ARTIKEL

Menuju Masyarakat Mandiri-Berdaya

Di dalam Koran Pagi Wawasan, yang terbit pada hari Rabu kliwon 7 maret 2012 halaman Opini & Features diturunkan tulisan berjudul “Menuju Masyarakat Mandiri-Berdaya” dengan penulis Hadiyono. Menurut hemat saya tulisan beliau cukup baik untuk dibaca guna menambah wawasan kita tentang pemberdayaan masyarakat, mengingat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga ada program-program pemberdayaan masyarakat, seperti: Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) untuk Pembudidaya ikan dan Pengolah hasil perikanan, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk Petani garam, dan Intensifikasi Kapal Ikan (INKAMINA) bagi Nelayan. Hal mana bisa dijadikan bahan masukkan dan juga kaca benggala, jika tulisan beliau ternyata bersinergi dengan pelaksanaan program yang ada di KKP. Berikut ini, selengkapnya tulisan Hadiyono ditulis kembali:

Berbagai upaya dan strategi untuk memberdayakan masyarakat dari kondisi miskin-tidak berdaya menuju mandiri-berdaya telah banyak dilakukan. Berbagai pendekatan pun telah ditempuh untuk mendorong terjadinya perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap. Namun sayangnya, hasil yang diharapkan tak kunjung memenuhi harapan. Efektivitas berbagai program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional itu belum juga berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Memang sudah ada hasil, namun masih terasa sangat jauh dari optimal.

Salah satu faktor penyebab paling mendasar adalah, sifat pembangunan yang masih parsial, tidak berkelanjutan, dan kurangnya sinergitas dari para pihak yang terlibat.

Harus lebih dipahami bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Karena itu dibutuhkan intervensi dan peran serta dari berbagai pihak secara bersama, berkelanjutan dan bersinergi. Harus diakui, selama ini banyak lebih melihat kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak dipermukaan. Selain itu, orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan juga hanya menitik beratkan pada salah satu sisi atau aspek dari gejala-gejala yang ada. Maka yang banyak muncul adalah program atau pendekatan yang bersifat persial, sektoral, dan “charity”. Sehingga tidak menyentuh akar persoalan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Akibatnya, program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tidak mampu menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Dan pada akhirnya tidak akan tercipta aspek berkelanjutan (sustainability) menuju masyarakat yang madani.

 

Akar kemiskinan

Berbagai program atau pendekatan penanggulangan kemiskinan, selama ini sering menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya, salah sasaran, terjadinya benih-benih fragmentasi sosial di masyarakat, melemahnya nilai-nilai kapital sosial, seperti gotong royong, musyawarah-mufakat, keswadayaan, dan lain-lain. Melemahnya kapital sosial, pada gilirannya akan mendorong terjadinya pergeseran atau perubahan perilaku warga masyarakat yang semakin jauh meninggalkan semangat kebersamaan, kemandirian, dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama-sama atau gotong royong. Kondisi semakin lemah atau memudarnya kapital sosial serta perilaku masyarakat tersebut, salah satu penyebabnya adalah karena kebijakan, keputusan, dan tindakan dari pengelola program penanggulangan kemiskinan dan para pemimpin di masyarakat yang cenderung tidak adil, kurang transparan, dan tidak tanggung gugat. Atau tidak ”propoor” dan tidak “good governance oriented”. Jika sudah seperti itu kondisinya, maka jangan salahkan kalau muncul berbagai kecurigaan, skeptisme, dan sikap “gebyah uyah” di masyarakat. Terjadinya kebijakan, keputusan, dan tindakan yang tidak adil tersebut, biasanya ada pada tatanan masyarakat yang belum mandiri, berdaya, dan madani. Indikasi-indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan kejujuran dan ketulusan, serta kurang ikhlasnya perjuangan demi kepentingan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representative. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini, dalam beberapa hal lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat. Atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama terhadap warga miskin.

Jika kondisi itu yang terjadi, maka akan semakin besar krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya. Dan kondisi yang tidak mengakar, tidak representatif, dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku masyarakat yang belum berdaya.

Strategi Perlu Diubah

Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, pada akhirnya akan mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, tidak mandiri, dan akhirnya mengandalkan bantuan dari pihak luar untuk mengatasi masalah. Akibat yang lebih serius adalah kian memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keikhlasan, kejujuran, dan keadilan. Sangat relevan jika dalam konteks ini Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menjadi solusi guna menjawab problem kemiskinan yang disebabkan oleh belum berdayanya masyarakat serta munculnya indikasi memudarnya nilai-nilai universal kemasyarakatan seperti transparansi, akunabilitas, partisipasi, demokrasi dan lain-lain.

Karena itu, strategi atau pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan perlu diperbaiki. Yakni lebih mengarah pada terjadinya perubahan perilaku, sikap dan cara pandang masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nila universal kemanusiaan atau moral, prinsip-prinsip kemasyarakatan (good governance), serta pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Saatnya semua berubah!

Demikian penuturan Hadiyono, semoga bermanfaat.

 

Munasor, Widyaiswara Di Balai Diklat Perikanan Tegal