MANAJEMEN PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA DI INDONESIA

  • Dilihat: 4
  • 08 Jul

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai sumberdaya ikan yang berpotensi dari segi jumlah dan jenisnya. Salah satu sumber hayati laut di Indonesia adalah perikanan tuna yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi sehingga tuna dapat dijadikan salah satu andalan ekspor non migas dari sektor  perikanan. Potensi perikanan tuna di Indonesia menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok cukup besar sedangkan beberapa daerah tertentu tingkat pemanfaatannya masih rendah. Meskipun tingkat pemanfaatan ikan tuna di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan masih di bawah Total Allowable Catch (TAC) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan, namun pengelolaan sejak dini sangat dibutuhkan mengingat sifat dari ikan tuna tergolong peruaya jarak jauh (Luasunaung, 2006).

Sumberdaya tuna tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia mulai dari perairan Indonesia bagian barat (Samudera Hindia) sampai dengan kawasan timur Indonesia (Laut Banda dan Utara Irian Jaya). Eksploitasi sumberdaya tuna dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap, antara lain pukat cincin (purse seine), huhate (pole and line), rawai tuna (tuna longline) dan pancing ulur (hand line) (Diniah et al., 2001).

Dari semua alat tangkap yang digunakan menangkap tuna, alat tangkap long line, dan hand line merupakan alat tangkap yang paling banyak jumlah penggunaannya. Salah satu cara meningkatkan produksi tuna adalah melalui peningkatan unit upaya (effort) yaitu dengan mengerahkan unit atau armada penangkapan ikan menuju lokasi yang diduga padat populasinya. Agar tetap terjaga kelestariannya diperlukan pengelolaan secara rasional yaitu meliputi pendugaan musim ikan dan bagaimana perubahannya sebagai respon dari kegiatan eksploitasi.

Ikan tuna merupakan hasil perikanan yang mempunyai nilai ekonomis penting baik sebagai komoditi ekspor maupun sebagai konsumsi lokal. Sebagai data, dari data tahun 2004 dan 2005 menunjukkan bahwa ikan tuna yang termasuk jenis ikan dominan dan dilelang di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (TPI PPSC) baru 301 ton lebih (2004) dan 498,5 ton pada tahun 2005 (Triharyuni et al, 2012).

IKAN TUNA

MORFOLOGI IKAN TUNA

Pada umumnya tubuh ikan terbagi atas tiga bagian, yaitu:

  1. Caput atau sering disebut dengan bagian kepala.
  2. Truncus atau bagian badan.
  3. Cauda atau bagian ekor.

Morfologi dari Ikan tuna yaitu memiliki tubuh seperti torpedo dengan kepala yang lancip. Tubuhnya licin, sirip dada melengkung dan sirip ekor bercagak dengan celah yang lebar. Dibagian belakang sirip punggung dan sirip dubur juga terdapat sirip-sirip tambahan yang kecil-kecil dan terpisah-pisah. Pada sirip punggung, dubur, perut, dan dada pada pangkalnya mempunyai lekukan pada tubuh, sehingga dapat memperkecil daya gesekan pada air pada saat ikan sedang berenang dengan kecepatan penuh. 

 

KLASIFIKASI IKAN TUNA (THUNNUS SP) 

Ikan tuna (Thunnus sp) merupakan sekelompok ikan yang merupakan primadona ekspor ikan laut konsumsi asal Indonesia. Ikan tuna merupakan pengembara lautan yang luas yang mampu bermigrasi dalam rentang yang jauh. Salah satu ciri dari ikan tuna adalah mempunyai kecepatan berenang mencapai 50 km/jam, ukurannya raksasa, dan mempunyai panjang rata-rata lebih dari 1,5 meter serta mempunyai berat sampai ratusan kilo (Kuncoro & Wiharto, 2009).

Ikan tuna termasuk dalam keluarga Scrombidae, tuna digunakan sebagai nama grup dari beberapa jenis ikan yang terdiri dari, tuna besar (yellowfin tuna, bigeye, southern bluefin tuna, albacore) dan ikan  mirip tuna (tuna-like species), yaitu marlin, sailfish, dan swordfish.

 

Klasifikasi ikan tuna (Saanin 1984 dan FAO 2011) adalah sebagai berikut :

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Teleostei

Subkelas : Actinopterygi

Ordo : Perciformes

Subordo : Scombroidae

Famili : Scombridae

Genus : Thunnus

Spesies : Thunnus sp

 

JENIS-JENIS IKAN TUNA

Ikan tuna mempunyai bermacam-macam jenis yaitu tuna mata besar, tuna albakor, tuna sirip kuning, tuna sirip biru dan juga tuna gigi anjing.

a. Tuna Mata Besar (Thunnus Obesus)

 

Tuna mata besar dapat tumbuh mencapai 2,5 meter dengan berat hingga 210 kg. Umurnya dapat mencapai 11 tahun. Ikan Tuna jenis ini tersebar luas di Samudra Hindia, Lautan Atlantik dan Pasifik di daerah tropis dan subtropis. Ikan tuna jenis ini dapat hidup di laut lepas sampai kedalaman 250 meter, waktu untuk penggandaan populasinya dari 1,4 tahun sampai 4,4 tahun dengan jumlah telur mencapai 2 juta butir. Musim sangat mempengaruhi keberadaan ikan tuna jenis ini, karena mereka hidup pada suhu 17-220C . Ikan tuna mata besar yang masih kecil biasanya hidup bergerombol dan berada di dekat objek-objek melayang, seperti daun kelapa, sampah dll. Ikan tuna jenis ini dapat hidup dengan memakan berbagai hewan laut termasuk ikan kecil-kecil.

Gbr. Tuna Mata Besar

b. Tuna Albacore (Thunnus Alalunga)

Tuna Albacore termasuk jenis ikan tuna yang paling kecil, dapat tumbuh mencapai 1,4 meter dengan berat 60 kg, umurnya dapat mencapai 9 tahun dan ikan tuna jenis ini tersebar luas di seluruh daerah tropis. Ikan ini hidup di laut lepas sampai kedalaman 600 meter, biasanya tuna jenis ini bergerombol dalam jumlah sangat besar dengan ikan tuna lainnya. Ikan ini matang kelaminnya setelah panjangnya mencapai 90 cm. waktu yang dibutuhkan untuk perkembangbiakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun untuk dapat menggandakan populasinya, serta jumlah telur yang dihasilkan dapat mencapai 2 juta butir.

Gbr. Tuna Albacore

 

c. Tuna Sirip Biru (Thunnus Maccoyii)

Tuna sirip biru mempunyai 2 jenis, yaitu tuna sirip biru selatan dan tuna sirip biru utara. Tuna sirip biru dapat tumbuh mencapai 245 cm dengan berat maksimal mencapai 269 kg dan umurnya dapat mencapai 10 tahun. Ikan jenis ini hidup di kedalaman 50-2443 meter di bawah air dan tersebar di Lautan Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia.

Gbr. Tuna Sirip Biru

 

d. Tuna Sirip Kuning (Thunnus Albacares)

Tuna sirip kuning dapat tumbuh mencapai 239 cm dengan berat maksimal mencapai 2 kwintal, dapat berumur mencapai umur 9 tahun. Ikan ini tersebar luas di perairan tropis dan subtropis akan tetapi tidak ada pada laut Mediterania. Ikan tuna jenis ini dapat hidup di laut sampai kedalaman 250 meter, mempunyai daya perkembangbiakan yang cepat karena hanya butuh waktu 1,4 sampai 4,4 tahun untuk menggandakan populasinya. Jumlah telur yang dihasilkan bias mencapai sekitar 200 ribu butir.

 

Gbr. Tuna Sirip Kuning

  1. Tuna Gigi Anjing (Gymnosarda Unicolor)

Jenis tuna ini dinamakan sebagai tuna gigi anjing karena mempunyai mulut seperti anjing. Ikan ini dapat tumbuh mencapai 2,5 meter tetapi rata-rata hanya mencapai 1,5 meter. Ikan ini tersebar luas di perairan tropis dunia, dapat hidup di laut lepas dengan kedalaman 20-300 meter. Ikan jenis ini yang masih kecil lebih suka dan lebih sering berada di sekitar karang karena untuk memangsa ikan-ikan karang dan ikan pelagis kecil di sekitar pantai sedangkan ikan jenis ini yang sudah besar biasanya berada di laut dalam.

 

Gbr. Tuna Gigi Anjing

KEBERLANJUTAN STOK IKAN TUNA

Istilah ‘keberlanjutan’ seringkali disalah-artikan oleh para pemangku kepentingan sebagai semata-mata memuat kepentingan biologi dan lingkungan secara spesifik. Padahal, sebetulnya istilah ini mengandung pula pengertian keberIanjutan ekonomi dan usaha perikanan secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang No.31/2004 juncto No.45/2009, dinyatakan ”pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”.

Potensi penangkapan ikan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dan dikhawatirkan akan terjadi penurunan potensi secara berlanjut manakala kebijakan secara nasional tidak dibenahi. Strategi yang diterapkan pemerintah dalam manajemen penangkapan ikan saat ini belum optimal jika dihadapkan kepada sasaran yang diinginkan yaitu tercapainya pengelolaan perikanan yang lestari. Kebijakan yang dianut pemerintah saat ini mengacu pada pengaturan input atau dikenal dengan pembatasan input  (input restriction), dimana pengaturan perijinan penangkapan ikan diatur berdasarkan jenis kapal dan alat penangkapnya dan disesuaikan dengan jenis ikan dan daerah penangkapannya.

 

 

DATA DAN PENDUGAAN STOK IKAN TUNA

Analisis atas data Fish Stock Analysis dari INDESO Project mampu menampilkan lokasi sebaran spasial ikan Skipjack Tuna dan Yellowfin Tuna di WPP-715 dengan satuan biomassa (g/cm2) tiap ukuran ikan (Hanintyo et al, 2014).

Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kajian Octorina (2014) menunjukkan musim penangkapan cakalang berlangsung pada bulan Mei Oktober dengan puncak penangkapan pada bulan Mei. Terdapat trend penurunan CPUE cakalang maupun tuna. Model surplus produksi menunjukan pada tahun-tahun tertentu telah terjadi penangkapan berlebih pada komoditas tuna dan cakalang di Teluk Pelabuhanratu. Diketahui nilai MSY cakalang adalah 902.769 kg/tahun dengan tingkat upaya optimum 270 unit, MSY big eye adalah 1.874.388 kg dengan upaya optimum 531 unit, nilai MSY yellowfin tuna adalah 1.511.446 kg dengan upaya optimum 883 unit dan nilai MSY albacora adalah 61,610 kg dengan upaya optimum 350. Di perairan Maluku Tenggara kajian Supeni et al (2014) memperoleh MSY sebesar 757,44 ton per tahun, dengan effort optimum sebesar 1.869 unit, Dalam kedua kajian ini terjadi kekeliruan memahami potensi tuna, ditunjukkan dengan estimasi tuna untuk satu Kabupaten saja, tanpa adanya klarifikasi apakah ikan tongkol hanya ada di satu Kabupaten saja (Sukabumi saja, atau Maluku Tenggara saja).

Sibagariang (2014) menggunakan data statistic Kabupaten Serdang Bedagai, dan memperoleh Maximum Sustainable Yield Tongkol Komo sebesar 458.715 kg/tahun dan upaya penangkapan optimum sebesar 298.508 trip/tahun sedangkan tangkapan yang diperbolehkan sebesar 366.972 kg/tahun. Status sumberdaya ikan pada tahun 2009 dan 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan kondisi under fishing karena produksi di bawah MSY sedangkan pada tahun 2010 menunjukkan kondisi over fishing karena produksi di atas MSY. Disini terjadi dua kekeliruan: MSY ikan tongkol untuk 1 kabupaten saja, dan menentukan status pemanfaatan hanya dengan membandingkan tingkat produksi tahun berjalan dengan MSY, padahal seharusnya yang dibandingkan adalah jumlah upaya standard tahun berjalan dengan tingkat upaya optimal.

Boli et al. (2014) memperkirakan nilai MSY tuna di perairan Manokwari sebesar 3571,386 ton pada tingkat upaya (effort) sebesar 72.036 trip per tahun. Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2007-2012), perikanan tuna di Manokwari cenderung mengalami kenaikan tingkat penangkapan, dengan rata-rata 1.595,974 ton.Kondisi aktual penangkapan tuna di Manokwari saat ini baru mencapai 64% dari MSY.Ini berarti bahwa berdasarkan pendekatan biologi, tingkat pemanfaatan tuna di Kabupaten Manokwari masih layak. Meskipun ada kecenderungan produksi terus meningkat, namun ada indikasi bahwa berat rata-rata tuna hasil tangkapan mulai menurun.Hasil analisis hubungan upaya (effort) dan hasil tangkapan per upaya tangkap (CPUE) juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan hasil tangkapan per trip yang menurun. Kajian ini juga menunjukkan adanya pemahaman yang keliru dalam pendugaan MSY tuna hanya untuk perairan Manokwari saja. Selain itu juga terjadi kebingungan dalam menyimpulkan status pemanfatan tuna, antara masih underfishing (karena membandingkan produksi tahun berjalan dengan MSY, tanpa pertimbangan tingkat effort tahun berjalan), atau overfishing (karena menurunnya CPUE dan membandingkan besarnya upaya tahun berjalan dengan tingkat upaya optimal – sebetulnya ini yang benar).

 

 

PENDUGAAN STOK IKAN TUNA

Pendekatan baru dalam stock assessment semakin banyak diterapkan, seperti penggunaan data proyek INDESO untuk melakukan estimasi dan validasi potensi ikan tuna pada di perairan WPP-NRI 715 (Hanintyo et al, 2014). Demikian juga penggunaan pendekatan fisheries-independent, seperti survey akustik di perairan Enggano Propinsi Bengkulu.

Dengan teknoogi akustik ini Bakhtiar (2014) memperoleh informasi yang penting, bahwa ikan pelagis besar di perairan Enggano menyebar mulai dari permukaan hingga kedalaman 150 meter. Berdasarkan perhitungan secara akustik diketahui kelimpahan stok ikan pelagis besar di perairan Enggano sebesar 5.535,1 ton dengan kepadatan 53,9 kg/km2. Kepadatan ikan tertinggi ditemukan pada kedalaman 100-150 meter sebesar 173,8 kg/km2 dengan total kelimpahan 3.567,1 ton. Kelimpahan ikan pelagis besar tertinggi diperkirakan ada hubungannya dengan keberadaan lapisan termoklin pada kedalaman 100-150 m di perairan Enggano. Dalam penelitian ini, belum teridentifikasi apakah pelagis besar adalah jenis-jenis tuna. Demikian juga inisiatif baru di Indonesia untuk menstandrisasi CPUE dengan data yang berasal dari program observer (Sakdijah et al, 2014) perlu diapresiasi, meskipun upaya-upaya lanjutan sangat diperlukan.

Kajian biologi perikanan madidihang (Thunnus albacares) di perairan Sangihe (Wagiyo, 2014) menunjukkan adanya puncak musim penangkapan pada bulan Mei-Juni dan Nopember. Hasil tangkapan sampingan, didominasi oleh ikan cakalang (Katsowonus pelamis) 31,13 %. Pada tahun 2012 dapat diestimasi, pendaratan ikan madidihang di Sangihe oleh pancing ulur sekitar 616,917-2.056,390 ton/tahun. Selisih produksi estimasi dengan produksi tercatat 75,66-77,30 %, suatu informasi yang penting untuk ditindaklanjuti dan terus dimonitor.

Data dari perairan Bungus, Sumatera Barat menunjukkan produktivitas longline rata-rata adalah sebesar 1,957 Ton/per trip dengan kecenderungan penurunan yang terjadi antara tahun 2012 - 2013 sebesar 84,86%. Sedangkan dalam ukuran GT nilai produktivitas adalah 0,188 Ton/GT dengan kecenderungan penurunan yang terjadi antara tahun 2012 – 2013 sebesar 77,61% (Khan et al, 2014).

Metode akustik digunakan untuk mengestimasi kelimpahan stok ikan pelagis besar di perairan Enggano sebesar 5.535,1 ton dengan kepadatan 53,9 kg/km2. Kepadatan ikan tertinggi ditemukan pada kedalaman 100-150 meter sebesar 173,8 kg/km2 dengan total kelimpahan 3.567,1 ton. Kelimpahan ikan pelagis besar tertinggi diperkirakan ada hubungannya dengan keberadaan lapisan termoklin pada kedalaman 100-150 m di perairan Enggano.

Observasi lingkungan atau lokasi keberadaan tuna dilakukan melalui pengukuran parameter oseanografi berbasis kapal dan penginderaan jauh berbasis satelit. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini mulai digunakan instrumentasi yang bersifat autonomous, seperti Argo Float.

Data suhu diperoleh dari instrument CTD dan dari Argo Float. Argo float ialah instrument yang bergerak mengikuti arus bawah laut untuk memperoleh data

temperatur dan salinitas hingga kedalaman 2000 m. Citra SPL dan klorofil-a diperoleh dari satelit MODIS.

Fokus perhatian observasi lingkungan atau lokasi ditujukan untuk menentukan “hotspot”. Hotspot merupakan daerah potensial penangkapan yang mempunyai aktifitas yang tinggi secara biologis dengan mempertimbangkan parameter lingkungan seperti suhu permukaan laut (SPL), klorofil-a dan intensitas cahaya.

Daerah penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin, antara lain disekitar area 80-90 LS dan 1110-1130 BT mulai dari pantai pesisir Prigi sampai dengan laut lepas (Samudera Hindia), sementara pancing tonda menangkap ikan pada 80-100 LS dan 1100-1130 BT.

Rata-rata suhu optimal dalam penangkapan ikan cakalang pada Musim Timur di perairan Teluk Bone berkisar antara 28,50C–30,5oC. Pada Musim Timur, SPL optimum penangkapan ikan cakalang: 28,3–29,7oC dan klorofil-a optimum: 0,10-0,30 mg/m3, untuk Musim Peralihan 2 kisaran SPL optimum: 29,3–30,2oC dan untuk nilai Klorofil-a optimum: 0,09-0.22 mg/m3. Sebaran nilai produktivitas primer pada Musim Timur (Juni-Agustus) berkisar antara 2,77–32,795 g C/m2/Bulan, dan Musim Peralihan 2 berkisar 2,2094–22,127 g C/m2/Bulan.

Lokasi potensi Fishing Ground Tuna yang diasumsikan sebagai daerah upwelling didapatkan dengan melakukan overlay antara sebaran suhu permukaan laut dan klorofil-a yang sesuai dengan kriteria upwelling. Nilai rata-rata konsentrasi

klorofil-a tertinggi terjadi pada bulan Juni tahun 2011 sebesar 1.31mg/m3 dan bulan Agustus tahun 2012 sebesar 1.45mg/m3.

 

PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN TUNA BERKELANJUTAN

Dalam dua dekade terakhir ini, istilah berkelanjutan menjadi isu utama dalam melaksanakan pembangunan, yang kemudian dirumuskan kedalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial.7

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan dan kecemasan akan makin merosotnya kemampuan bumi untuk menyangga kehidupan. Tekait dengan isu pembangunan berkelanjutan ini, pada tahun 1992 PBB mengadakan Earth Summit (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT Bumi) di Rio Janeiro, Brasil, dan 178 pemimpin negara di dunia termasuk Indonesia berhasil menyepakati program aksi untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut laporan The World Commission on Environment and Development (WCED) atau Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan yang berjudul Masa Depan Kita Bersama (Our Common Future) pada sidang umum PBB pada tahun 1987.8 Selanjutnya, pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, diadakan the Word Submit on Sustainable Development (WSSD) untuk lebih melengkapi lagi konsep pembangunan berkelanjutan dengan memuat prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus dipedomani setiap negara dalam mengimplementasikannya berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesalingtergantungan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan ini tentunya mencakup semua sector pembangunan, termasuk didalamnya adalah sektor perikanan. Istilah perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) mulai dijadikan agenda dunia pada tahun 1995 dengan merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan oleh FAO dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Selanjutnya, dilakukan perumusan definisi terkait dengan perikanan berkelanjutan, baik oleh lembaga-lembaga yang berkompeten maupun para ahli.

Menurut Kementerian PPN / Bappenas (2014), pada dasarnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu :

a) Input control adalah masukan dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Masukan yang dapat dikendalikan tersebut berupa jumlah armada penangkapan yang diperbolehkan untuk beroperasi.

b) Output control adalah keluaran dari kegiatan perikanan yang dapat dikontrol. Keluaran yang dapat dikontrol tersebut adalah jumlah tangkapan atau kuota tangkapan yang dipernolehkan.

c) Technical measures adalah ukuran teknis yang diperbolehkan dalam usaha penangkapan ikan. Sebagai contoh adalah jenis dan ukuran alat tangkap yang diperbolehkan, musim penangkapan yang diperbolehkan yang dianggap sesuai dengan sumberdaya ikan yang ada dan agar tetap berjalan berkelanjutan.

d) Ecosystem base management adalah pengelolaan perikanan yang berbasis pada ekosistem atau dikenal dengan istilah Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). Pengelolaan perikanan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan konektivitas antara ekosistem, hasil tangkapan, upaya penangkapan, dan permintaan konsumen. Keempat aspek tersebut harus terkoneksi dengan baik satu sama lainnya dan berjalan sinergis, sehingga tidak dapat dipungkiri pentingnya pengelolaan berbasis ekosistem untuk menjaga keberlanjutan sistem perikanan tersebut.

e) Indirect economic instruments adalah alat pengontrol yang tidak secara langsung dipergunakan namun merupakan hal penting yang sangat berpengaruh pada kegiatan perikanan, sebagai contoh adalah pajak/retribusi ataupun subsidi.

Negara-negara maju di dunia pada umumnya telah melakukan 5 (lima) bentuk pengelolaan perikanan seperti tersebut di atas, guna menjaga dan menjamin kegiatan perikanannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

 

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI BEBERAPA NEGARA

1. Pengelolaan Perikanan Tangkap di Jepang

Manajemen perikanan tangkap yang dilakukan oleh Jepang memfokuskan pada jumlah alat tangkap dan jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan. Sebagai langkah manajemen yang dilakukan adalah dengan menetapkan input terkontrol dan output terkontrol.

Input terkontrol yang dilakukan oleh Jepang adalah :

a) Ijin penangkapan : tidak sembarang orang boleh menangkap ikan, hanya nelayan yang telah memiliki ijin yang boleh melakukan penangkapan ikan

b) Registrasi kapal penangkap ikan : kapal yang digunakan untuk menangkap ikan adalah kapal yang sudah teregistrasi dan memiliki ijin untuk menangkap ikan di laut.

Sedangkan untuk output terkontrol, pemerintah Jepang menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan untuk nelayan. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan :

a) Total Allowable Catch (TAC) : jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, jumlahnya dihitung dan ditentukan oleh pemerintah,

b) Allowable Biological Catch (ABC) : jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan kondisi biologi ikan yang ditangkap.

Sebagai penggerak dan untuk mempermudah kegiatan pengelolaan perikanan, pemerintah Jepang membentuk beberapa organisasi yang berkonsentrasi pada manajemen perikanan tangkap. Organisasi tersebut antara lain :

a) Fishery Agency (FA) yang merupakan bagian dari pemerintah nasional

b) Fisheries Research Agency (FRA) yang merupakan lembaga penelitian di bawah FA

c) Fisheries Experimental Centre yang bergerak dalam penelitian di tingkat pemerintah daerah

d) Fishery Cooperative Association (FCA) adalah asosiasi/koperasi para pelaku usaha perikanan, utamanya nelayan. Hampir semua nelayan terdaftar sebagai anggota FCA. FCA memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1) Sebagai pelelang atau pemasar ikan

2) Perbankan

3) Sarana pendidikan dan perkembangan teknologi

4) Pengelola perikanan

Lesson learning dari praktek pengelolaan usaha perikanan tangkap di Jepang, antara lain adalah: (1) Sistem perijinan benar-benar dijadikan sebagai input control bukan dikaitkan dengan besarnya penerimaan pajak atau non-pajak yang akan diterima, (2) Sistem kelembagaan organisasi pengelola pelaku usaha perikanan tangkap yang terstruktur dan sistematis, dimana tidak ada pelaku usaha perikanan tangkap yang berdiri sendiri atau individual, tetapi setiap pelaku usaha wajib menjadi bagian atau anggota koperasi atau asosiasi, tergantung pada besarnya skala usaha.

 2. Pengelolaan Perikanan Tangkap di Australia

Pemerintah negara bagian memiliki tanggung jawab untuk mengelola perikanan Australia dalam 3 mil laut dari garis pantai. Sama halnya dengan Jepang, Australia juga menerapkan input control dan output control.

Di bawah Manajemen Perikanan Act 1991, The Australian Fisheries Management Authority (AFMA) dapat mengalokasikan empat jenis izin:

a) Hak konsesi penangkapan ikan,

b) Izin penangkapan ikan,

c) Izin riset ilmiah, dan

d) Izin penangkapan untuk kapal ikan asing.

Gambar 1. Peta Tata Cara Pengelolaan Perikanan Otoritas Australia

 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa Australia telah memplotkan setiap wilayah perairannya. Setiap wilayah perairan memiliki fungsi sebagai lokasi penangkapan dari jenis ikan yang telah ditentukan sehingga armada dan alat tangkap yang beroperasi juga terbatas sesuai dengan jenis ikan yang menjadi tujuan tangkapan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar para nelayan serta mempermudah kontrol dari pemerintah.

Perikanan udang lebih dipusatkan di bagian utara Australia. Perikanan pelagis terutama tuna dan cakalang dipusatkan di bagian barat, selatan dan timur Australia dengan penggunaan alat tangkap trawl. Sedangkan di bagian tenggara dipusatkan untuk perikanan skala kecil yang menggunakan alat tangkap gillnet, pancing dan perangkap dengan tujuan penangkapan kerang-kerangan, cumi-cumi dan ikan pelagis kecil.

Lesson learning dari praktek pengelolaan usaha perikanan tangkap di Australia, antara lain adalah adanya: (1) Pemetaan setiap wilayah perairannya untuk lokasi penangkapan dari jenis ikan yang telah ditentukan sehingga armada dan alat tangkap yang beroperasi juga terbatas sesuai dengan jenis ikan yang menjadi tujuan tangkapan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan wilayah perairan antar para pelaku usaha penangkapan ikan atau para nelayan, sehingga mempermudah Pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikannya, (2) Pelibatan lembaga riset untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada spesies atau komoditas utama, mulai dari hulu hingga hilir.

 3. Pengelolaan Perikanan Tangkap di United Kingdom

Pengelolaan perikanan di United Kingdom dilakukan dengan melakukan control terhadap input, output dan technical measures. Pengaturan input terkontrol dilakukan dengan cara kapal ikan harus berlisensi, dan dalam aktivitas penangkapannya juga menggunakan output kontrol berupa sistem kuota penangkapan yang diperbolehkan.

Selain itu untuk konservasi, tindakan teknisnya berdasarkan undang-undang Uni Eropa yang meliputi ukuran minimum ikan, ukuran minimum mesh size, pembatasan area, dan pembatasan pada beberapa jenis alat tangkap (technical measures).

Gambar 2. Cara Kerja Sistem Kuota di United Kingdom

 

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui cara kerja sistem kuota di Inggris. Penentuan kuota dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian kuota tersebut dibagi berdasarkan besarnya laut kepada negara-negara Eropa seperti New South Wales, Irlandia Utara, Inggris dan Scotlandia. Dari kuota yang ditentukan Uni Eropa, Inggris memperoleh kuota ikan pelagis 77,3%, ikan demersal 59% dan kerang-kerangan 47,5%. Pengaturan di Inngris dilakukan oleh Fish Producer Organisation (FPOs). FPOs bertanggung jawab dalam mengelola kuota yang dialokasikan kepada mereka oleh Pemerintah dan lebih dari 70% dari spesies kuota harus didaratkan oleh armada Inggris. Anggota dari FPO yang memiliki armada berlebih dapat menjual kuotanya pada nelayan yang lain.

Lesson learning dari praktek pengelolaan usaha perikanan tangkap di United Kingdom, antara lain adalah adanya :

1) Sistem pengaturan input control yang dikombinasikan dengan output control, yakni dengan cara kapal ikan harus berlisensi dan diberi jatah kuota penangkapan yang diperbolehkan.

2) Sistem pengaturan technical measures untuk kepentingan konservasi melalui regulasi yang mengatur ukuran minimum ikan yang boleh dipasarkan, ukuran minimum mesh size (mata jaring) yang digunakan, pembatasan area penangkapan, dan pembatasan beberapa jenis alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi di wilayah perairan tertentu.

 

TUJUAN PENGELOLAAN PERIKANAN

Jenis tujuan pengelolaan yang pernah dipraktekkan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis :

  1. Berbagai tujuan yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil tertentu secara fisik (jumlah berat) dari suatu perikanan. Versi yang paling umum adalah MSY (Maximum Sustainable Yield).
  2. Dengan masuknya pertimbangan ekonomi menyebabkan timbulnya konsep MEY (Maximum Economic Yield) sebagai tujuan pengelolaan perikanan.
  3. Sebagai reaksi terhadap kedua tujuan sebelumnya, maka tujuan pengelolaan adalah untuk memperoleh Yield Optimum. Konsep ini mencoba merangkum unsur-unsur ekonomi, biologi, sosial dan politik kedalam suatu fungsi obyektif pengelolaan sumberdaya perikanan, OSY (Optimum Sustainable Yield).

Tujuan pengelolaan seperti dikemukakan diatas adalah pemanfaatan dalam jangka panjang atas sumberdya perikanan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan social dari sumberdaya yang tersedia. Pendekatan pengelolaan perikanan seperti itu masih jarang dilakukan, sebab yang sering terjadi ialah bahwa sebagian besar keputusan dibuat dan tindakan dilakukan semata-mata sebagai respon terhadap permasalahan atau krisis yang timbul saat itu.

 

PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

1. Berdasarkan Musim Penengkapan Ikan (MPI)

Manajemen sumberdaya perikanan melalui pendekatan penutupan musim penangkapan, memerlukan dukungan semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat nelayan sebagai pemanfaat sumberdaya untuk memiliki rasa kepedulian dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dikatakan Nikijuluw (2002), bahwa penutupan musim penangkapan merupakan pendekatan manajemen yang umumnya dilakukan di negara yang sistem penegakan hukumnya sudah maju.

Beddington dan Retting (1983) mengatakan, paling tidak ada dua bentuk penutupan musim penangkapan ikan. Pertama, menutup musim penangkapan ikan pada waktu tertentu untuk memungkinkan ikan dapat memijah dan berkembang. Contoh dari bentuk ini adalah perikanan ikan teri (anchovy) di Peru yang biasanya menutup kegiatan penangkapan pada awal tahun ketika juvenil dan ikan berukuran kecil sangat banyak di perairan. Kedua, penutupan kegiatan penangkapan ikan karena sumberdaya ikan telah mengalami degradasi, dan ikan yang ditangkap semakin sedikit.

 

Dua hal dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan ini, adalah :

a) Penutupan musim ikan akan mengurangi pasokan ikan ke pasar yang berakibat pada kenaikan harga ikan dan merugikan konsumen.

b) Kebijakan penutupan musim yang diumumkan sebelumnya akan mendorong nelayan untuk meningkatkan upaya penangkapan selama kegiatan penangkapan diperbolehkan. Akibatnya akan terjadi peningkatan intensitas penangkapan terhadap sumberdaya ikan yang berlebihan, yang dapat merusak dan mengancam kelestariannya.

 2. Berdasarkan Penutupan Daerah Penangkapan Ikan

Pendekatan penutupan daerah penangkapan ikan berarti menghentikan kegiatan penangkapan ikan disuatu perairan pada musim tertentu atau secara permanen. Pendekatan ini dilakukan seiring dengan penutupan musim penangkapan. Penutupan daerah penangkapan dalam jangka panjang biasanya dilakukan dengan usaha-usaha konservasi jenis ikan tertentu yang memang dalam status terancam kepunahan. Hal ini juga dilakukan secara permanen atau sementara untuk menutup kegiatan penangkapan ikan di daerah tempat ikan berpijah (spawning ground) atau daerah asuhan (nursery ground).

 3. Berdasarkan Selektifitas Alat Tangkap

Kebijakan atau pendekatan selektifitas alat tangkap dalam manajemen sumberdaya perikanan adalah metode penangkapan ikan yang bertujuan untuk mencapai atau mempertahankan struktur umur yang paling produktif dari stock ikan. Kebijakan ini menjadi tujuan penangkapan ikan dengan cara memberi kesempatan pada ikan yang masih muda untuktumbuh berkembang, serta kemungkinan untuk bereproduksi sebelum tertangkap.

Pendekatan manajemen sumberdaya perikanan ini dilaksanakan melalui penggunaan alat penangkapan ikan yang tinggi selektifitasnya. Beberapa contoh pendekatan ini adalah pembatasan minimum terhadap ukuran mata jaring (mesh size), pembatasan minimum ukuran mata pancing, serta pembatasan ukuran mulut perangkappada kondisi terbuka.

Masalah utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini adalah tingginya biaya pelaksanaan, pengawasan, pemantauan atau pengendalian. Disamping itu juga diperlukan adanya personil perikanan yang memiliki kemampuan teknis dalam bertindak cepat di  lapangan untuk menentukan jenis dan skala alat tangkap yang digunakan.

Menurut Panayotou (1982) dalam Nikijuluw (2002), kebijakan ini banyak dilakukan di negara berkembang dan tropis yang aplikasinya ditujukan pada perikanan dengan berbagai jenis alat tangkap (multi gears) dengan sasaran banyak jenis ikan (multi spesies).

 4. Berdasarkan Pelarangan Alat Tangkap

Pelarangan jenis alat tangkap tertentu dapat dilakukan secara permanen atau sementara waktu, yang dilakukan untuk melindungi sumberdaya ikan dari penggunaan alat tangkap yang merusak atau destruktif, atau pertimbangan lain yang bertujuan untukmelindungi nelayan kecil/tradisional.

Cara-cara penangkapan ikan yang dewasa ini sudah lazim dilarang adalah penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak. ICLARM (1992) dalam Nikijuluw (2002), berkesimpulan bahwa nelayan terdorong atau terpaksa menangkap ikan dengan cara-cara destruktif karena kesalahan dalam manajemen sumberdaya perikanan yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga akhirnya menimbulkan kelebihan tangkap (overfishing).

Ada empat tipe overfishing :

a) Recrutment overfishing, yang terjadi karena ikan ukuran muda (juvenil) tertangkap berlebihan sehingga tidak ada pertumbuhan stok ikan dewasa yang berasal dari kelompok ikan yang lebih muda, pertumbuhan  yang ada hanya berasal dari penambahan ukuran berat ikan dewasa yang tersisa.

b) Biologically overfishing, yang terjadi karena hasil tangkapan melebihi batas maksimum lestari (MSY), yang berarti ikan yang tertangkap melebihi kemampuan maksimum stock ikan untuk tumbuh secara drastis yang pada akhirnya dapat terjadi kepunahan.

c) Economically overfishing, yang terjadi karena adanya investasi penambahan armada besar-besaran akan tetapi hasil tangkapannya dibawah tingkat maksimum yang seharusnya, sehingga kegiatan penangkapan ikan melebihi batas potensi maksimum secara ekonomi (MEY).

d) Malthusin overfishing, yang terjadi sebagai akibat lanjutan dari ketiga overfishing terdahulu, yaitu pertumbuhan penduduk begitu cepat tidak sebanding pertumbuhan produksi yang sangat lambat, sehingga potensi sumberdaya ikan yang sangat terbatas diperebutkan oleh banyak nelayan.

5. Berdasarkan Kuota Penangkapan Ikan

Kuota penangkapan ikan adalah salah satu cara pendekatan dalam manajemen sumberdaya perikanan, yaitu pola manajemen rasionalisasi yang dicapai melalui pemberian hak kepada industri atau perusahaan perikanan untuk menangkap ikan sejumlah tertentu dalam suatu perairan.

Pearse (1980) dalam Nikijuluw (2002), mengatakan bahwa kuota penangkapan ikan adalah pendekatan manajemen sumberdaya perikanan, yang dalam aplikasinya berupa pembatasan jumlah ikan yang boleh ditangkap (Total Allowable Catch/TAC) yang dapat dibagi per nelayan, per kapal, atau per armada perikanan. Dengan menentukan TAC di bahwah MSY, maka sumberdaya ikan dijaga dan dipelihara kelangsungannya.

Ada tiga cara dalam mengimplementasikan pendekatan TAC, yaitu :

a) Penentuan TAC secara keseluruhan pada skala nasional atas jenis ikan atau perairan tertentu.

b) Membagi TAC kepada setiap nelayan, kapal, atau armada dengan keberpihakan pemerintah kepada nelayan atau kapal tertentu atas dasar keadilan, sehingga perbedaan/kesenjangan pendapatan antar nelayandapat diperkecil.

c) Membatasi atau mengurangi efisiensi penangkapan ikan sedemikian rupa sehingga TAC tidak terlampaui. Cara ini secara ekonomis tidak efisien serta tidak akurat karena kesulitan dalam pengaturan dan memprediksi jumlah ikan yang tertangkap setiap kapal, akibatnya seringkali Tac terlampaui.

 

KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN IKAN TUNA

1. Pengelolaan Perikanan Tuna Secara Domestik dan Global

Perikanan tuna bagi Indonesia merupakan salah satu perikanan strategis yang melibatkan kepentingan banyak pihak baik dalam level nasional maupun internasional. Tidak hanya dalam domain supply side seperti nelayan tuna atau sektor perikanan tangkap tuna, pengolahan ikan tuna, pedagang tuna dan lain-lain yang terkait dengan penyediaan bahan baku tuna, namun juga terkait dengan domain demand side termasuk di dalamnya dinamika permintaan produk ikan tuna dan turunannya untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun domestik.

Dinamika supply and demand perikanan ini lah yang menjadikan kondisi logis bagi pentingnya perikanan tuna di Indonesia. Dalam sistem perikanan tuna dikenal ada istilah 4R yaitu Resources Owners, Resources Producers, Resources Processors dan Resources Consumers. Posisi pengelolaan perikanan tuna nasional secara fundamental harus mempertimbangkan keseimbangan dari 4R tersebut.

Perikanan tuna menduduki peran penting dalam meningkatkan pembangunan perikanan di Indonesia. Dari segi komoditas yang dihasilkan, tuna menduduki komoditas nomor dua setelah udang dalam nilai ekspor hasil perikanan.

Sumber : Buku Putih Pengelolaan Tuna, Cakalang di Indonesia

 

Dalam konteks global, pengelolaan global sumberdaya menjadi isu penting mengingat tuna tergolong sebagai highly migratory sekaligus transboundary species sehingga pengelolaannya melampaui batas administrasi sebuah daerah atau bahkan negara. Singkat kata, pengelolaan bersama antar entitas administrasi dalam industri tuna merupakan suatu “keharusan” seperti yang dinyatakan dalam dokumen Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)-nya FAO. OPRT (Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries), sebuah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan amanat CCRF menegaskan bahwa karakteristik utama perikanan tuna adalah bahwa tuna adalah sumberdaya perikanan yang bersifat highly migratory dan memerlukan pengelolaan internasional (global). Dalam konteks ini, hukum laut internasional (UNCLOS) telah mengatur tentang perlunya koordinasi antar negara yang terkait dengan sumberdaya tuna khususnya yang terkait dengan upaya konservasi dan promosi pemanfaatan optimal.

Dalam konteks global, permasalahan utama dalam perikanan tuna adalah apa yang terkait dengan isu IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing. Wacana ini muncul fishing pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. Pada saat itu dibahas mengenai kerugian yang potensial muncul dari praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara bukan anggota CCAMLR. Dari forum ini kemudian masalah llegal fishing ini dijadikan isu utama di level global oleh FAO dengan argumen kuat bahwa saat ini cadangan ikan dunia menujukkan trend menurun dan salah satu faktornya penyebabnya adalah praktek illegal fishing ini.

 

  1. Kaidah Kebijakan dan Pengelolaan Perikanan Tuna

 

Pengelolaan perikanan tuna, khususnya pada era post-EEZ, menghadapi tantangan yang besar. Seperti yang ditegaskan oleh Hanna (1999) dan Caddy and Seijo (2005), sejarah dan evolusi pengelolaan perikanan tuna secara global menunjukkan bahwa secara empiris trend hasil-hasil pengelolaan ternyata tidak sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Jangkauan pengelolaan perikanan tuna (management scope) ternyata bersifat dinamik dan variatif, bukan statis.

Sementara itu, struktur pengelolaan perikanan tuna pun bersifat kaku (sluggish) dan bukan bersifat adaptif (adaptable). Konsekuensi dari lemahnya pengelolaan perikanan tuna ini adalah produksi perikanan tuna yang terus menurun, kehilangan nilai produktivitas ekonomi, biaya pengelolaan yang tinggi, dan ketidakadilan distribusi kesejahteraan dari sektor ini. Keluaran yang diharapkan tentu bersifat linier dengan indikator kesuksesan pengelolaan yaitu terwujudnya pembangunan perikanan tuna yang berkelanjutan. Dalam konteks ini dekonstruksi dan penguatan sekaligus dari pengelolaan perikanan tuna menjadi prasyarat penting.

Secara teoritis, pengelolaan perikanan tuna (tuna fisheries governance) memiliki paling tidak 3 unsur yang perlu diperhatikan yaitu (1) jangkauan pengelolaan (scope), (2) struktur pengelolaan; (3) persoalan biaya transaksi. Dalam konteks jangkauan, pengelolaan terkait dengan kenyataan bahwa perikanan tuna memiliki multi-fungsi mulai dari fungsi ekologi, ekonomi, sosial hingga kelembagaan. Hal ini tentu menimbulkan tantangan apakah jangakuan pengelolaan perikanan tuna hanya mencakup satu atau dua fungsi tersebut, atau secara komprehensif mencakup seluruh fungsi yang ada. Walaupun secara teoritis pengelolaan perikanan tuna mampu dilakukan dengan jangkauan komprehensif, namun dalam tataran empiris diperlukan kerja keras dengan visi keberlanjutan perikanan tuna yang kuat dalam penyusunan strategi pengelolaan perikanan tuna di segala level.

Sementara itu, dalam hal struktur pengelolaan, Hanna (1999) mengindentifikasi bahwa tidak ada bentuk terbaik dari struktur pengelolaan perikanan tuna. Selalu ada kesenjangan (tradeoffs) antara stabilitas dan fleksibilitas, antara otoritas dan keterwakilan, antara sosial dan individu, dan lain sebagainya. Dalam teori kebijakan, fungsi utama dari struktur pengelolaan perikanan tuna adalah adanya stabilitas dan konsistensi dari pengambilan keputusan ketika sistem atau kondisi senatiasa harus adaptif terhadap perubahan (Nohra and Gulati, 1994). Dalam konteks ini maka struktur yang baik bagi pengelolaan perikanan adalah struktur yang stabil dalam konteks representasi, distribusi autoritas pengambilan keputusan dan informasi serta mampu memberikan batas yang jelas antara advisory roles dan decision roles.

Dalam konteks biaya transaksi, penguatan pengeloaan perikanan tuna perlu memperhatikan ex-ante and ex-post cost dillema. Setiap pengelolaan memerlukan biaya transaksi untuk menjalankan pengelolaan tersebut. Tantangan setiap kebijakan publik adalah bagaimana meminimumkan biaya transaksi ini. Dalam rejim yang menempatkan otoritas sebagai kendaraan utama, ex-ante cost bisa jadi rendah namun tinggi di ex-post cost-nya. Demikian juga sebaliknya. Sistem perikanan tuna yang kompleks dengan interaksi sistem alam dan manusia yang dinamis memerlukan kebijakan pengelolaan yang mampu mengoptimalkan biaya transaksi yaitu mengurangi besaran biaya transaksi dan pada saat yang sama mampu menjaga keadilan dalam distribusi biaya. Ketiga faktor ini lah yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi platform penguatan dan dekonstruksi bagi pengelolaan perikanan tuna saat ini dan masa depan.

Gracia and Cochrane (2005) memberikan gambaran model sederhana dari kompleksitas sumberdaya ikan tuna sehingga membuat pendekatan terpadu berbasis ekosistem menjadi sangat penting. Gambar 1 berikut ini menyajikan model sederhana dari interaksi antar komponen dalam ekosistem yang mendorong pentingya peningkatan kualitas pengelolaan perikanan tuna di Indonesia.

Gambar 3. Interaksi dan Proses Antar Komponen dalam Pengelolaan Perikanan Tuna

 

Dari Gambar 3 tersebut di atas dapat dilihat bahwa interaksi antar ekosistem dan sumberdaya ikan tuna serta komponen sosial ekonomi dalam sebuah kesatuan fungsi dan proses sistem Tmenjadi salah satu komponen utama mengapa pendekatan ekosistem menjadi sangat penting. Interaksi bagaimana iklim mempengaruhi dinamika komponen abiotik, mempengaruhi komponen biotik dan sebagai akibatnya, sumberdaya ikan tuna akan turut terpengaruh, adalah contoh kompleksitas dari pengelolaan sumberdaya ikan. Apabila interaksi antar komponen ini diabaikan, maka keberlanjutan perikanan tuna dapat dipastikan menjadi terancam.

Pada Gambar 3 juga dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan tuna memerlukan pendekatan intergratif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang sudah ada (conventional management). Proses yang terjadi pada adalah bagaimana pertimbangan untuk mengelola ekosistem sebagai wadah sumberdaya ikan dapat ditingkatkan (ditandai dengan tanda (+)) sambil melakukan pendekatan optimal untuk penangkapan ikan (catch dengan tanda (+-)), dengan mengoptimalkan permintaan konsumen (demand consumers, +-) serta pengurangan upaya tangkap (fishing effort, -). Pada pada pengelolaan konvensional kegiatan perikanan tuna hanya dipandang secara parsial bagaimana ekstraksi dari sumberdaya ikan yang didorong oleh permintaan pasar. Dalam konteks ini, maka ekstraksi ini tidak bersifat linier namun harus dipertimbangkan pula dinamika pengaruh dari tingkat survival habitat yang mensupport kehidupan sumberdaya ikan itu sendiri. Pendekatan integratif dalam pengelolaan perikanan tuna ini lah yang saat ini disebut dengan Pengelolaan Perikanan Tuna dengan Pendekatan Ekosistem (Ecosystem Approach to Tuna Fisheries Management, EAFM)

 

 DAFTAR PUSTAKA

 Anjasari, Bonita. 2010. Pangan Hewani Fisiologi Pasca Mortem dan Teknologi. Graha Ilmu. Yogyakarta.

 Bakhtiar, Deddy. 2014. Pendugaan Stok Ikan Pelagis Besar Di Perairan Enggano Bengkulu Dengan Teknologi Akustik. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Boli, Paulus. 2014. Studi Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Tuna Di Perairan Manokwari. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Diniah, M., Ali Yahya, S. Pujiyati, Parwinia, S. Effendy, M. Hatta, M. Sabri, Rusyadi, & A. Farhan. 2001. Pemanfatan sumberdaya tuna cakalang secara terpadu. Makalah Falsafah Sains. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 9 p.

 Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta.

 Luasunaung, A. 2006. Peranan suhu sebagai salah satu faktor penentuan daerah penangkapan ikan tuna. Makalah. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi.

 Eko Budi Kuncoro dan F.E Ardi Wiharto. 2009. Ensiklopedia Populer Ikan Air Laut. Lily Publisher. Yogayakarta.

 Hanintyo, Rizki. 2014. Estimasi dan Validasi Potensi Ikan Tuna pada Wilayah Pengelolaan Perikanan - Republik Indonesia (WPP-RI) 715 Menggunakan Data INDESO Project. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Marine Protected Area Governance (MPAG) dan Direktorat Sumberdaya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Buku Putih Pengelolaan Perikanan Tuna-Tongkol-Cakalang di Indonesia. Jakarta.

 M. Ghufron & H. Kordi K. 2011. Buku Pintar Budi Daya 32 Ikan Laut Ekonomis. Lily Publishier. Yogyakarta.

Octorina, Pelita. 2014. Perikanan Tuna Dan Cakalang Di Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Sakdijah, Lilis. 2014. Developing Recommendations For Undertaking Cpue Standardisation Using Observer Program Data. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Setiya Triharyuni & Budi Iskandar Prisantoso. 2012. Komposisi Jenis Dan Sebaran Ukuran Tuna Hasil Tangkapan Longline Diperairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 8. No. 1, 2012. Jakarta. 7p.

 Sibagariang, Rina D’Rita. 2014. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Tongkol Komo (Euthynnus affinis) di Perairan Selat Malaka, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Sri Lestari, Anhar Solichin, Suradi Wijaya Saputra. 2015. Analisis Potensi Tuna Sirip Kuning (Thunnus Albacares) dalAm Kaitannya Dengan Program Revitalisasi Tuna di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Diponegoro Journal of Maquares. Vol. 4 No. 2 / 2015. Hal. 82-88.

Supeni, Eka Anto. 2014. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tongkol (auxis thazard) Di Perairan Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

 Umi Chodrijah, Budi Nugraha. 2013. Distribusi Ukuran Tuna Hasil Tangkapan Pancing Longline dan Daerah Penangkapannya di Perairan Laut Banda. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Vol. 19 No. Hal. 1. 9-16.

 Wagiyo, Karsono. 2014. Aspek Biologi, Alat, Daerah dan Struktur Tangkapan Ikan Madidihang (Thunnus albacares) Di Perairan Sangihe-Laut Sulawesi. Makalah Simposium Ikan Tuna. Bali.

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 142 tamu dan tidak ada anggota online