Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Masyarakat dapat ditinjau dari sudut struktural dan dinamikanya. Sudut struktural dinamakan juga sebagai strutur sosial, yang memiliki arti sebagai jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Kemudian dalam Taneko (1984:47) menyatakan bahwa struktur sosial yaitu suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga di dalamnya dimana orang banyak tersebut ambil bagian.

Struktur sosial merupakan susunan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kelompok, kelas sosial, nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Perilaku masyarakat yang terbentuk berdasarkan struktur sosial telah dilakukan berulang- ulang dan berlangsung dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan status yang disandang seseorang diperoleh dengan cara yang berbeda- beda baik itu melalui warisan(ascribed status), maupun status yang diraih (aschieved status).

Bentuk-bentuk struktur sosial dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yakni struktur sosial vertikal dan horizontal. Struktur sosial vertikal (sering disebut sebagai stratifikasi sosial atau pelapisan sosial) menggambarkan kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang bersifat hierarkis dan berjenjang, sehingga dalam dimensi struktur ini kita melihat adanya kelompok masyarakat yang berkedudukan tinggi (lapisan atas), sedang (lapisan menengah), dan rendah (lapisan bawah). Atau, bisa lebih bervariasi dari sekedar tiga lapisan ini. Struktur sosial horizontal (sering disebut sebagai diferensiasi sosial), dilain pihak, menggambarkan kelompok-kelompok sosial tidak dilihat dari tinggi rendahnya kedudukan kelompok itu satu sama lain, melainkan lebih tertuju kepada variasi atau kekayaan pengelompokkan yang ada dalam suatu masyarakat. Sehingga lewat dimensi struktur horizontal ini yang kita lihat adalah kekayaan atau kompleksitas pengelompokkannya, bukan saja secara kuantitatif (jumlah) tetapi juga kualitatif (mutu/ kualitas).

Sedangkan dari segi struktur ekonomi masyarakat nelayan, masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha (Kusnadi, 2003).

Keberadaan  kehidupan  nelayan selama ini dihadapkan dengan  sejumlah permasalahan yang  terus membelitnya,  seperti  lemahnya  manajemen  usaha, rendahnya   adopsi  teknologi   perikanan,   kesulitan  modal   usaha,   rendahnya pengetahuan pengelolaan sumberdaya perikanan,rendahnya peranan masyarakat dalam   proses   pengambilan  keputusan,   dan   lain   sebagainya   mengakibatkan kehidupan nelayan dalam realitasnya menunjukkan kemiskinan.

Kemiskinan,  rendahnya  pendidikan  dan  pengetahuan  serta  kurangnya informasi sebagai akibat keterisolasian pulau-pulau kecil merupakan karakteristik dari   masyarakat  pulau-pulau   kecil.   Hasil  pembangunan   selama   ini   belum dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pulau terpencil. Masyarakat diletakkan sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek pembangunan, dengan  demikian   dibutuhkan  perhatian   dan   keinginan   yang   tinggi   untuk memajukan  kondisi  masyarakat pesisir khususnya  nelayan  sebagai  pengelola sumberdaya pulau-pulau kecil agar dapat berlangsung secara lestari. Ketertinggalan  dalam  strategi  pengembangan  masyarakat  pantai,  tidak hanya   dilihat sebagai  masalah sosial  dan  budaya  sehingga  perlu  perubahan ekstrem  dalam sistem sosial  atau  nilai-nilai  budaya, melainkan  lebih  sebagai masalah  integral.  Oleh   karena itu, penyelesaiannya  perlu  dilakukan  melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya  yang  sudah melekat  didalam   masyarakat sebagai faktor  pendorong perubahan. Selain itu, peningkatan produktivitas masyarakat pantai lebih menjadi sasaran   dalam   proses   pembangunan   guna   memajukan  kesejahteraan  serta menyongsong kemandirian daerahsecara berkelanjutan.  Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan harkat sumber daya manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat.

Berdasarkan struktur social dan struktur ekonomi masyarakat nelayan maka timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya pendekatan program pemberdayaan masyarakat nelayan dilakukan, terkait dengan pembangunan masyarakat perikanan berkelanjutan? Pembangunan memiliki visi memberdayakan manusia dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Sebab sepanjang zaman keswadayaan merupakan sumber daya kehidupan yang abadi dengan manusia sebagai intinya dan partisipasi merupakan perwujudan optimalnya. Keberdayaan masyarakat merupakan modal utama masyarakat untuk mengembangkan dirinya serta mempertahankan ditengah masyarakat lainnya. Masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitannya yang erat dengan karakteristik ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keejahteraan. Menurut Nikijuluw (2002), ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga; (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism); (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna; (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar; serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat nelayan.

Disebutkan pula, bahwa khusus pembangunan di kawasan pesisir dan umumnya pembangunan perikanan dan kelautan, masalah kualitas SDM dan lingkungan sepatutnya mendapat perlakuan khusus, karena secara umum masyarakat pesisir memiliki pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Oleh karena itu dalam investasi SDM masyarakat pesisir sudah sepatutnya mempertimbangkan kedua hal tersebut. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan diformulasikan sebagai berikut : 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. 2) Tersedianya prasarana dan sarana produksi lokal yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dengan harga murah dan berkualitas yang baik. 3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan tujuan individu. 4) Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal, pasar yang jelas, berkelanjutan berdasarkan kapasitas sumberdaya, dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal, dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian. 5) Terciptanya jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai, sebagai basis jaringan ekonomi, baik antara kawasan pesisir maupun antara pesisir dan pedalaman. 6) Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Sumber :

Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan. LkiS : Yogyakarta.

Nikijuluw PHV. 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir. Bogor. Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan PKSPL: 16 hlm.

Suhardjo, A.J.1997. “Stratifikasi Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Wilayah Perdesaan: Kasus Tiga Dusun Wilayah Lereng Selatan Gunung Merapi” dalam Majalah Geografi Indonesia, Fakultas Geografu UGM, Yogyakarta. 11 (9) halaman 69-86.

Wahyunugroho. 2009. Strategi Rumah Tangga Nelayan dalam Mempertahankan Hidup. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada