MANAJEMEN PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA DI INDONESIA

  • Dilihat: 216
  • 08 Jul

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai sumberdaya ikan yang berpotensi dari segi jumlah dan jenisnya. Salah satu sumber hayati laut di Indonesia adalah perikanan tuna yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi sehingga tuna dapat dijadikan salah satu andalan ekspor non migas dari sektor  perikanan. Potensi perikanan tuna di Indonesia menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok cukup besar sedangkan beberapa daerah tertentu tingkat pemanfaatannya masih rendah. Meskipun tingkat pemanfaatan ikan tuna di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan masih di bawah Total Allowable Catch (TAC) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan, namun pengelolaan sejak dini sangat dibutuhkan mengingat sifat dari ikan tuna tergolong peruaya jarak jauh (Luasunaung, 2006).

Selengkapnya...

INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC)

  • Dilihat: 422
  • 06 Mei

SEKILAS TENTANG IOTC

Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan  mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah Regional Fisheries Management Organization (RFMO).  Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) merupakan salah satu dari bentuk kerjasama regional dalam bidang perikanan (RFMO).

Sampai dengan saat ini IOTC terdiri dari 32 negara sebagai anggota tetap dan 4 negara sebagai anggota tidak tetap. Negara-negara tersebut khususnya Negara yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan ikan tuna di Samudera Hindia ataupun yang memiliki kaitan dengan bisnis ikan tuna, khususnya yang berasal dari sekitar Samudera Hindia.

Stuktur organisasi IOTC terdiri dari beberapa komisi, diantaranya adalah : Komite ilmiah, Komite pengawas, dan Komite administrasi dan keuangan. Selain komite-komite tersebut, IOTC juga rutin melakukan pertemuan observer (pemantau) yang ditempatkan diatas kapal-kapal penangkap ikan yang masuk dalam wilayah pengelolaan IOTC.

Fungsi utama dari IOTC adalah antara lain: (a) untuk meninjau kondisi dan tren dari sumberdaya dan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi ilmiah, dan data lain yang relevan; (B) untuk mendorong, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan sehubungan dengan sumberdaya perikanan; dan (c) untuk selalu meninjau aspek ekonomi dan sosial dari perikanan berdasarkan sumberdaya yang tercakup dalam perjanjian (agreement).

 

Selengkapnya...

KONSEP NEGARA KEPULAUAN DILIHAT DARI KASUS “THE ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951”

  • Dilihat: 663
  • 22 Apr

STUDI KASUS “THE ANGLO NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951”

FAKTA-FAKTA HUKUM

Wilayah laut suatu negara yang mempunyai karakterisitik perairan yang berbeda sudah tertuang jelas pengaturannya dalam United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS). Di mana setiap jenis negara pantai (coastal state) mempunyai status hukum yang berbeda dan mempunyai pengaturan tersendiri dalam penentuan teritori wilayah maritim negara tersebut. Dalam menentukan zona-zona maritim tersebut, pertama kali tentulah perlu ditentukan satu titik darimana batas-batas zona maritim tersebut diukur. Titik penentuan batas zona maritim tersebut disebut sebagai baselines (titik pangkal).

Selengkapnya...

IMPLEMENTASI CCRF DALAM PERSPEKTIF OPERASI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN INDONESIA

  • Dilihat: 548
  • 07 Nov

Negara–negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, melalui suatu kerangka kebijakan hukum dan kelembagaan yang tepat, harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Langkah–langkah konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, subregional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang optimum dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi kini dan  mendatang, pertimbangan-pertimbangan jangka pendek tidak boleh mengabaikan tujuan ini.

Bagi stok ikan pelintas batas, stok ikan straddling, stok ikan peruaya jauh dan stok ikan laut lepas, yang diusahakan oleh dua negara atau lebih, maka negara bersangkutan, termasuk negara pantai yang relevan dalam hal stok yang straddling dan ikan peruaya jauh tersebut, harus berkerjasama untuk  menjamin konservasi dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Upaya ini harus dicapai, jika perlu melalui pembentukan sebuah organisasi atau tatanan perikanan bilateral, subregional atau regional.

Selengkapnya...

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 55 tamu dan satu anggota online