PERKAPALAN LAUT

  • Dilihat: 1654
  • 22 Feb

Oleh :
Ir. PRANOTO, M.Si.
Widyaiswara Madya BPPP Tegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan


Pengantar

Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara.
Disampin itu, luas wilayah laut yang mencapai 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia, memiliki sumber ekonomi yang sangat berlimpah, yaitu berupa kekayaan laut. Untuk mendukung transportasi nasional melalui laut maupun dalam upaya menggali kekayaan laut Indonesia berupa kegiatan penangkapan ikan maupun eksploitasi sumberdaya laut lainnya, diperlukan sarana kapal yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas.

Selengkapnya...

SERTIFIKAT DAN SURAT-SURAT KAPAL

  • Dilihat: 1488
  • 23 Feb

Oleh :
Ir. Pranoto, M.Si

Widyaiswara Madya BPPP Tegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebuah kapal agar dapat menjalankan tugag dengan baik dan aman, harus dilengkapi dengan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa macam sertifikat kapal, yg keberadaannya merupakan persyaratan bagi kapal yg bersangkutan sesuai dg peruntukannya. Jenis-jenis sertifikat tersebut adalah :

Selengkapnya...

Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

  • Dilihat: 8862
  • 10 Jan

Oleh : Ir. PRANOTO, M.Si
Widyaiswara Madya Balai Diklat Perikanan Tegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengantar

Pengawakan kapal penangkap ikan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi agar kapal penangkap ikan dapat melakukan aktivitasnya secara legal dan aman. Khususnya bagi Perwira Kapal Penangkap Ikan, harus memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang sesuai, yaitu Sertifikat yang diberikan pengukuhan oleh Pemerintah Indonesia,

Selengkapnya...

Pengelolaan Perikanan Tangkap berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Ketentuan Tentang Jalur Penangkapan Ikan

  • Dilihat: 58970
  • 20 Okt

Ir. Pranoto, M.Si.
Widyaiswara Madya Balai Diklat Perikanan Tegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam pengelolaan perikanan tangkap, terdapat beberapa ketentuan/peraturan yang seyogyanya dimengerti dan dipahami untuk dapat dilaksanakan dengan benar, khususnya oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan), pelaku usaha maupun para stakeholder perikanan tangkap lainnya. Beberapa peraturan / ketentuan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan tersebut adalah sebagai berikut :

Selengkapnya...

Statistik Pengunjung

Kami memiliki 63 tamu dan tidak ada anggota online