsi utama dari IOTC adalah antara lain: (a) untuk meninjau kondisi dan tren dari sumberdaya dan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi ilmiah, dan data lain yang relevan; (B) untuk mendorong, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan sehubungan dengan sumberdaya perikanan; dan (c) untuk selalu meninjau aspek ekonomi dan sosial dari perikanan berdasarkan sumberdaya yang tercakup dalam perjanjian (agreement).

 

APA ITU RFMO?

RFMO (Regional Fisheries Management Organization) merupakan sebuah kerjasama berbagai negara (regional cooperation) yang diperuntukkan melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan highly migratory fish stocks and stradding fish stocks atau stok ikan bermigrasi dan ketersediaan sangat terbatas, sehingga dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. RFMO juga menerbitkan peraturan (resolusi and conservation management measures) yang mewajibkan negara anggotanya agar dapat menjamin jumlah sumberdaya ikan.

RFMO dibentuk karena sifat ikan yang selalu bergerak (migrasi) dan melintasi batas negara (transboundary). Akibatnya, kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan di suatu negara dapat menyebabkan kerusakan/kepunahan ikan di negara lain. Hal inilah yang mendorong kepentingan bersama dalam membentuk RFMO di suatu kawasan.

RFMO secara prinsip bergerak untuk membangun sistem perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memiliki peran pengelolaan konservasi sumberdaya perikanan di dunia. Sebuah Negara yang menjadi anggota RFMO, maka Negara tersebut memiliki ikatan untuk menyediakan informasi tentang terjadinya praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan RFMO sesuai traktat internasional.

Umumnya keanggotaan RFMO tidak terlalu terkait dengan pertimbangan geografis negara yang bersangkutan, namun lebih pada di wilayah perairan mana suatu negara melakukan aktivitas penangkapan ikan. Bagi negara yang tidak menjadi anggota dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu, saat ini sudah mulai dipikirkan adanya sanksi perdagangan internasional.

 

APA ITU IOTC?

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) merupakan salah satu dari bentuk kerjasama regional dalam bidang perikanan (RFMO). Indian Ocean Tuna Comission (IOTC) merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh FAO. IOTC merupakan organisasi yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan kegiatan penangkapan dan konservasi ikan di kawasan Samudera Hindia dan daerah yang berbatasan dengan Samudera Hindia tersebut. IOTC disahkan oleh FAO pada sesi ke 26 tahun 1994. Agreement IOTC mulai berlaku efektif setelah ada aksesi ke-9 pada bulan Maret 1996. IOTC merupakan institusi regional yang berwenang mengatur kegiatan penangkapan tuna dan sejenisnya di perairan Samudera Hindia (Gambar 1).

IOTC merupakan RFMO yang memberlakukan Trade Related Measures. Ada beberapa isi Trade Related Measures yang digunakan IOTC sebagai salah satu RFMO yaitu: Catch Documentation, Trade Document Scheme, List Approved Vessels, dan Trade Rectrictive Measures yang diatur dalam Action Plan. Setiap dokumen penangkapan ikan yang terbit harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai dokumen pengapalan seperti kapal tangkap, alat tangkap dan area penangkapan. Jika kapal tidak disertai dokumen tersebut, maka dilarang masuk ke dalam negara anggota IOTC.

Gambar 1. Cakupan Kawasan Pengelolaan IOTC (Sumber : FAO, 2002)

VISI DAN MISI IOTC

Sebagaimana layaknya organisasi pada umumnya, IOTC juga memiliki visi dan misi. IOTC memiliki visi untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, khususnya di Samudera Hindia, dan menjaga pelestarian perikanan tuna dan sejenisnya dengan melakukan pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya dengan optimal (www.iotc.org). Misi yang dilakukan oleh IOTC, di antaranya adalah :

  1. Melakukan peninjauan terhadap kondisi sumberdaya perikanan tuna dan sejenisnya di Samudera Hindia, mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi ilmiah dan data yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan tuna di kawasan pengelolaan IOTC.
  2. Mendorong, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan penelitian dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya perikanan tuna dan sejenisnya, pengembangan teknologi baru, pelatihan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara adil dan merata terhadap negara anggota IOTC dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari negara berkembang untuk pengelolaan sumberdaya perikanan tuna di wilayah IOTC tersebut.
  3. Memelihara dengan dasar ilmiah bukti konservasi dan kegiatan pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan tuna dan sejenisnya di kawasan pengelolaan IOTC sebagai bahan promosi kegiatan yang dilakukan oleh IOTC
  4. Selalu meninjau aspek ekonomi dan sosial dari perikanan berdasarkan saham yang tercakup dalam konvensi ini, khususnya pengembangan negara-negara pesisir.(www.iotc.org)

 

STRUKTUR ORGANISASI IOTC

IOTC dalam menjalankan mandat organisasinya didukung dengan format struktur yang spesifik dengan berbagai kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga. Struktur IOTC didukung dengan empat (4) struktur organic kunci yaitu satu komisi dan tiga komite. Riga komite itu adalah komite ilmiah, komite tetap administrasi dan keuangan, dan komite kepatuhan. Komite-komite juga ditopang dengan berbagai kelompok kerja dan didukung oleh secretariat. Berikut format struktur organisasi IOTC secara detail.

KEANGGOTAAN DI IOTC

Keanggotaan IOTC terdiri dari negara-negara pesisir yang terletak di dekat Samudera Hindia, negara atau organisasi ekonomi regional yang menjadi anggota PBB atau salah satu dari badan khusus PBB yang melakukan penangkapan tuna di Samudera Hindia (www.iotc.org).

Status keanggotaan di IOTC terdiri dari dua yaitu member country yang berjumlah 32 negara dan cooperating non-contracting party yang berjumlah 4 negara. Member country merupakan anggota penuh IOTC mempunyai kewajiban membayar iuran anggota dan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat di pertemuan IOTC serta mendapatkan kuota penangkapan. Cooperating noncontracting party merupakan negara yang kooperatif dengan IOTC. negara ini tidak membayar iuran, namun datang ke pertemuan IOTC dan mendapatkan kuota penangkapan namun jumlahnya tentu lebih sedikit dengan member country. Daftar negara anggota IOTC disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar negara anggota tanggal mereka bergabung menjadi anggota IOTC

Selain anggota penuh, Negara-negara yang berminat dalam pengelolaan perikanan Tuna di Samudera Hindia dapat berpartisipasi dalam proses IOTC sebagai Negara non anggota (CNCP). Status ini diberikan untuk jangka waktu satu tahun, atas permintaan dari Negara. CNCPs tidak diwajibkan untuk membayar kontribusi keuangan, tetapi mereka tidak menikmati hak suara pada kegiatan IOTC, dan mereka tunduk pada peraturan yang sama dengan anggota penuh. Status CNCP ditinjau setiap tahun oleh Komisi.

 

HAK NEGARA ANGGOTA IOTC

Persetujuan dalam IOTC tidak mengurangi pelaksanaan hak berdaulat negara pantai sesuai dengan hukum laut internasional untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya hayati dan termasuk spesies yang bermigrasi jauh (zona hingga 200 mil laut yuridiksi).

 

KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA IOTC

- Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan di negaranya, termasuk pemberlakuan sangki yang mungkin diperlukan untuk membuat efektif ketentuan dalam persetujuan ini, serta mengimplementasikan langkah konservasi dan pengelolaan yang akan mengikat anggota.

- Mengirimkan sebuah pernyataan tahunan tentang tindakan yang telah dilakukan (diterima oleh secretaries komisi tidak lebih dari 60 hari sebelum tanggal siding komisi berikutnya)

- Bekerjasama melalui komisi dalam pembentukan suatu system yang memadai untuk selalu meninjau implementasi upaya konservasi dan pengelolaannya (memperhatikanperalatan dan teknik yang tepat untuk memantau kegiatan penangkapan ikan serta mengumpulkan informasi ilmiah yang diperlukan).

- Bekerjasama dalam pertukaran informasi tentang setiap kegiatan penangkapan bagi stok yang dicakup oleh persetujuan ini, yang dilakukan oleh warga Negara dari setiap Negara atau kesatuan yang bukan anggota komisi.

- Atas dasar permohonan komisi anggota menyediakan data statistik dan data/informasi lain yang mungkin diperlukan untuk maksud persetujuan ini

- Menyediakan Salinan UU, peraturan, instruksi administrasi yang berlaku atau ringkasannya (berkaitan dengan konservasi serta pengelolaan stok) dan menginformasikan setiap amandemen atau pencabutan UU, serta peraturan.

 

SPESIES YANG DIKELOLA IOTC

Secara umum ada empat jenis kelompok ikan yang dikelola oleh IOTC yaitu : Tuna tropis, Tuna sub tropis (temperate), billfish, neritic tunas, dan seerfish. Jenis tuna tropis terdiri atas tuna sirip kuning (Thunnus albacore), tuna mata besar (Thunnus obesus), dan cakalang (katsuwonus pelamis).

Kelompok temperate tunas terdiri dari tuna sirip biru (thunnus maccoyii),  dan tuna sirip biru pacific (thunnus orientalis). Kelompok billfish terdiri dari swordfish, setuhuk hitam, setuhuk biru, setuhuk loreng, dan ikan layaran. Kelompok neritic tunas terdiri dari tuna abu-abu, tongkol, bullet tuna, dan kawakawa. Kelompok seerfish terdiri dari tenggiri, dan indo pacific mackerel.

Gambar 2. Jenis tuna yang dikelola IOTC

 

KONDISI STOK IKAN YANG DIKELOLA IOTC

Penangkapan ikan yang dikelola oleh IOTC, berdasarkan jenis ikan sejak tahun 1950 – 2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Sekitar 20 % dari produksi tuna dunia adalah dari Samudera Hindia (IO), adalah daerah terbesar kedua ini untuk penangkapan ikan tuna setelah Samudra Pasifik Bagian Barat dan Tengah. Tangkapan cakalang, yellowfin, bigeye dan albacore pada tahun 2014 adalah 970.000 ton, meningkat 1% dari 2013. Ada kecenderungan umum untuk total tangkapan menurun sejak tahun 2005, dengan 1,2 juta ton tertangkap, diikuti oleh peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tangkapan tuna sirip biru selatan terjadi substansial dalam Konvensi Lokasi India Ocean.

Penangkapan ikan yang dikelola oleh IOTC, berdasarkan jenis alat penangkap ikan sejak tahun 1950 – 2014 dapat dilihat pada grafik diatas ini. Rata-rata hasil tangkapan untuk periode lima tahun 2009-2014 (907.600 ton) memberikan indikasi kinerja terbaru dari perikanan. Dengan perhitungan Ikan cakalang sebesar 44% dari total tangkapan, dikuti oleh yellowfin (41 %), bigeye (11%), dan albacore (4%). kapal purse seine-mengambil sekitar 35% dari total tangkapan, diikuti oleh  Gillnet (18%), rawai (19%) dan pole-and-line (11%). Perikanan gillnet secara umum pemantauannya buruk.

 

STATUS STOK IKAN TUNA DENGAN KOBE PLOT

1. Kobe Plot and chart of the trend in bigeye tuna stock Status from 1950 – 2014

 

2. Kobe Plot and chart of the trend in yellowfin tuna stock Status  & estimated spawning biomass : 1950 – 2014

 

3.  Kobe plot and chart of the trend in skipjack stock status & estimated spawning biomass: 1950 to 2014

 

4. Kobe plot and chart of the trend in albacore stock status & estimated spawning biomass: 1950 to 2014

 

5. Kobe plot and chart of the trend in SH Shoutern Bluefin Tuna stock status & estimated spawning biomass: 1950 to 2014

6. Kobe Plot of current status of skipjack tuna stocks by convention area

7. Kobe Plot of current status of yellowfin stocks by convention area 

KUOTA PENANGAPAN DAN EKSPOR IKAN TUNA

Kuota penangkapan dan ekspor ikan tuna diberikan kepada “member country” merupakan anggota penuh IOTC mempunyai kewajiban membayar iuran anggota dan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat di pertemuan IOTC serta mendapatkan kuota penangkapan. Cooperating noncontracting party merupakan negara yang kooperatif dengan IOTC. negara ini tidak membayar iuran, namun datang ke pertemuan IOTC dan mendapatkan kuota penangkapan namun jumlahnya tentu lebih sedikit dengan member country. Penerapan system alokasi kuota berdasarkan rekomendasi dari komite ilmiah.

 

Tabel Jumlah Tangkapan Ikan Tuna Indonesia Tahun 2004 - 2014

KEANGGOTAAN INDONESIA DI IOTC

IOTC merupakan salah satu RFMO yang mengelola sumber daya ikan yang berada tepat berdampingan dengan perairan Indonesia. Sejak diterbitkannya Perpres No.9 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Komisi Tuna Samudra Hindia, dan pelaksanaan sidang tahunan IOTC ke-11 pada tanggal 13-18 Mei 2007 di Mauritius, Indonesia resmi menjadi anggota IOTC yang ke 27. Bergabungnya Indonesia di organisasi ini tentu dilakukan setelah melihat peluang manfaat yang akan muncul dari keanggotaan di IOTC. Selain itu, desakan dari pengusaha sebagai pelaku utama perikanan tuna yang menuntut pemerintah untuk menyegerakan peresmian Indonesia menjadi anggota tetap IOTC.

Fakta bahwa Indonesia tidak dapat mengekspor ikan Tuna hasil tangkapan para nelayan di pasar internasional yang disebabkan oleh pemberlakuan sanksi perdagangan sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi perhatian Indonesia sebagai negara penghasil. Sanksi tersebut disebabkan oleh RFMO memberlakukan aturan Trade Related Measures dan berimplikasi kepada negara yang harusnya tergabung ke dalam sebuah organisasi internasional seperti IOTC harus patuh terhadap klausul yang menjadi aturan.

Keikutsertaan Indonesia di IOTC juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berperan secara aktif dalam kerjasama dengan negara-negara lain melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya ikan, khususnya tuna di laut lepas Samudera Hindia. Sebagai salah satu RFMO (Regional Fisheries Management Organization), yaitu organisasi pengelolaan perikanan regional di bawah FAO, IOTC diberi mandat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya ikan tuna di wilayah laut lepas Samudera Hindia.

Kebijakan Indonesia menjadi anggota IOTC didasari adanya keinginan mendorong pengelolaan konservasi dan pemanfaatan optimum persediaan ikan tuna, sebagai upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai bentuk tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna yang diterapkan IOTC di atas membuat Indonesia tidak bisa mengekspor produk ikan Tuna yang telah ditangkap dari kawasan perairan Indonesia karena tidak bergabung kedalam IOTC, padahal disisi yang lain potensi hasil produksi penangkapan ikan Tuna Indonesia sangat berlimpah.

Secara teknis IOTC menerapkan Trade Related Measures seperti yang dinyatakan dalam Recommendation 03/05 Concerning Trade Measure for The Indian Ocean Commission. Jenis trade related measures yang digunakan IOTC adalah Cacth Documentation (CDS), Trade Document Scheme (TDS), List of Approved Vessels dan trade rectrictive measures yang diatur dalam Plan Action. Inti dari CDS, TDS dan trade restrictive measure pada dasarnya sama yaitu pengaturan dari setiap anggota dan cooperating non-member IOTC untuk menegakkan persyaratan bahwa semua impor harus dilengkapi dengan IOTC statistical document yang lengkap.

Setelah Indonesia memutuskan bergabung menjadi anggota IOTC ada dampak yang didapatkan Indonesia terkait dengan kepentingan pemanfaatan dan konservasi Tuna di tataran global. Dampak-dampak tersebut adalah dampak ekonomi dan politik.

 

DAMPAK POLITIK

IOTC menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan di tingkat regional. Organisasi semacam ini mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Sebagai suatu organisasi internasional, IOTC memberlakukan Trade Related Measures yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Tindakan-tindakan itu berdampak pada: cakupan wilayah penangkapan Tuna Indonesia semakin luas, indonesia wajib mendaftarkan jumlah kapal penangkapan Tuna yang dimiliki, Indonesia terlepas dari embargo dan dikeluarkannya peratuiran tentang tindakan konservasi dan manajemen perikanan laut lepas.

 

CAKUPAN WILAYAH PENANGKAPAN TUNA INDONESIA SEMAKIN LUAS

Konsekuensi pertama bergabungnya Indonesia kedalam IOTC adalah luas cakupan wilayah penangkapan Indonesia menjadi lebih luas. Sebelum bergabung dengan IOTC luas cakupan penangkapan Indonesia hanya sesuai dengan luas wilayah laut Indonesia yang terdiri atas luas perairan Indonesia kurang lebih 3,1 juta km2 (perairan laut teritorial 0,3 juta km2 dan perairan nusantara 2,8 juta km2) dan perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas lebih kurang 2,7 juta km2. Setelah bergabung cakupan tangkapan hasil laut bertambah di luar zona ZEEI yaitu lautan lepas samudera Hindia.

Luas wilayah tangkapan Tuna Indonesia bertambah luas dan bisa melakukan tangkapan ikan Tuna di laut lepas (>200 mil laut). Bertambahnya luas cakupan tangkap ikan Tuna tersebut berdampak terhadap peningkatan hasil ikan Tuna secara signifikan yaitu 20% setelah Indonesia bergabung dalam IOTC.

 

INDONESIA WAJIB MENDAFTARKAN JUMLAH KAPAL PENANGKAPAN TUNA YANG DIMILIKI

Konsekuensi selanjutnya adalah pemerintah Indonesia harus mendaftarkan kapal-kapal penangkapan yang dimiliki. Dengan didaftarkannya kapal-kapal Indonesia ke dalam IOTC, maka daftar black list yang sebelumnya dikenakan terhadap kapal-kapal Indonesia akhirnya dicabut oleh IOTC. Pencabutan daftar kapal-kapal Indonesia dari blacklist tersebut tentu juga berdampak terhadap peningkatan hasil tangkapan dan penjualan ikan Tuna. Hal ini karena ketika kapal Indonesia masuk ke dalam black list IOTC maka ikan Tuna yang diperoleh tidak bisa diterima di pasar internasional dan ketika black list tersebut dicabut ikan yang sebelumnya ditolak dan dinyatakan ilegal akhirnya bisa diperdagangkan di pasar internasional.

Tindakan nyata pemerintah Indonesia bisa dilihat dari data bahwa sebanyak 1281 kapal telah didaftarkan dan mendapatkan izin operasi dari IOTC (IOTC, 2013). Pendaftaran kapal yang dimiliki Indonesia kedalam IOTC menunjukkan keseriusan pemerintah guna memperbaiki hasil produksi dan untuk turut serta melakukan pemanfaatan sumberdaya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (KKP, 2014).

Manfaat ekonomi dari keanggotaan Indonesia dapat dilihat dari produksi dan ekspor tuna Indonesia.  Manfaat keanggotaan dapat dilihat dari jumlah ekspor tuna Indonesia sejak Indonesia bergabung di IOTC. Data dari Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) menunjukan selama tahun 2008 dan 2009 merupakan ekspor terbesar yakni sebesar 11.620 ton pada tahun 2008 dan 13.049 ton pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kapal Indonesia yang didaftarkan di IOTC, sehingga upaya penangkapan optimal. Selain itu pada tahun 2007 Indonesia bergabung menjadi anggota tetap IOTC  otomatis Indonesia memiliki akses pasar yang resmi dalam pemasaran tuna yang bersifat monopsoni (jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah penjual).

Pada tahun 2015, di IOTC tercatat 1.384 kapal ikan Indonesia terdaftar. Jumlah tersebut meningkat 108 unit kapal dibandingkan tahun 2014 (naik 8,4%). Saat ini jumlah kapal Indonesia di IOTC sebanyak 22,6% dari jumlah kapal IOTC 6.109 unit kapal.

Tanggungjawab tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh tindakan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh RFMOs baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, termasuk di perairan dalam wilayah jurisdiksi nasional Indonesia. Kealpaan dalam pelaksanaan tindakan pengelolaan dan konservasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

 

INDONESIA TERLEPAS DARI EMBARGO

Indonesia sebelum bergabung dengan IOTC pada tahun 2007, terkena aturan Trade Restrictive Measures atau pembatasan perdagangan dengan negara anggota IOTC dan Komisi untuk Konservasi Sirip Biru atau Commision for the Conservation of Southern Bluefin (CCSBT) seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Serikat (Kusuma, 2012).

Dalam arti lain peraturan ini menandakan bahwa Indonesia terkena embargo perdagangan ikan di pasar internasional. Selain itu, ikan hasil tangkapan yang diperoleh kapal Indonesia tidak bisa diperdagangkan di pasar internasional. Setelah Indonesia bergabung dalam IOTC maka status Indonesia yang sebelumnya sebagai peninjau meningkat menjadi anggota. Serta status yang membatasi Indonesia terkait perdagangan atau embargo yang dikenakan terhadap Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi bagi Indonesia.

Selepas trade restrictive measure tersebut dicabut, maka dampak yang dihasilkan juga sangat signifikan, terutama terkait dengan perdagangan Indonesia (Rakhmawati, 2003). Dengan dicabutnya trade restrictive measure tersebut, pada tahun 2007 Indonesia mengalami peningkatan pendapatan perdagangan.

 

 

 

DIKELUARKANNYA PERATURAN TENTANG TINDAKAN KONSERVASI DAN MANAJEMEN PERIKANAN LAUT LEPAS

 

Penandatanganan setiap negara dipahami bahwa setiap delegasi-delegasi telah menyepakati naskah dan berkehendak untuk menerima serta menyerahkan naskah itu kepada pemerintah, untuk kemudian diambil tindakan oleh pemerintah. Setelah negara melakukan ratifikasi tentu Negara akan tunduk pada isi perjanjian yang telah diratifikasi. Keberlanjutan dalam menjalankan persetujuan tersebut, Indonesia telah menyusun peraturan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan tangkap (KKP, 2014).

 

DAMPAK EKONOMI

Selain dampak secara politik, bergabungnya Indonesia dalam IOTC juga berdampak secara ekonomi. Hal ini karena dua aspek ini tidak bias dipisahkan. Muara dari kebijakan politik tentu berujung pada ekonomi, apalagi seperti kasus bergabungnya Indonesia dalam IOTC yang dilatarbelakangi oleh semangat memperbaiki produksi hasil Tuna Indonesia. Dampak ekonomi yang didapatkan Indonesia paska bergabung kedalam IOTC adalah pasar ikan Tuna menjadi lebih kluas dan peningkatan produksi dan pendapatan Tuna Indonesia.

 

PASAR IKAN TUNA MENJADI LEBIH LUAS

Bergabungnya Indonesia dalam IOTC memberikan dampak yang luar biasa bagi produk Tuna Indonesia. Salah satunya adalah mengenai pasar Tuna, pasar perikanan Tuna bersifat monopsoni, yaitu jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Apabila demikian, berarti penjualan di pasar internasional perlu diatur, dan yang berwenang dalam hal ini adalah IOTC. Tujuan ekspor Indonesia adalah Negara Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Terdaftarnya Indonesia sebagai anggota IOTC memberikan banyak peluang kepada Indonesia untuk memajukan sektor perikanan Indonesia, hal ini karena pasar yang tersedia bagi Indonesia semakin luas. IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan ikan dan Negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan.

Ekspor hasil ikan ketiga negara tujuan utama seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat berjalan dengan meningkat. Persentase data ekspor ikan ke Jepang sebesar 27%, dan ke Amerika Serikat 17%, sedangkan ke Uni Eropa juga cukup besar volume dan nilainya yaitu sebesar 12% (Kemendag, 2014).

 

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN TUNA INDONESIA

Ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam IOTC, pertimbangan yang dipakai adalah peningkatan produksi perikanan. Selama satu tahun Indonesia bergabung dengan IOTC terlihat peningkatan produksi Indonesia di kawasan Samudera Hindia. Fakta ini menunjukkan adanya korelasi antara bergabungnya Indonesia dalam IOTC terhadap produksi perikanan Tuna Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam IOTC ternyata membawa perubahan atau peningkatan dalam produksi Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada cakupan wilayah penangkapan Indonesia menjadi lebih luas, status kapal-kapal Indonesia yang sebelumnya dikategorikan sebagai kapal illegal sudah dicabut, dan dengan bergabung dengan IOTC maka pasar produk Indonesia menjadi lebih luas.

Dari data yang diolah dari perkembangan Tuna Indonesia menunjukan adanya peningkatan yang signifikan terkait produksi Ikan Tuna Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat peningkatan produksi yang cukup banyak dari tahun 2006 (Kemendag, 2014). Ini adalah bukti bahwa setelah Indonesia bergabung dengan IOTC ada peningkatan produksi secara keseluruhan.

Manfaat ekonomi dari keanggotaan Indonesia dapat dilihat dari produksi dan ekspor Indonesia. Data dari Asosiasi Longline Indonesia (ATLI), bahwa pada tahun 2008 dan 2009 merupakan ekspor terbesar yakni sebesar 11.620 ton pada tahun 2008 dan 13.049 ton pada tahun 2009 (KKP, 2014). Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah kapal Indonesia yang didaftarkan di IOTC, sehingga upaya penangkapan optimal. Selain itu pada tahun 2007 Indonesia bergabung menjadi anggota tetap IOTC, maka secara otomatis Indonesia memiliki akses pasar yang resmi dalam pemasaran yang bersifat monopsoni (jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah penjual). Sifat monopsomi ini membuat peran organisasi semacam IOTC sangat besar dalam pengalokasian hasil tangkapan Negara anggota terhadap pasar internasional.

 

 DAFTAR PUSTAKA

 http://www.iotc.org/

 https://ikantunaku.wordpress.com/2015/12/11/sekilas-tentang-indian-ocean-tuna-commission-iotc/ 

 ISSF. 2016. ISSF Tuna Stock Status Update, 2016: Status of the world fisheries for tuna. ISSF Technical Report 2016-05B. International Seafood Sustainability Foundation, Washington, D.C., USA.

 Kemendag. 2014. Pasar Dan Tren Ikan Tuna Di Uni Eropa. http://inatrims.kemendag.go.id/id/product /detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa_189/?market=eu diakses pada 22 Desember 2016.

 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing. www.infohukum.kkp.go.id. 25 Desember 2016.

 Kusuma, Trie Wijayanti. 2011. Kebijakan Indonesia Masuk Keanggotan IOTC Tahun 2007-2011. www.resipositori.unri.ac.id. 26 Desember 2016.

 Mardia. 2011. Manfaat Keanggotaan Indonesia Dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). [Skripsi]. Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

 Pramoda, R., Triyanti, R. 2014. Kajian Hukum Kebijakan Keanggotaan Indonesia Dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) (Studi Kasus di Benoa – Bali). Jurnal Borneo Administrator, Vol. 10 (3) : 258-281.

 Rakhmawati, Rosyidah . 2003. Hukum Penanaman Modal Indonesia. www.repository.usu.ac.id diakses pada 26 Desember 2016.

 Tranggana, Angga Ulung. 2015. Keikutsertaan Indonesia Dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). e-Journal Ilmu Hubungan Internasional.

 

Ditulis oleh :

Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si

Widyaiswara Muda BPPP Tegal

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 128 tamu dan tidak ada anggota online