Secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km2), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (the biggest Archipelago in the World). Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama ini masih jauh dari harapan.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran, mengingat kawasan ini memiliki permasalahan, potensi dan karakteristik yang khas. Dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007, telah memberikan makna strategis sekaligus tantangan bagi implementasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km2), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (the biggest Archipelago in the World). Keberadaan Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang di antara dua samudera dan dua benua, mengharuskan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum-forum regional sehingga terjalin kerjasama dan kesatuan di antara negara-negara tetangga. Kerjasama luar negeri baik itu bilateral, regional maupun internasional perlu ditingkatkan untuk  mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan, penelitian maupun pengelolaan laut, termasuk dalam pengaturan batas Selain itu Pendayagunaan dan pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional dengan menerapkan konvensi hukum laut internasional meliputi penetapan batas wilayah perairan indonesia maupun ZEE serta mengembangkan potensi nasional merupakan kekuatan pertahanan keamanan di bidang maritim untuk menjamin keselamatan dan pembangunan di laut. Peran serta Kementerian Perhubungan khususnya perhubungan laut dalam pengadaan sarana-sarana perhubungan laut akan memberi solusi bagi terbukanya wilayah yang terisolasi sehingga memungkinkan pembangunan wilayah di pulau-pulau maupun wilayah yang terpencil sekalipun.

Masyarakat dapat ditinjau dari sudut struktural dan dinamikanya. Sudut struktural dinamakan juga sebagai strutur sosial, yang memiliki arti sebagai jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Kemudian dalam Taneko (1984:47) menyatakan bahwa struktur sosial yaitu suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga di dalamnya dimana orang banyak tersebut ambil bagian.

Struktur sosial merupakan susunan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kelompok, kelas sosial, nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Perilaku masyarakat yang terbentuk berdasarkan struktur sosial telah dilakukan berulang- ulang dan berlangsung dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan status yang disandang seseorang diperoleh dengan cara yang berbeda- beda baik itu melalui warisan(ascribed status), maupun status yang diraih (aschieved status).

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia terutama bagi Negara Indonesia. Total luas wilayah indonesia, diperkirakan seluas hampir 7,8 juta km² yang terdiri dari 1,9 juta km² luas daratan, 2,8 juta km² luas perairan nusantara (archipelagic waters), 0,3 juta km² luas perairan territorial laut dan 2,7 juta km² luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan dan sumberdaya yang berada didalamnya dapat memberikan implikasi positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negera yang kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang sumberdaya alam yang terbarukan (renewable resources) maupun yang tidak dapat terbarukan      (un-renewable resources).